Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Wawancara
NO. 27/XXVIII/6 - 12 September 1999
Wawancara Ismail Suny:
"Sekretariat Negara Pernah Maha
Berkuasa"

ANAK muda itu sesungguhnya belum cukup umur untuk menjadi anggota
Gabungan Saudagar Kaya Raya Aceh. Usianya baru 18 tahun. Barangkali
dia yang paling muda di antara yang hadir dalam pertemuan antara kongsi
usaha tersebut dan Presiden Sukarno. Peristiwa yang berlangsung pada
1948 itu terjadi di Banda Aceh, saat Bung Karno berkunjung ke sana.
Dalam pertemuan yang kemudian tercantum dalam sejarah nasional
Indonesia itu, para saudagar, yang mewakili kaum anak negeri Aceh,
menyerahkan sumbangan berupa uang dan perhiasan emas. Sumbangan
inilah yang kemudian dibelikan sebuah pesawat terbang—diberi nama
Seulawah—bagi Republik Indonesia. Adapun remaja itu bernama Ismail
Suny, dan dia hadir mewakili ayahnya, Haji Mohammad Suny, seorang
saudagar kaya dan ternama di kawasan Aceh selatan.

Ismail Suny lahir di Labuhanhaji, Tapaktuan, Aceh selatan, pada 7
Agustus 1929. Ia anak ketiga dari 18 bersaudara, dari pasangan M.H.
Suny dan Cut Nyak Sawani. Lulus dari Sekolah Menengah Islam di Aceh,
bekas Tentara Pelajar ini melanjutkan sekolahnya di SMA Budi Utomo,
Jakarta—sekolah favorit pada masa itu. Pada 1957, remaja yang cerdas ini
melanjutkan studi ke Fakultas Hukum dan Kemasyarakatan Universitas
Indonesia. Gelar master of civil law ia peroleh dari University of McGill,
Montreal, Kanada, pada 1960.

Pulang dari Kanada, Suny bersama Profesor Sugarda Purbacaraka
mendirikan Universitas Cenderawasih di Irian Barat. Dari Irian, ia kembali
ke Jakarta untuk mengambil program doktor di Universitas Indonesia.
Pada 1963, desertasinya—berjudul Pergeseran Kekuasaan Eksekutif,
Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tata Negara—mencuatkan nama Ismail
Suny sebagai ahli hukum tata negara. Dua tahun kemudian, oleh
almamaternya, ia diangkat menjadi Guru Besar Fakultas Hukum UI.
Promosi yang membuat Suny lebih diperhitungkan, khususnya di
kalangan cerdik cendekia, ini berlangsung pada 1 Oktober 1965—hanya
satu hari setelah pecah peristiwa G30S-PKI.

Ayah lima anak ini kemudian masuk gelanggang politik. Ia menjadi
anggota DPRGR-MPRS (1967-1969). Suny termasuk salah satu tokoh
yang ikut menjatuhkan Sukarno tatkala MPRS menolak pidato
pertanggungjawaban presiden dalam Sidang Istimewa MPRS 1967. Tapi,
dalam sepak terjang sebagai politisi, Suny rupanya lebih menampilkan
sikap dan visi seorang intelektual. Ia dicopot dari MPRS pada 1969. Kabar
yang beredar waktu itu menyebutkan, profesor ilmu hukum ini terlalu
keras mengkritik proses pembuatan Undang-Undang Pemilu.

Saat menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah (1973-1978), ia dihadang
pengalaman pahit. Kritiknya tentang kekuasaan Soeharto—yang dinilainya
mengarah pada kediktatoran—membuat Suny dijebloskan ke Rumah
Tahanan Nirbaya. Selama satu tahun dalam penjara, ia sempat
menyelesaikan autobiografinya yang diberi judul Mencari Keadilan. Lepas
dari tahanan, Suny kembali mengajar. Sikapnya terhadap rezim Soeharto
tetap keras, sampai pada saat ia menerima tawaran menjadi Duta Besar
RI untuk Kerajaan Arabi Saudi (1992-1997). Menurut Suny, langkah ini
diambilnya setelah Pak Harto bersikap lebih adil terhadap Islam.

Kini, penasihat Presiden Habibie untuk masalah Aceh ini melewatkan hari
tua yang tenang bersama istrinya yang jelita, Rosma Daud, di sebuah
rumah yang asri di Jalan Jenggala, Jakarta Selatan. Di rumah ini pula, ia
menerima wartawan TEMPO, Edy Budiyarso, Hermien Y. Kleden, dan
fotografer Robin Ong, untuk sebuah wawancara khusus.

