Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Pengelola
Wawancara NO. 28/XXVIII/13 - 19 September 1999
Wawancara Dahlan Ranuwihardjo:
"Sistem Proporsional dan 100"
Kursi ABRI Bikinan Soeharto" Mengetengahkan Achmad Dahlan Ranuwihardjo
berarti menampilkan potret aktivis gerakan mahasiswa yang nyaris komplet
memperjuangkan idealisme kaum muda. Dari 1945 hingga 1947, sebagai
pelajar, dia memimpin majalah Api Merdeka, yang terbit di Yogyakarta.
Sewaktu perang kemerdekaan berkecamuk, dia menjabat komandan regu
Corps Mahasiswa. Dahlan sempat berjuang di front Lamongan, Jawa Timur, di
bawah Divisi Ronggolawe, yang dipimpin Kolonel Djatikusumo. Selepas
penyerahan kedaulatan, sebagian besar tentara pelajar meninggalkan dinas
militer, tapi Dahlan tidak. Dalam kedudukan sebagai perwira militer, ia
mendapat tugas belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hal
ini seiring sejalan dengan terpilihnya dia sebagai ketua umum Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI).
Di Ibu Kota, pria kelahiran Pekalongan 13 Desember 1925 ini semakin aktif
dalam gerakan mahasiswa. Namanya memang sudah terpatri sebagai salah
seorang bapak pendiri (founding fathers) HMI, bersama pencetus HMI, Lafran
Pane. Dahlan giat membidani kelahiran HMI di Yogyakarta pada 5 Februari
1947, begitu pula di Jakarta, ia bekerja keras membangun independensi HMI,
di samping memimpin Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia
(1952). Dan ia berhasil, termasuk menggalang solidaritas organisasi ekstra
kampus. Atas saran KSAD, Letjen Ahmad Yani, Dahlan melepas karir
militernya dan pensiun dengan pangkat letnan satu (1990). Ia memilih karir
sebagai politisi dan selalu bersama HMI tatkala organisasi ini melalui
masa-masa sulit: periode kemerdekaan 1947-1950, demokrasi liberal
1950-1960, Orde Lama 1960-1965.
Tumbuh dewasa dalam asuhan pamannya, Mr. Mohamad Roem?politisi
kawakan Indonesia pada masa awal kemerdekaan?Dahlan muda memilih
sikap politik yang lebih "taktis dan moderat" ketimbang sang Paman. Sikap ini
jelas terlihat saat ia memandu HMI melalui masa kritis pada 1964. Ketika itu
HMI harus memilih, misalnya, menerima paham Nasakom (Nasionalisme,
Agama, dan Komunis)?yang digagas Bung Karno?atau terancam bubar.
Dahlan memilih yang pertama, kendati ada kawan yang "menghujat"-nya
karena dianggap bersikap munafik. "Itu sikap taktis untuk menyelamatkan
HMI. Dan secara batin HMI tidak pernah menerima ide Nasakom," tuturnya.
Pada awal Orde Baru, memang, ayah enam anak ini langsung "terimbas"
politik Soeharto. Ia?saat itu duduk sebagai anggota DPR?menentang keras
klaim Soeharto tentang konsensus nasional dalam pembuatan
Undang-Undang Pemilu pada 1967. Berdasarkan klaim konsensus nasional
itulah Soeharto secara sepihak menetapkan pemilu dengan sistem
proporsional. Padahal, Dahlan, yang duduk di panitia khusus pembuatan
Undang-Undang Pemilu, mengusulkan sistem distrik. Perdebatan keras itu
mementalkan ia dari kursi DPR?bersama dengan Adnan Buyung Nasution dan
Ismail Suny?melalui mekanisme recall. Dan itulah recall pertama dalam
sejarah Orde Baru.
