Sejalan dengan politik globalisasi yang dilakukan oleh Bank Dunia (World Bank) dan Lembaga Keuangan Internasional (International Monetary Fund, IMF) sangatlah menguntungkan perusahaan-perusahan TNC dan MNC serta perusahaan-perusahaan sub-kontraktor untuk menguliti serikat buruh. Serikat buruh sepenuhnya dikontrol oleh gerak modal dan sudah tidak mengenal batas-batas negara lagi.

Dengan berjalannya politik globalisasi ini, maka kekuasaan-kekuasaan modal mempercepat perputaran modalnya secara cepat dan melakukan penghisapan (eksploitasi) terhadap kelas buruh secara brutal. Kelas buruh dipaksa untuk menyetujui perjanjian kontrak kerja atas dasar aturan main perusahaan. Dengan demikian, Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sudah tidak diperlukan lagi. Jika buruh menolak, maka perusahaan berhak untuk mengeluarkan atau memecatnya dari perusahaan tersebut. Maka, sekarang ini yang terjadi adalah perjanjian kerja secara individu, bukan secara organisasi (baca: serikat buruh).

Situasi dan keadaan ini sudah hampir disahkan di Australia, di mana pemerintah Australia segera meruntuhkan serikat buruh, dengan cara mensahkan kontrak kerja perorangan. Ini mengakibatkan serikat buruh disisihkan peranannya di lingkungan kerja.

Hal itu berarti, pertama, menentang hak berorganisasi melalui penyangkalan hak-hak yang sewajarnya diperoleh oleh kelas buruh. Ketentuan-ketentuan perjanjian kerja industrial diserahkan sepenuhya kepada majikan atau organisasi majikan. Dengan demikian, membatasi ruang gerak tawar-menawar kelas buruh, karena dalihnya majikan adalah yang menjalankan perusahaan.

Kedua, dengan disahkannya kontrak kerja perorangan, maka dampaknya melucuti atau menguliti keberadaan hak-hak kaum buruh dalam mengumpulkan dana organisasinya. Keadaan ini disebabkan pengumpulan dana serikat buruh harus dikumpulkan berdasarkan ketentuan administrasi perusahaan. Sehingga otomatis serikat buruh di Australia sudah tidak lagi mempunyai kekuatan keuangan, untuk menjalankan kegiatan mereka seperti, melakukan pertemuan, menerbitkan bacaan, memberikan pendidikan kepada anggota serikat buruh, dan lain sebagainya.

Ketiga, sistem kontrak kerja perorangan ini merupakan upaya pemerintah untuk menyalah-gunakan kekuasaannya dengan cara melemahkan serikat-serikat buruh agar tidak mampu melindungi dirinya sendiri dan dipaksa untuk menyesuaikan tujuan dan kepentingan pemerintah dan pemilik modal.

Keempat, mendudukan pembatasan-pembatasan baru terhadap konflik-konflik hubungan industrial antara buruh dan majikan. Sehingga dalam keadaan dan situasi ini posisi buruh benar-benar sebagai barang dagangan, jika buruh menentang kebijakan perusahaan tidak ada lagi tempat mereka melakukan perundingan, karena pemerintah dan modal telah bekerjama demi keuntungan perputaran modal.

Persoalan di atas, bisa diandaikan jika modal tumbuh dengan cepat, massa buruh upahan tumbuh pula dengan cepat; dengan kata lain, kekuasaan modal memperluas dan mengontrol sejumlah besar individu. Marilah kita memandang pada kasus-kasus yang seolah-olah menyenangkan: ketika produktivitas modal tumbuh, permintaan terhadap tenaga kerja juga bertambah; akibatnya, harga tenaga buruh, upahnya juga meningkat.