Anda ditangkap polisi tak lama setelah diskusi dengan para
mahasiswa di IKIP Jakarta pada 27 Desember 1977. Apa sebetulnya
yang Anda perbincangkan dalam pertemuan tersebut?

Alasan penangkapan itu adalah ucapan-ucapan yang saya
kemukakan dalam diskusi. Saya mengatakan, di dalam
kabinet Soeharto ada dua orang komunis. Saya juga
menyebutkan, Soeharto mempunyai simpanan pribadi
sebesar Rp 140 miliar—jumlah uang yang luar biasa
besarnya pada masa itu.

Siapa yang Anda maksud sebagai dua jenderal yang berindikasi
PKI?

Salah satunya Sudharmono (bekas wakil presiden
RI—Red)—satu jenderal lainnya, saya lupa. Sudharmono
dulu berasal dari Kesatuan Ranggalawe. Memang tidak
semua Kesatuan Ranggalawe itu jelek. Informasi yang saya
peroleh dari tentara Siliwangi yang hijrah ke Yogyakarta
menyebutkan, Sudharmono ditangkap karena dianggap PKI
(Partai Komunis Indonesia). Yang menangkap Sudharmono
waktu itu adalah Pak Umar Wirahadikusumah. Ia salah satu
pimpinan tentara Siliwangi yang hijrah ke Yogyakarta pada
masa itu. Tapi, atas jaminan Pak Harto, Sudharmono
kemudian dibebaskan.

Apa saja reaksi atas diskusi yang kemudian membawa Anda ke
dalam tahanan?

Kawan saya, Prof. Dr. Soeparman, S.H., menelepon saya
malam-malam. Dia bilang: "Yang Suny katakan itu benar.
Dan saya mau menjadi saksi." Banyak mahasiswa protes,
dan mereka menawarkan diri untuk menjadi "sandera"
menggantikan saya. Penahanan itu berlangsung seminggu,
setelah itu dilepas.

Bukankah Anda ditahan lagi pada April 1978?

Benar. Tapi kali ini karena pidato-pidato ketatanegaraan
saya di hadapan para mahasiswa.

Apa yang Anda lontarkan dalam pidato-pidato itu sehingga Anda
ditangkap?

Intinya, agar Soeharto jangan menjadi presiden untuk ketiga
kalinya. "Gerakan" itu dimulai pada 1977, dari sebuah
diskusi kami di UI, ITB Bandung, ITS Surabaya, dan
beberapa kampus di Yogyakarta. Mereka meminta saya
bicara dari segi hukum tata negara tentang batas
kekuasaan presiden.

Lalu, apa yang Anda paparkan?

Saya bilang, kita ini seperti kembali lagi ke tahun 1967
ketika MPRS bersidang begitu alot saat mau menjatuhkan
Bung Karno. Saya katakan, jika presiden terlalu lama
berkuasa, ia akan menumpukkan kekuasaan sehingga tidak
bisa berhenti menjadi presiden. Karena itu, untuk mencegah
orang menjadi presiden selama-lamanya, kita harus
membuat amendemen—seperti halnya Amerika Serikat—agar
presiden cukup dua kali saja berkuasa. Tapi tidak satu
orang pun yang menyambung pernyataan saya pada waktu
itu.

Kenapa Pak Harto marah? Anda juga banyak mengkritiknya pada
1967, dan Pak Harto toh tidak marah.

Sebab, pada waktu itu Soeharto tidak terlalu ingin jadi
presiden. Kita bahkan harus membujuk-bujuknya agar mau
memegang jabatan tersebut. Dan menurut saya, Pak Harto
pada waktu itu takut menghadapi kekuasaan Sukarno. Pada
waktu pengangkatannya sebagai pejabat presiden, dia
bahkan tidak mau membacakan pernyataan diangkat
sebagai pejabat presiden. Anda bisa cek itu di
dokumen-dokumen sejarah. Tapi, setelah dua tahun lebih
berkuasa, dia sudah menunjukkan tanda-tanda bisa menjadi
diktator. Jadi, dia bersikap seperti orang Jawa yang
mau-tidak-mau, dan kekuasan serta sikapnya telah
melampaui yang ada di dalam UUD 1945—sesuatu yang
sudah kita semua mengetahui.