Peristiwa itu membuat Dahlan?salah satu pemikir di Sekretariat Bersama
Golkar?praktis keluar dari lingkar elite politik masa itu. Peristiwa tersebut
membawanya pula pada sebuah keputusan pribadi yang penting, yakni
berhenti menjadi politisi. Ia kemudian memusatkan kegiatannya sebagai
pengacara, pengamat politik, dan dosen.
Kini, di sela-sela kesibukannya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas
Nasional, Jakarta, ia tetap aktif memberi seminar.
Pekan lalu, di sebuah rumah bersahaja penuh buku dan koleksi pernak-pernik
milik istrinya, di Kompleks Pesanggrahan Permai, Petukangan, Jakarta
Selatan, ia menerima wartawan TEMPO Dwi Arjanto, Hermien Y. Kleden, dan
fotografer Fernandez Hutagalung untuk sebuah wawancara khusus.
Petikannya:
Mengapa HMI menolak berada di bawah naungan partai?
Pada waktu itu keras benar polarisasi politik antara partai
pemerintah dan oposisi. Partai pemerintah (Partai Sosialis
Indonesia, PSI) dipimpin Sjahrir dan ormas-ormasnya.
Oposisinya adalah Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI),
Partai Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka. Nah, gaya
PSI itu memang suka nyaplok. Jadi, motivasi kemandirian HMI
itu antara lain untuk mencegah pencaplokan Persatuan
Mahasiswa Yogyakarta (PMY) oleh para mahasiswa sosialis.
Apakah Lafran Pane, pencetus HMI, sudah memikirkan soal
kemandirian saat membentuk organisasi ini pada 5 Februari 1947?
Hal itu belum terpikirkan oleh Mas Lafran. Konsep independensi
baru belakangan muncul. Saya yang pertama kali memakainya.
Motivasinya adalah agar mahasiswa, yang dipelopori HMI,
jangan ikut polarisasi politik. Dan jangan dipengaruhi partai-partai
politik.
Masyumi memang meminta kami bergabung. Saat itu tidak ada
organisasi Islam yang tidak di bawah Masyumi. Mereka bilang,
"Kenapa HMI menyendiri? Nanti akan didirikan seksi mahasiswa
di Masyumi." Tapi Mas Lafran menjawab dengan diplomatis,
"Waktu mendirikan HMI, itu tidak saya pikirkan."
Jadi, apa yang terpikir?
Yang terpikir adalah agar mahasiswa Islam jangan menyendiri,
tapi berintegrasi dengan kehidupan bangsa. Dari situ kemudian
muncul doktrin muslim nasionalis. Dalam bahasa populernya,
tunjukkan ke masyarakat bahwa yang namanya orang Islam itu
bukan santri teklek (bakiak). Dan kalau sudah jadi mahasiswa,
jangan lupa Islamnya.
Bukankah sempat muncul tuduhan separatisme terhadap HMI pada
masa itu?
Tuduhan separatis dilancarkan oleh mahasiswa-mahasiswa
sosialis. Tapi, kalau separatis dalam arti ingin keluar dari negara
republik proklamasi, itu tidak benar.
Bagaimana dengan persoalan fanatisme?
Itu juga tidak benar. Anda tahu, mahasiswa HMI zaman Belanda
itu termasuk anak-anak "bergaul". Terus terang, saya juga
pernah ikut hura-hura, sewaktu belum jadi ketua Pengurus Besar
(PB) HMI. Kalau ada pesta hari ulang tahun, ya, ikut
dansa-dansi. Setelah jadi ketua PBHMI, saya tidak lagi
berdansa di pesta. Suatu ketika, tahun 1951, di sebuah pesta,
dua pengurus HMI Pusat, Norman Rajab dan Agustin Aminudin,
mengajak saya turun dansa. Dengan halus saya tolak karena
sudah jadi ketua umum PB HMI.
Apakah polarisasi politik, yang juga mempengaruhi gerakan
mahasiswa, masih berlangsung menjelang Pemilu 1955?