Kita ibaratkan terdapat rumah besar dan kecil; selama rumah-rumah tersebut dikelilingi oleh rumah-rumah yang sama kecilnya akan memuaskan seluruh tuntutan sosial para penghuninya. Tetapi ketika berdiri sebuah istana di sebelah rumah-rumah kecil itu, istana tersebut menyisihkan rumah-rumah kecil menjadi sebuah gubuk. Rumah-rumah kecil tersebut nampak menjadi sangat kecil dan tidak lagi dapat mememenuhi tuntutan sosial, karena rumah kecil tersebut telah terperangkap ke dalam tembok-tembok tinggi istana.

Situasi ini sudah mulai menjalar ke Indonesia, dimana perusahaan MNC/TNC tidak menginginkan adanya serikat buruh sejati, sebab akan menggangu perputaran modal mereka. Dan selain itu, Indonesia adalah bekas negara jajahan atau kolonial yang lebih mudah menjalankan sistem kerja kontrak pribadi. Sebab pada zaman kolonial, pemerintah kolonial telah menerapkan sistem kontrak kerja. Bagaimana bentuk dan isi ceritanya akan dijelaskan dibawah ini. Dan juga sudah tentu akan diperbandingkan dengan situasi dewasa ini.

Setelah pemerintah Indonesia ikut serta dalam meratifikasi/mensahkan kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Oganization, WTO) serta berperan aktif dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), yang pada intinya melakukan perubahan pada struktur ekonomi dan politik dalam rangka perdagangan bebas.

Dalam melakukan perubahan pada struktur ekonomi dan politik, pemerintah Indonesia mau tidak mau harus terus-menerus tergantung dengan institusi-institusi keuangan (finansial) dunia, seperti World Bank, IMF, WTO. Atau, untuk masalah hubungan industrial akan terkait langsung dengan lembaga perburuhan Internasional-ILO yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Lembaga perburuhan ini bekerja untuk perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional yang akan memberikan sejumlah dana untuk melakukan perubahan hubungan kerja industrialisasi dalam sistem kapitalisme.

Perubahan-perubahan hubungan kerja industrialisasi telah direncanakan lama, namun baru diterapkan setelah paska diratifikasi WTO. Trade Union Council for Multinational Companies (TCM), berangkat atas inisiatif merumuskan Commite Tripartit atas problem perusahaan-perusahaan multinasional, yang mengeluarkan garis besar untuk aktivitas perusahaan multinasional. Yang rumusannya sebagai berikut: " ... dalam upaya membantu menstabilkan mata pencaharian rakyat negeri-negeri sedang berkembang dan meningkatkan efektivitas bantuan pembangunan. Selain itu, juga merencanakan mengkatrol secara agresif aktivitas bantuan pembangunan yang spesifik." (Hugh Williamson, Coping With The Miracle. Pluto Press and AMRC 1994, hlm. 75-77) Dengan adanya TCM, maka perusahaan-perusahaan multinasional yang merelokasi perusahaan-perusahaannya ke Indonesia tetap menginginkan mendapatkan buruh yang dibayar dengan murah. Namun modus operandinya sangatlah berbeda, di mana disesuaikan kepentingan perusahaan MNC dengan struktur industri di Indonesia.

Struktur industri Indonesia yang terus-menerus tidak menemui kematangan, dalam pengertian secara teknologi dan tingkat keahlian buruh sangatlah minim. Sementara itu, para pemilik modal di Indonesia tetap berfikir hanya sebagai memperluas modal perusahaan multinasional, tanpa memikirkan bagaimana membuat teknologi sendiri dan meningkatkan skill buruh serta memperbaharui hukum hubungan industrial. Sebagai contoh, ketergantungan terhadap komponen impor yang membuat industri manufaktur di Indonesia berjalan tanpa tiang yang kuat, berarti backward linkages dan forward linkages dari industri manufaktur belum teratur dengan baik. (mencerminkan industri manufaktur Indonesia secara empirik tidak kesetaraan antara proses peningkatan kontribusi nilai terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak diikuti dengan peningkatan kontribusi nilai terhadap barang-dagangan.) Akibat dari ini semua, maka perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia mulai menerapkan apa yang disebut sistem kontrak kerja.