Siapa yang menangkap Anda waktu itu?

Kolonel Agus Mahidin. Ia pernah menjadi Ketua DPR Jawa
Barat dan sekarang menjadi anggota DPR. Saya diperiksa
setiap hari di "kampus kuning" (istilah untuk barak tentara
Batalion Tajimalela di Bekasi selatan, yang bangunannya
bercat kuning) sebelum masuk ke Rumah Tahanan Nirbaya,
Jakarta Timur.

Anda sendirian masuk ke sana?

Saya ditahan bersama dengan Bung Tomo, Mahbub
Djunaedi (tokoh NU), dan Imadudin Abdurahim (aktivis
Islam). Tuduhan kepada kami adalah soal subversif,
melawan pemerintah yang sah. Saya ditahan tidak lama,
hanya satu tahun kurang dua hari. Tetapi Imadudin ditahan
lebih lama karena dia mengkritik keras Soeharto.

Apa yang Anda lakukan di penjara?

Menulis buku, dan berpikir serta bersiap-siap untuk
melakukan sesuatu yang lain selepas penjara karena setiap
saat saya bisa saja dipecat dari jabatan pegawai negeri. Di
sana, saya juga bertemu dan berbincang dengan tokoh PKI
seperti Soebandrio. Ada juga Jenderal Rusman, yang
pernah menguasai Irian Barat. Soebandrio itu sudah rajin
sembahyang sampai menjadi imam. Para tokoh PKI
melontarkan komentar kepada saya: "Itulah Suny, kamu
yang mengangkat Soeharto tetapi kamu tetap ditangkap
juga." Saya juga bilang kepada mereka bahwa saya juga
mengangkat "tauke" kalian, Bung Karno. Tetapi, kalau Bung
Karno berbuat salah, saya kritik, seperti halnya saya kritik
Soeharto kalau dia salah. Dan itu membuat saya masuk
penjara.

Selama setahun itu Anda hanya ditahan tanpa diadili?

Betul. Pemerintah beruntung tidak membawa saya ke
pengadilan karena kalau ke pengadilan, akan terbuka
semua kasus-kasus itu. Umpamanya soal uang Soeharto
yang ada di BCA. Informasi itu saya dapatkan dari Brigjen
Badrosono (bekas Ketua Umum Persatuan Sepakbola
Seluruh Indonesia/PSSI, 1974-1977), yang mengantarkan
uang tersebut untuk disimpan di Bank Central Asia (BCA)
milik Liem Sioe Liong. Bagaimana mungkin seorang
presiden yang hanya pegawai negeri memiliki uang yang
jumlahnya begitu besar? Itu jumlah yang luar biasa besar,
apalagi pada masa itu.

Siapa saja selain Anda yang mengetahui informasi tersebut?

Anak Badrosono yang kuliah di ITB dan kawan-kawannya,
para aktivis mahasiswa di ITB. Yang mengantarkan uangnya
itu Badrosono sendiri. Yang paling penting, pada kemudian
hari ternyata benar bahwa Soeharto—lewat
anak-anaknya—memiliki 40 persen saham di BCA.

Apakah Anda diperiksa pihak berwajib khusus menyangkut kasus
ini?

Saya diperiksa oleh orang Bank Indonesia. Kebetulan dia
menjadi pembantu rektor di UI. Kepada saya, dia
mengatakan bahwa hasil pemeriksaan itu benar: uang
sejumlah itu betul ada di BCA. Tetapi, dalam pemeriksaan,
informasi yang disampaikan kepada saya itu ditarik.

Bagaimana pergaulan dengan Bung Tomo di penjara? Bukankah
Anda termasuk pengagum Bung Tomo?

Betul. Dan saya tidak pernah menyangka orang seperti
Bung Tomo bisa ditahan pada zaman Indonesia merdeka. Di
dalam penjara, saya katakan kepada beliau, "Bung
dipenjara karena membela UUD 1945 dan mempertahankan
tujuan kemerdekaan." Suatu ketika, saat kami
memperingati 17 Agustus, Bung Tomo menangis tatkala
bendera dinaikkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan.
Saya katakan, "Mengapa Bung menangis? Biasa sajalah."
Lalu, kepada beliau, saya kutipkan kata-kata Ho Chi Min
yang berbunyi bahwa dari penjaralah muncul orang-orang
besar. Dan Bung Tomo memang sudah menjadi orang
besar.