Ada polarisasi, tapi bentuknya lain lagi. Setelah tahun 1950,
polarisasi itu terjadi antara partai nasionalis dan golongan Islam.
Isunya adalah negara Islam dan Pancasila, yang meruncing dan
menajam pada 1953.
Anda pernah berkirim surat ke Bung Karno pada April 1953, meminta
penjelasan soal Pancasila dan negara Islam. Apakah Anda juga
berpendapat bahwa Bung Karno mulai berpihak pada golongan
tertentu?
Surat itu saya kirim karena saya berpendapat bahwa tidak ada
yang bertentangan antara Islam dan Pancasila. Malah,
Pancasila sesuai dengan ajaran Islam. Tapi, kok, ada pihak
yang mempertentangkannya dan mengalternatifkan Pancasila
dengan Islam? Artinya, harus memilih, Pancasila atau Islam.
Surat saya itu dijawab Bung Karno pada peringatan Isra' Mi'raj
pada saat malam harinya di Istana Negara.
Siapa saja yang menjadi motor pertentangan polarisasi Islam dan
Pancasila ketika itu?
Dari golongan nasionalis, eksponennya Bung Karno sendiri.
Eksponen dari golongan Islam adalah Masyumi, yang diwakili
ketua umumnya, Mohamad Natsir. Saat itu kan kita mau
menghadapi pemilu. Nah, pemilu akan memilih DPR dan
Konstituante, yang akan menetapkan UUD yang tetap. Masalah
utama yang akan dihadapi dalam sidang Konstituante adalah
masalah dasar Pancasila atau dasar Islam bagi negara.
Yang menghendaki dasar Islam itu empat partai, yang gigih
bicara adalah Moh. Natsir.
Apa inti jawaban Bung Karno terhadap surat Anda?
Bung Karno mengakui adanya cita-cita Islam. Tapi Pancasila
tidak bertentangan dengan cita-cita Islam. Bahkan, dalam akhir
ceramahnya, ia mengutip pendapat Mohamad Natsir. Sewaktu
bicara di Pakistan Institute for International Relations, Karachi,
pada 1951, Pak Natsir mengatakan, "Your part and ours is the
same. Only it is differently stated. What you call Islam in your
country is called Pancasila in my country."
Apakah Anda menyimpan kekhawatiran tertentu di balik pengiriman
surat itu?
Yang saya prihatinkan adalah polarisasi antara nasionalis dan
Islam akan menguntungkan PKI. Dan itu terbukti. PKI, yang
sudah morat-morat pada 1950 akibat pemberontakan Madiun,
bangkit menjadi partai nomor empat pada Pemilu 1955.
Tapi apakah pertikaian antara golongan Islam dan nasionalis memang
sudah sedemikian memprihatinkan?
Pertentangan ideologis sebetulnya hanya menyentuh aspek
simbol, bukan aspek substansif, seperti Pancasila tadi. Kalau
dipahami, butir-butir Pancasila kan tak ada yang bertentangan
dengan Islam. Di lain pihak, partai-partai Islam, walaupun ngotot
menghendaki dasar Islam untuk Indonesia, mereka belum
pernah merumuskan secara persis apa yang dimaksud dengan
"Dasar Islam bagi Negara".
Bahkan Masyumi?
Bahkan Masyumi. Beberapa kali saya tulis hal ini. Tidak pernah
ada yang membantah. Dokumennya juga tidak ada. Saya sudah
bertanya ke sana-kemari. Saya tanya tokoh Masyumi dan tokoh
NU, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Masjkur, K.H. Idham Chalid, dan
lainnya. Saya juga berdiskusi dengan tokoh Partai Syarikat
Islam seperti Anwar Tjokroaminoto. Saya tanya kepada
teman-teman yang ikut gerakan Darul Islam. Saya tetap tidak
memperoleh jawaban. Sampai kemudian saya simpulkan
dasar-dasar Islam untuk negara itu hanya sloganisme dan
verbalisme.