Indikasi ini telah menjamur di hampir seluruh areal industri di indonesia, di mana buruh yang sebelumnya telah menduduki posisi sebagai buruh tetap atau buruh harian, maka sekarang mereka diharuskan untuk mendaftarkan kembali atau perusahaan secara sepihak membuat hubungan industri kontrak kerja.

Dengan terjadinya perubahan ini, maka sekarang ini kaum buruh di Indonesia mempunyai suatu pengalaman baru, dalam pengertian disiplin kerja dan jam kerja juga berubah seiring diterapkannya sistem kontrak yang baru.

Tulisan ini akan memfokuskan pada perubahan disiplin dan jam kerja yang berhubungan dengan diterapkannya sistem kerja kontrak. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, penulis akan menjajaki sekilas mengenai hubungan kerja kontrak pada periode sebelumnya. Sebab hal ini juga dapat menjelaskan situasi hubungan kerja kontrak sekarang, di mana hubungan kerja kontrak pada masa kolonial berkaitan erat dengan membuka pasar dan modal asing ke Indonesia.

Hubungan kerja kontrak berlaku di Indonesia dengan dicanangkannya kebijakan pintu terbuka pada tahun 1904. Kebijakan ini merupakan pencairan politik ekslusif Belanda yang memaksa pemerintah Hindia Belanda untuk membuka pasarnya untuk kepentingan modal asing lainnya, seperti Inggeris, Amerika, Prancis, Belgia, Jerman, dan lain sebagainya. Hampir semua kekuatan modal asing ini beroperasi di perkebunan Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, pemerintah Hindia Belanda mengerahkan petani-petani tak bertanah dari Jawa, yang mana mereka di Jawa selain tanahnya sudah dicaplok oleh modal perkebunan besar. Selain itu, para petani tak bertanah ini dibebankan pajak kepala sebesar 50 sen. Pajak sebesar ini tidak sanggup dibayar oleh para petani tak bertanah, sehingga mereka memilih untuk pergi ke Sumatera timur untuk menjadi buruh kontrak.

Sebelum para petani tak bertanah ini bekerja di Sumatera Timur, sebagaimana dikatakan di atas, mereka telah terproletarisasi yang secara nyata terwujud dengan munculnya kuli atau wong boeroeh. Suatu kelas buruh yang timbul sebagai jawaban atas kepadatan penduduk yang mulai tidak bisa diatasi oleh sistem perekonomian pedesaan Jawa lama. Tegasnya, telah terjadi transformasi pada masyarakat pribumi, yakni penglepasan petani dari hak mengolah tanah desa dan kini menjadi penjual tenaga kerja. Dengan munculnya buruh kontrak, maka pengerahan tenaga dalam bentuk kerja kontrak secara berbondong-bondong ke wilayah perkebunan Sumatera Timur menjadi begitu penting.

Dengan berlakunya hubungan kerja kontrak dalam industrial kapitalisme, terbentuklah disiplin dan jam kerja baru, yang dimanifestasikan dalam pembagian kerja, mengejar target produksi, serta permasyarakatan uang telah merasionalkan tata hubungan sosial produksi. Sehingga ikatan-ikatan "adat" lama mulai ditinggalkan atau diberi sifat baru, dan kini berlangsung hubungan yang lebih "murni" ekonomi.

Di lain sisi, akibat dari petani tak bertanah yang berbondong-bondong menjadi buruh kontrak, mereka lari dari lingkungan "adat" desa kemudian mereka disongsong oleh industri perkebunan yang menawarkan sejumlah uang tunai yang disesuaikan dengan target produksi mereka.

Perubahan-perubahan besar ini sering disebut sebagai sebuah reformasi yang sempurna, sebuah revolusi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. (W.F Wertheim, Indonesian Society in Transition: A Study of Sosial Change, Den Haag, hlm. 110-111.)