Kembali ke soal diskusi di kampus. Apa lagi yang kerap Anda
paparkan dalam diskusi terbuka di kampus?

Bagaimana rekayasa aturan dilakukan di Sekretariat
Negara—saat lembaga itu berada di bawah kaum militer.
Saya menganggap pikiran-pikiran Sudharmono tentang
konsep pertanggungjawaban presiden sulit diterima.
Misalnya, presiden bertanggung jawab kepada MPR yang
baru, bukan kepada MPR yang mengangkatnya. Ini kan
kacau. Sebab, orang yang baru diangkat tidak tahu masalah
presiden yang diangkat oleh MPR sebelumnya. Lalu, kita
bicara demokrasi, tapi anggota MPR lebih banyak yang
diangkat presiden ketimbang yang dipilih melalui pemilihan
umum. Konsep-konsep ini kan awalnya berasal dari Setneg
(Sekretariat Negara). Sebagai meester in de rechten
(sarjana hukum), dia seharusnya tidak membuat keputusan
dan nasihat yang menyimpang.

Sebagai sesama ahli hukum, apakah Anda pernah mendiskusikan
hal ini dengan Pak Dharmono?

Saya pernah menyindir Sudharmono bahwa dulu, ketika
para menteri sekretaris negara itu berasal dari orang yang
berpendidikan sipil murni, produk undang-undangnya
demokratis. Tetapi, setelah 100 persen dipegang
Sudharmono, semuanya diatur secara militer atas nama
hukum. Konsep-konsepnya di Setneg itu otoriter dan
konsep otoriter itu dekat sekali dengan komunis. Jadi,
kalaupun saya sekarang berkawan baik dengan beliau,
tetap saja saya harus mengatakan hal ini.

Ini menyangkut masa lalu yang penting dari seorang pejabat tinggi
negara. Pernahkah hal ini Anda kemukakan sebelumnya kepada
publik?

Saya menyebut soal komunis dalam diskusi di IKIP Jakarta
pada September 1977. Namun, kalau mau dilihat latar
belakangnya, dia itu orang Pesindo. Pesindo di Aceh,
misalnya, memang tidak punya hubungan dengan komunis.
Tapi Pesindo di Jawa menjadi embrio PKI. (Ketika soal
tuduhan PKI dan Setneg tidak demokratis dikonfirmasikan
kepada Sudharmono, ia hanya menjawab singkat, "Orang
ngomong apa, biarin aja.")

Publikasi yang dikeluarkan aparat keamanan pada 1978
menyebutkan, Anda meminta maaf karena tidak dapat
membuktikan pernyataan Anda itu?

Itu tidak benar. Saya tidak pernah meminta maaf dalam
pemeriksaan. Polisi yang justru tidak berani membawa
kasus saya ke pengadilan. Saya sendiri mau ke pengadilan
karena kalau saya tidak kuat, saya bisa dihukum. Kalau
saya dianggap salah karena memfitnah Sudharmono, saya
bisa dibawa ke pengadilan. Dan saya siap dengan
saksi-saksi dari orang Siliwangi yang memang sudah
bersedia bersaksi.

Mengapa Anda banyak mengkritik Sudharmono?

Sekarang ini kami berkawan baik. Tapi tetap harus saya
katakan, kebijakannya telah banyak merusak
ketentuan-ketentuan demi menguntungkan Soeharto.
Republik ini hancur antara lain karena banyak aturan-aturan
yang dibuat Sudharmono dan kemudian diterapkan,
dipaksakan, baik di DPR maupun MPR. Sampai-sampai,
Guru Besar Hukum UI, Prof. Soeyono Hadinoto,
mengatakan kepada saya, "Suny, kamu usahakan agar
lulusan-lulusan Akademi Hukum Militer (AHM, kampus
Sudharmono) memegang kendali hukum di negara
Indonesia." Beliau ingin agar lulusan Akademi Hukum Militer
itu jangan disamakan dengan lulusan Fakultas Hukum.

Lo, apa begitu parahnya? Dan mengapa harus membedakan
kinerja dari segi sipil dan militer?