Apa reaksi yang Anda terima gara-gara pengiriman surat itu?
Kalangan Masyumi tidak senang. Kata mereka, HMI tidak
memihak umat Islam tapi malah memihak Presiden Sukarno
yang anti-Islam? Saya jawab, anti-Islamnya itu yang bagaimana?
Presiden Sukarno tidak setuju dengan cita-cita Masyumi akan
negara Islam dan menghendaki negara nasional. Tapi itu kan
tidak berarti anti-Islam.
Jadi, Anda merasa HMI tidak memihak Bung Karno?
HMI tidak memihak siapa-siapa. Independensinya tetap terjaga.
Bahkan, sewaktu HMI mengalami cobaan yang amat berat pada
1964.
Yang Anda maksudkan tatkala organisasi ini "dikeroyok"
PKI dan sayap PNI Asu (Ali Sastroamidjojo dan Suratman)?
Betul. Mereka menuntut dibubarkannya HMI. Istilahnya,
pengganyangan HMI. Sebelumnya, Masyumi dibubarkan pada
Agustus 1963. Saya pernah duduk di kepemimpinan Gerakan
Pemuda Islam Indonesia (GPII) pada 1956-1959. Anggota
terdaftar GPII mencapai 2 juta di seluruh Indonesia. Organisasi
ini juga dibubarkan.
Mengapa tuntutan pembubaran ini muncul jika HMI benar-benar
organisasi independen?
Alasannya, HMI anak Masyumi. Karena Masyumi sudah bubar,
HMI harus dibubarkan. Argumen itu jelas salah. Dan Bung Karno
tahu betul bahwa HMI bukan anak Masyumi. Sejumlah fakta
menunjukkan HMI anggota Front Nasional (Front Nasional
Pembebasan Irian Barat). HMI menerima Manipol. Waktu itu
alasannya karena isi Manipol adalah perjuangan nasional dan
perjuangan anti-imperialis internasional. Kita juga pendukung
revolusi Indonesia.
Berarti, HMI memilih bekerja sama dengan rezim Bung Karno?
La, iya. Wong, berdiri di belakang Bung Karno. Pertimbangan
waktu itu begini: HMI pasti dibubarkan jika tidak taat kepada
Pemimpin Besar Revolusi. Apakah tidak terlalu mahal sikap ini?
Dalam kondisi kritis itu saya menjabat penasihat PBHMI.
Apakah Anda tetap berpendapat bahwa HMI tetap independen setelah
menerima Nasakom?
Independensi HMI itu murni tapi bukan berarti netral. Bahkan,
kalau perlu harus berpihak. Kami memilih berdiri di belakang
Bung Karno karena sejak berdiri HMI selalu menyatu dengan
kehidupan nasional dan pemerintah sah Republik Indonesia,
yaitu pemerintahan Bung Karno. Selalu saya katakan ada empat
unsur. Untuk Pemimpin Besar Revolusi, HMI oke. Manipol, oke.
Front Nasional, oke. Yang tidak oke, hanya Nasakom.
Tidak okenya itu bagaimana?
Tidak sungguh-sungguh, hanya dalam bentuk lahir. Nasakom itu
digariskan Pemimpin Besar Revolusi untuk menghadapi invasi
imperialisme internasional. HMI juga menentang imperialisme.
Tapi, untuk kerja sama dengan Nasakom, terus terang saja,
tidak sungguh-sungguh. Dalam hati ini kita tetap menentang
ideologi marxisme-komunisme. Langkah ini lebih sebagai
strategi dan taktik.
Mengapa HMI mengambil sikap penuh risiko itu?
Yang bersikap begitu itu kan bukan hanya HMI. Angkatan Darat
juga punya sikap yang sama terhadap Nasakom. Secara intern,
kalangan umat datang kepada saya. Mereka bilang, Nasakom
buat HMI hanya gaya dan permainan di kalangan elite atas.