Perubahan drastis ini hanya terjadi pada hubungan modal asing, yang tidak diikuti dengan kemajuan modal pribumi. Pemerintah Hindia Belanda tetap melanggengkan struktur ekonomi dan politik feodalistik, dalam pengertian penguasa-penguasa pribumi hanya dijadikan alat untuk mengontrol keberlangsungan eksploitasi kolonial. Para penguasa pribumi diberi hak untuk mengerahkan buruh kontrak dan juga sebagai perantara untuk mendapatkan tanah bagi pemodal asing. Selain itu, para buruh kontrak dalam menandatangani kerja kontraknya diurus oleh penguasa pribumi. Bahkan untuk menjaga buruh-buruh kontrak lari dari perkebunan, pemerintah kolonial membentuk pasukan polisi perkebunan yang terdiri dari orang-orang pribumi.

Para buruh kontrak diharuskan bangun pagi untuk mulai bekerja hingga jam 5 sore, untuk kepentingan mengejar target produksi. Memang mereka mendapatkan ongkos premi hadir, dan pembayaran upah, tetapi mereka tidak dapat menabung karena pemerintah kolonial bersama penguasa pribumi menciptakan mekanisme perjudian. Hal ini menciptakan eksploitasi dan kebrutalan dalam hubungan produksi kerja kontrak. Keadaan ini digambarkan secara baik oleh seorang istri toean keboen, "Fajar sedang menyingsing. Langit yang masih gelap itu digarisi dengan warna-warna redup dan angin pagi yang lembab dan menggigilkan menghinggapi kebun. Para buruh kontrak duduk berjongkok, terkumpul dalam barisan panjang. Gelap dan samar-samar kelihatan bayangan mereka, diliputi kabut dan terang sayub-sayub. Lingkaran cahaya lampu yang diangkat oleh seorang "boy" hanya menyentuh bentuk tuan asisten. Dalam lingkaran cahaya itu menatap sepasang bola mata para buruh kontrak yang sepasang demi sepasang duduk berjongkok itu. Cepat ia menghitung mereka, regu demi regu; demikian mereka dibagi-bagikan untuk pekerjaan. Regu yang ternyata lengkap dapat berangkat dengan cepat, bersama dengan mandor mereka."

Kondisi dan situasi ini merubah disiplin, jam kerja dan kebudayaan (culture) bagi kaum buruh, yang sebelumya bekerja di tanah garapanya sendiri atau berpenghasilan dari menyewakan tanah dan hewan peliharaannya. Sedangkan dalam hubungan produksi sosial kerja kontrak, kaum buruh meghadapi disiplin dan jam kerja yang ketat dan pembagian kerja yang rumit. Konkritnya mereka harus bekerja 15 jam per-hari, mendengarkan kata-kata kasar dari mandor dan toean keboen, memperbaharui kontrak kerja mereka setiap tahunnya, serta menghadapi aparat kepolisian perkebunan apabila mereka ingin melarikan diri, dan mengalami sel penjara seandainya mencoba melarikan diri. Bahkan mereka selalu dihantui oleh apa yang disebut "Poenale Sanctie," sanksi berupa denda bagi setiap buruh kontrak yang tidak mentaati kontraknya.

Pola pembagian kerja yang rumit dan baru yang diperkenalkan kepada buruh kontrak merupakan bagian eksploitasi hubungan produksi kerja kontrak. Kaum buruh ada yang bekerja di perkebunan untuk menyadap karet dan ada pula yang bekerja di pabrik untuk mengolah getah karet menjadi bahan baku setengah jadi yang untuk diekspor ke luar negeri. Dan terdapat pula kaum buruh yang bekerja untuk mengangkut bahan baku tersebut dari pabrik ke pelabuhan.

