Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Persatuan Pelajar Indonesia di Tunisia
اتحاد الطلبة الأندونيسين بتونس
Association des Etudiants Indonésiens en Tunisie

Selamat Datang - Welcome - Bienvenue - أهلا و سهلا

Halaman Depan - Organisasi PPI-Tunisia - Tulisan - Album Foto - Tentang Tunisia

 Terbaru - Populer
   
   
   
   
   
 Organisasi PPI-Tunisia
 Profil Singkat
   Anggaran Dasar
   Anggaran Rumah Tangga
   Struktur Organisasi
   Program Kerja
   Serba-Serbi PPI
   Album Foto
 Tunisia Selayang Pandang
 

 Profil Singkat

   Sejarah
   Kependudukan
   Pendidikan
   Islam di Tunisia
   Tempat-Tempat Pariwisata
   Serba-Serbi Tunisia
 Sekilas Info
   Info Terbaru!
PPI Tunisia mendirikan organisasi tandingan PBB.


Bagi negara, tokoh negara dan pemerintahan, perusahaan multimilioner, orang-orang kaya di dunia, dan siapa saja yang ingin bergabung silahkan hubungi kami


 Tulisan
   Quran dan Hadits
   
   Akhlak
   
   Filsafat
   
   Sejarah dan Peradaban
   
 

 Ilmu-ilmu Sosial

   
   Hukum
   
   Seni
   
   Umum
   
 Forum
   Kotak Surat
   
   Titip Salam
   
   

Hankam dan Politik Pembangunan Nasional

Sebagai negara kecil yang berpenduduk 10 juta jiwa, Tunisia memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan dengan skala kecil juga. Angkatan bersenjata hanya beranggotakan 49.000 orang, terdiri dari 27.000 tentara angkatan darat, 5000 tentara angkatan laut, 3.500 tentara angkatan udara, dan wajib militer 13.500 orang. Wajib militer selama 2 tahun diharuskan bagi laki-laki yang berumur di bawah 45 tahun.

Kementerian Dalam Negeri Tunisia membawahi satuan khusus yang tergabung dalam Garda Nasional yang beranggotakan 12.000 orang, di samping satuan polisi yang jumlah anggotanya 60.000 orang. Kedua unit tersebut merupakan tulang punggung sistem keamanan di Tunisia. Tunisia terkenal dengan tingkat keamanan yang tinggi serta jaminan stabilitas dalam negeri, hal mana telah berperan sangat besar dalam menjamin kelancaran investasi dan program pembangunan nasional.

Kebijaksanaan politik luar negeri Tunisia diarahkan untuk kepentingan ekonomi dan keamanan. Hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung, seperti Aljazair dan Libya dan negara-negara lainnya termasuk dengan Indonesia sangat dinamis. Dalam bidang politik dan keamanan Tunisia juga telah membangun hubungan pembinaan dengan negara-negara Barat.

Negara-negara barat pada umumnya memberi dukungan terhadap kebijakan pembangunan di bidang ekonomi dan politik yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan Presiden Ben Ali, di samping mereka juga mengharapkan berlangsungnya proses demokrasi dan kemajuan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Namun negara-negara barat tetap menjaga diri dari melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintah Tunisia dengan mengatasnamakan demokrasi dan HAM.

Tunisia, yang terletak di kawasan Afrika Utara atau juga dikenal sebagai kawasan Arab Maghribin (Arab Kawasan Barat), secara regional tergabung dalam Uni Maghreb Arab (UMA). UMA didirikan berdasarkan perjanjian Marakech pada 17 Februari 1989 oleh masing-masing kepala negara Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania dan Tunisia. Tujuan pembentukan UMA adalah untuk memelihara dan memperkokoh perdamaian serta kemakmuran di kawasan berpenduduk lebih dari 70 juta jiwa tersebut, melalui pembentukan wadah kesatuan ekonomi.

Hingga kini, UMA masih dianggap jauh dari cita-cita penyatuan Maghribi. Hambatan utamanya adalah ketidaksepakatan antara sebagian kepala negara anggota terhadap berbagai masalah di bidang politik dan ekonomi, serta diperburuk lagi oleh potensi konflik antara Aljazair dan Maroko menyangkut Sahara Barat. Di samping itu, juga berbagai masalah dalam negeri Aljazair, persoalan embargo PBB yang pernah diterapkan terhadap Libya, dan sudut pandang yang berbeda menyangkut proses perdamaian Arab-Israel, semakin menghambat usaha penyatuan tersebut.
 

Kembali Ke Atas

 
Copyright © 2006-2007 PPI-Tunisia. All Rights Reserved
Supported by Pulau Damai Technologies