Namun, kami tetap muslim dan anti-ideologi marxisme dan
materialisme.
Masa, tidak ada yang memberikan komentar sumbang?
Tentu ada. Seorang kawan lama dari GPII berkomentar, "Kalau
begitu, Anda munafik."
Saya bilang, "Oke, saya munafik." Tapi argumen saya, HMI itu
bukan hanya kader umat, tetapi kader bangsa. Jadi, perlu sikap
taktis untuk menyelamatkan organisasi ini. Dan soal munafik,
saya toh tidak munafik kepada Allah, kepada sesama ikhwan
atau kawan-kawan. Saya munafik kepada PKI. Dan bagi saya,
itu hukumnya wajib.
Karena pertentangan ideologi?
Karena PKI sendiri munafik. Apa benar PKI Pancasilais? Omong
kosong! Jadi, saya munafik terhadap orang munafik. Anak-anak
HMI bisa memahami sikap yang saya gariskan ini. Anak-anak
HMI paham, dari segi ideologis, sampai kapan pun kami tidak
bisa menerima Nasakom.
Apakah Anda harus menghadapi protes mahasiswa ketika mengambil
keputusan itu?
Mereka bisa menerima sikap yang digariskan para penasihat,
kendati tentu saja ada gejolak kecil di sana-sini. Eki Syachrudin,
misalnya, marah-marah ketika dalam pertemuan diharuskan
menyanyikan lagu Nasakom, ha-ha-ha....
Sedikit tentang keluarga. Anda tumbuh dewasa dalam asuhan paman
Anda, Mr. Mohamad Roem. Mengapa Anda tidak memilih bergabung
dengan Masyumi padahal paman Anda adalah tokoh Masyumi?
Itulah sikap demokratis yang saya pelajari dari Mr. Roem. Saya
menjadi tokoh HMI yang mengambil sikap independen, dan
paman saya tokoh Masyumi. Tapi kami akrab di bawah satu
atap. Jika Paman menerima tamu tokoh partai, para duta besar,
atau tamu penting lain, saya selalu boleh ikut duduk,
mendengar, berkomentar. Kadang-kadang, saya mengambilkan
teh dan melayani sembari mendengarkan diskusi mereka.
Begitulah cara Paman membesarkan dan mendidik saya.
Namun, dalam berpolitik, Anda tampaknya lebih pragmatis daripada
Mr. Roem. Ia memilih masuk penjara karena berbeda pendapat
dengan Bung Karno, sementara Anda bisa meyakinkan HMI untuk
menerima Manipol dan Nasakom demi kelangsungan organisasi.
Dari Paman, saya belajar watak ikhlas, demokrat, watak fatsoen
dalam politik. Tapi, dalam cara berpolitik praktis, strategi, dan
taktik serta ideologi, Paman Roem bukan guru saya. Di bidang
ideologi, misalnya, Bung Karno yang menjadi guru saya.
Selebihnya, saya belajar secara otodidak.
Bagaimana Anda mengambil sikap antara "guru" dan paman Anda,
tatkala Bung Karno memenjarakan Mr. Roem selama empat tahun
(1962-1966)?
Saat itu saya anggota DPRGR dan keluarga memang mendesak
saya berbuat sesuatu. Suatu hari, bersama Bung Roeslan
Abdulgani, kami bertemu Bung Karno. Setelah satu jam
berbincang ke sana-kemari, akhirnya saya tanyakan soal Paman
Roem. Bung Karno menjawab, "Dahlan, tugasmu itu apa?"
Jawab saya, "Sebagai anggota DPRGR." Bung Karno berkata
lagi, "Ya, sudah, lakukan saja tugasmu dengan baik." Sepatah
kata pun ia tidak menjawab soal Paman Roem.
Sekarang, tentang hubungan Anda dengan Pak Harto. Tampaknya,