Sementara itu, sebelumnya, kaum buruh kontrak tidak mempunyai kebiasaan dan pengalaman pola kerja semacam itu. Artinya, mekanisme hubungan sosial produksi kerja kontrak dalam kapitalisme membutuhkan teknologi baru pembagian kerja yang rumit, cenderung mempermudah perkerjaan dan memaksak buruh yang sebelumnya tidak mempunyai keahlian harus menjadi buruh ahli tanpa diberikan training kerja yang baik. Akibatnya, kaum buruh jatuh ke dalam posisi tenaga kerja setengah ahli.

Pada pihak lain, meskipun perusahaan-perusahaan asing terus berkembang dan merubah bentuk menjadi perusahaan transnasional seperti Goodyear yang bergelut dibidang produksi karet mentah, namun perusahaan pribumi yang bergelut pada bidang yang sama dibatasi. Para pengusaha pribumi dibentuk oleh pemerintah kolonial hanya sebatas sebagai pedagang. Dan kemudian dilakukan bentuk kerjasama dengan para pedagang pribumi untuk melakukan distiribusi beras serta kebutuhan pokok kaum buruh lainnya. Sehingga pokok persoalan tentang eksploitasi hubungan kerja kontrak tidak menjadi kritik tajam di media massa, sebab kebanyakan para pedagang ini juga pemimpin redaksi surat kabar atau menjadi penyedia tenaga kerja. Pedagang dan penyedia tenaga kerja ini yang kemudian membentuk diri menjadi kaki tangan perusahaan transnasional. Mereka paling tidak menginginkan agar peraturan kerja kontrak diperbaiki dengan peraturan kerja kontrak yang lebih modern.

Negara kolonial pada umumnya berdiri atas kerjasama dengan kepentingan komprador tradisional, entah pedagang beras, tembakau, penyedia tenaga kerja atau penguasa-penguasa pribumi, yang dapat menguntungkan kekuasaan kolonial. Pemerintah kolonial dilengkapi dengan aparat-aparat kekuatan represif (pemaksa) yang tugasnya untuk mengontrol seluruh kelas dalam masyarakat kolonial dalam rangka kepentingan burjuasi Eropa.

Setelah kemerdekaan kubu penguasa lokal diwarisi kekuatan militer secara relatif dan perlengkapan birokrasi untuk menindas perjuangan kelas domestik dan menjaga kepentingan mereka.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mensejajarkan situasi dan kondisi kerja kontrak pada zaman kolonial dengan zaman Orde Baru. Namun, setidak-tidaknya terdapat unsur yang tersisa dan dibawa ke zaman orde baru.

GATT di bawah payung WTO menuntut standarisasi hubungan industrial, dalam pengertian WTO mencari aturan-aturan standar dan disiplin atas dasar perdagangan bebas-dan mencoba menghilangkan pengaruh-pengaruh penyimpangan dari standarisasi tersebut.

Perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional mencari pasarnya ke wilayah Dunia Ketiga dengan membuka perusahaan-perusahaan sub-kontraknya. Namun demikian, perlu dirumuskan apakah multinasional itu: ia terdiri dari perusahaan induk dan cabang-cabang perusahaannya yang selanjutnya kemudian direlokasi ke negeri-negeri Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Manajemen dari setiap komponen dirancang untuk diajukan keseluruh grup, cabang dan perusahaan-perusahaan yang direlokasi. Dan tidak tertutup kemungkinan perusahaan MNC/TNC akan berpindah-pindah tempat dalam merelokasi pabriknya dari satu negeri ke negeri yang lain. Hal ini tergantung dari pasarnya menguntungkan atau tidak.

Perusahaan-perusahaan MNC/TNC yang merelokasi pabriknya ke Indonesia membawa teknologi baru, manajer dari negeri asalnya, dan sekarang ini mereka merumuskan hubungan industrial kerja kontrak, yang sebenarnya juga didorong oleh International Labour Organization (ILO).

Karakter dari ILO ditentukan dari ideologi dasarnya. Prinsip pokok dari ILO menumbuhkan hubungan organisasi tripartit (pemerintah-pengusaha-Buruh) pada tingkat nasional dan internasional-percaya bahwa posisi massa buruh paling baik diperbaiki oleh modal dan buruh yang bekerjasama di dalam ikatan negara bangsa. Sepanjang sejarahnya, ILO membawa partisipasi buruh dalam hubungan industrial dan kesepakatan kerja bersama. Dalam konfrensinya di Oslo tahun 1974, beberapa prinsip partisipasi buruh dan kesepakatan kerja bersama dirumuskan, pertama, "untuk memperbaiki kualitas kehidupan buruh dalam bekerja dengan memberikan mereka pengaruh dan keterlibatan yang lebih besar dalam kerja, dan menjamin saling kerjasama antara buruh dan pengusaha dalam mencapai kenyamanan kerja industrial, produktivitas dan efisiensi dalam kepentingan perusahaan, buruh, konsumen, dan bangsa."

Dengan ILO merumuskan prinsip tripartit ini ILO memaksakan dan menyamaratakan pada seluruh negeri tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi negeri yang dituju.

Kedua, perspektif ILO terutama menitik-beratkan pada mengangkat isu produktivitas kerja dan menciptakan kondisi kerja yang nyaman-organisasi buruh diasumsikan berdiri sebagai mitra antara buruh dan majikan.

Ketiga, pendekatan ILO ini cenderung memperkenalkan teknologi modern, teristimewa dalam era menstrukturkan kembali industrial kapitalisme. Sehingga dibenarkan untuk juga menjalankan bentuk-bentuk baru organisasi kerja, contohnya memperpanjang jam kerja melalui hubungan produksi sosial kerja kontrak.

Rumusan dan definisi ILO ini untuk sekarang ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari perusahaan-perusahaan MNC/TNC untuk memperkenalkan hubungan industrial kerja kontrak. Apalagi di Dunia Ketiga seperti di Indonesia, beroperasinya perusahaan TNC/MNC merupakan kerjasama antara lembaga-lembaga imperialis seperti World Bank, IMF dan WTO, yang dikendalikan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Utara dan dengan komprador lokal.

Perusahaan TNC di sini membangun perusahaan-perusahaan sub-kontraknya yang bekerjasama dengan perusahaan lainnya, terutama untuk industri elektronik. Misalnya, perusahaan Kenwood di Tangerang bekerjasama dengan perusahaan mobil Ford untuk melengkapi sound sistem-nya. Atau sebuah perusahaan elektronik yang berlokasi di Cileungsi bekerjasama dengan Astra mobil yang juga bersifat sama. Dan juga ada perusahaan elektronik yang membeli merek, perusahaan lain seperti Daiwo yang modalnya berasal dari Korea Selatan membeli merk Daiichi yang merupakan perusahaan elektronik Jepang. Hampir seluruh bahan baku perusahaan-perusahaan elektonik ini berasal dari perusahaan induknya atau perusahaan-perusahaan cabangnya yang tersebar di seluruh dunia.

Sementara itu, industri garmen seperti Levis, Kenzo, Arrow, Triumph dan merk terkenal lainnya, disub-kontrakkan ke perusahaan garmen besar seperti, Duta Busana, Great River dan Honey Lady. Perusahaan-perusahaan ini untuk menjalankan produksinya, juga mengimpor bahan bakunya dari luar, terutama untuk serat polyster dan teknologi mesinnya. Juga, mereka mendatangkan perancang-perancang dari luar negeri agar kualitas barang jadinya tidak berbeda jauh dari produk kualitas perusahaan induknya.

Industri-industri sub-kontraktor ini membawa teknologi baru serta mengimpor bahan bakunya ke Indonesia. Akibatnya, struktur industrinya tetap morat-marit. Hal ini terlihat dengan terjadi kebangkrutan pada beberapa industri tekstil di Majalaya (Jawa Barat) dan Pekalongan (Jawa Tengah). Persoalan yang dialami oleh dua lokasi industri ini sederhana saja, yakni terjepit bahan baku. Sebab bahan baku tekstil tersedot ke industri-industri besar, seperti Kanindotex atau Texmaco. Para pemilik pabrik di dua lokasi industri tekstil ini, terpaksa melakukan PHK atau merumahkan buruh-buruhnya. Keadaan ini juga akibat dari mesin-mesin yang sangat tua terus dipergunakan. Hampir rata-rata industri tekstil di Majalaya mengoperasikan mesin tahun 1930-an, saat industri tekstil pertama kali muncul di Indonesia. Sekarang pertanyaan, ke mana saja keuntungan dan nilai lebih yang dihasilkan oleh pabrik itu? Persoalan yang mendasar, para pemilik pabrik tidak mempunyai pandangan ke depan, keuntungan yang diperoleh digunakan untuk mengkonsumsi barang atau benda, seperti membeli mobil-mobil mahal, menyogok birokrasi, dan membayar keamanan untuk mengawasi buruh. Ini semua merupakan biaya tinggi. Para pemilik pabrik tidak pernah memikirkan membangun dapur penelitian dan pembangunan untuk pengembangan industrinya, meningkatkan keahlian para buruhnya. Akan tetapi, yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana mengontrol buruh untuk meningkatkan produktivitas buruh. Sehingga yang tumbuh bukan borjuasi yang produktif, namun borjuasi yang konsumtif.

Pada tahap lebih lanjut, buruh-buruh yang di PHK tersebut lari ke industri-industri manufaktur di sekitar Jabotabek. Mereka harus menghadapi apa yang disebut penandatangan kontrak yang bunyinya seperti ini, "jika pihak pertama (pemberi kerja) dan pihak kedua (penerima kerja) jika terdapat perselisihan pihak pertama tidak akan memberika apa-apa".

Namun, karena kebanyakan di antara mereka ingin mendapatkan kerja, maka mereka tidak bisa menolak atau kurang memahami isi dari kontrak kerja tersebut. Selain itu, dalam kontrak kerja tersebut tidak tercantum berapa lama buruh harus bekerja, yang ada bahwa buruh harus mengerjakan target produksi yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut.

Keadaan demikian juga terjadi pada pabrik tekstil dan garmen-PT. Rajabrana dan PT. Ever Shinetex Garment, juga menggunakan sistem hubungan kerja kontrak, di mana buruh harus mengejar target produksi. Akibatnya, disiplin dan jam kerja buruh terus meningkat. Meskipun buruh menerima bonus setiap menyelesaikan target mereka, namun pada kenyataannya mereka diharuskan membayar pajak penghasilan yang dipotong dari komponen upah pokok, uang transportasi, uang makan, sehingga upah yang diterima oleh buruh perusahaan tersebut terus menerus mengalami kemerosotan. Padahal, kalau kita berfikir secara sehat, yang menanggung pajak adalah pihak konsumen dan pemilik pabrik. Akibatnya, terjadi pemogokan yang berlangsung hingga 14 hari.

Lain halnya dengan perusahaan-perusahaan elektronik yang menerapkan sistem hubungan kerja kontrak, yang kebanyakan dalam Kesepakatan Kerja Bersamanya berbunyi, "Karyawan adalah yang terikat pada hubungan kerja secara terbatas dengan perusahaan atas pekerjaan harian secara terputus-putus yang sewaktu-waktu sifatnya (insidentil) dan dengan masa kerja terus menerus kurang 3 (tiga) bulan". Hal ini berarti setelah tiga bulan buruh harus menandatangani kontrak lagi, atau kalau pabrik membeli mesin baru, buruh perlu diberikan pengenalan terhadap mesin tersebut. Sehingga dengan sistem hubungan kerja kontrak terjadi kesinabungan kerja. Artinya, dengan adanya mesin baru, keahlian buruh dan produktivitas kerja juga ditingkatkan. Dengan demikian, jam kerja, disiplin kerja, serta target produksi, perlu dilanjutkan untuk meningkatkan produktivitas dan target produksi perusahaan.

Perusahaan elektronik yang direlokasi dari Korea Selatan, tanpa menetapkan aturan hubungan kontrak yang jelas, tetapi berdasarkan penuturan buruhnya, "Di perusahaan tempatnya kerja tanpa peraturan yang ketat, tetapi yang penting perusahaan menginginkan target produksi tercapai. Dan jika tercapai buruh akan mendapatkan uang insentif". Tetapi, di sini juga terbentur dengan masalah design dan rancang bangun untuk industri elektronik tersebut. Sehingga yang terjadi adalah pembagian kerja yang acak-acakkan sebagaimana seorang buruh yang bekerja di pabrik tersebut menegaskan, "saat datangnya truk kontainer yang membawa barang-barang baku, hampir setiap buruh yang bekerja di line yang berbeda diharuskan mengangkut bahan-bahan baku tersebut, seandainya menolak buruh diancam potongan uang insentif". Kedatangan truk-truk container ini diperkirakan untuk musim target produksi, yakni menjelang lebaran mencapai 100 kontainer, dan buruh mendapatkan upah angkut sebesar 15 ribu rupiah. Sedangkan untuk hari-hari biasa, untuk setiap minggunya 15 truk container, dan hanya mendapatkan bonus angkut sebesar 2 ribu rupiah.

Sementara itu, pembagian uang insentif terhadap masing-masing buruh yang ditentukan oleh kepala line, tidak dijelaskan secara demokratis. Dan kriteria pembagian insentif ini berdasarkan hubungan patronase.

Dari pemaparan di atas, industri manufaktur di Indonesia dengan sistem hubungan kerja kontraknya, tetap tidak demokratis dalam pengertian belum terdapat proses sub-sub divisi yang jelas, sehingga kesinabungan kerja menuntut perampingan. Oleh sebab itu, ketidakmenentuan watak pola-pola kerja sebelum dan sesudah datangnya mesin-mesin berkapasitas besar tetaplah sama, dan bahkan melanjutkan beban eksploitasi yang sudah ada. Contoh konkritnya, sebagaimana dikatakan di atas, bahwa para pemilik industri manufaktur di Indonesia bukanlah industriawan, tetapi pedagang yang hanya membeli lisensi dan merek, yang selanjutnya menentukan target produksi bagi buruh dengan waktu sekitar 10 sampai 12 jam per hari. Sebaliknya, pemilik pabrik mulai memperhitungkan bahwa kerja lembur (overtime) masuk ke dalam biaya produksi yang mahal, maka untuk itu perlu dilakukan pemotongan-pemotongan komponen penerimaan upah buruh, menghilangkan ongkos transportasi dan sebagainya.

Seorang buruh sub-kontraktor di Tangerang menulis puisi tentang situasi hubungan kerja kontraknya. Ia secara tegas berseru, "Teman-teman sudah lama kita dihisap, apakah kalian tidak melihat pabrik ini sudah punya cabang, mesin-mesin bertambah terus dan kemarin si Kapitalis itu mobil Mercynya baru. Mengertilah teman-temanku bahwa semua itu karena perusahaan ini mendapat untung sangat besar dari disiplin dan jam kerja kita". Ini menunjukkan pertumbuhan atau perubahan kebudayaan, dan pertumbuhan kesadaran sosial buruh memandang pemilik modal Indonesia yang konsumtif, dan juga bagaimana hubungan kerja kontrak mempengaruhi pandangan kaum buruh terhadap perubahan disiplin dan jam kerja pada zaman industri "kapitalisme" di Indonesia.***

KURSUS PEMULA UNTUK BURUH:
Gerakan Serikat Buruh
(BAGIAN I)
Oleh: EILER