Saya bukannya mau membedakan antara sipil dan militer.
Tapi, konsep pertanggungjawaban presiden yang diatur
melalui Setneg—di bawah Sudharmono—itu salah. Dan saya
harus meluruskan hal ini. Di mana pun di dunia ini,
pertanggungjawaban presiden diberikan kepada badan yang
mengangkatnya. Namun, melalui Setneg, aturan-aturan
hukum ini direkayasa sedemikian rupa sehingga
menguntungkan kekuasaan Soeharto. Misalnya, kepada
siapa presiden harus bertanggung jawab. Ini pernah saya
tanyakan kepadanya. Dia mengatakan, tanggung jawab
diberikan kepada institusi. Dan institusinya itu MPR.

Bukankah mekanismenya memang demikian?

Benar. Tapi MPR yang mana? Selama masa Soeharto,
pertanggungjawaban selalu diberikan kepada MPR yang
baru, bukan kepada MPR yang mengangkatnya. Ketika
terjadi perdebatan tentang itu, saya membuat diskusi di
FHUI pada akhir 1977. Saya undang pakar-pakar hukum
dan sudah dibukukan hasilnya. Yang terpenting adalah
pertanggungjawaban harus diberikan kepada MPR yang
mengangkat, dan presiden sebaiknya hanya berkuasa
dalam dua periode. Hal ini, oleh para pendiri bangsa—yang
kebanyakan berpendidikan Belanda—juga ditafsirkan bahwa
apa yang disebut dalam UUD 1945 adalah seorang presiden
dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan. Tetapi,
pada masa Soeharto, pertanggungjawaban itu dibuat agar
Soeharto tidak bisa jatuh-jatuh karena Soeharto
bertanggung jawab kepada MPR yang baru, yang tentunya
MPR yang baru ini tidak menguasai masalah.

Kenapa pertanggungjawaban atas penyimpangan ini Anda
"timpakan" ke Sudharmono?

Sebab, pada waktu itu yang mengatur adalah Sekretaris
Negara dan yang memberi penjelasan adalah Sudharmono.
Jadi, karena MPR-nya diatur terus, Soeharto selalu
menang. Ketika MPR yang baru terbentuk, dia selamat juga
karena inti MPR dipegang semua oleh Soeharto. Kan
anggota MPR yang diangkat Soeharto itu jumlahnya 600
orang lebih—jauh lebih besar daripada yang dipilih—dari
1.000 anggota MPR yang ada.

Hal ini berlanjut dalam pemerintahan Habibie. Ketetapan No.
X/MPR/1999 kan menyebutkan Habibie bertanggung jawab kepada
MPR tahun 1999?

Makanya, legislative error ini harus diubah. Untuk itu, perlu
ada sidang istimewa (SI) terlebih dahulu untuk meminta
pertanggungjawaban Habibie.

Apakah itu tidak justru menguntungkan Habibie secara
politis, karena lebih dari 70 persen anggota MPR lama
(1997) terdiri dari anggota Golkar dan ABRI?

Gagasan lama untuk meminta pertanggungjawaban
presiden oleh MPR yang mengangkat muncul kembali
dalam perdebatan DPR setelah reformasi. Kalau tidak
begitu, yang akan menang lagi-lagi ide-idenya Sudharmono.
Padahal, supremasi hukum harus menjadi yang utama.
Kalau yang dikhawatirkan adalah soal menguntungkan
Habibie, toh jika Habibie tidak bisa
mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya
dalam SI, dengan sendirinya dia akan sulit terpilih dalam
Sidang Umum MPR mendatang.

Anda bicara begini apakah bukan karena sekarang Anda
"orangnya" Habibie?

Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi, kalau saya
dianggap membela Habibie sekarang, itu karena saya
berpihak kepada hal yang saya anggap benar, bukan karena
Habibienya semata-mata. Jangan lupa, saya pernah masuk
tahanan selama satu tahun pada 1978 karena melawan
Soeharto. Itu karena saya menyuarakan hal yang saya
anggap tidak benar.

Lagi, tentang Setneg. Memangnya seberapa besar kekuasaan
Setneg sampai bisa merancang ketentuan yang mengubah
konstelasi politik nasional?

Saat itu, Setneg begitu berkuasa. Mereka bisa menahan
RUU dari departemen terkait. Lebih-lebih setelah menteri
sipil seperti Mr. Yusac diganti oleh orang-orang seperti
Sudharmono dan Moerdiono. Anda baca sendiri, bagaimana
Moerdiono mengakui bahwa Undang-Undang Keselamatan
Negara ditahan selama 10 tahun di Setneg. Jadi,
masalahnya, menteri tertentu terlalu lama menempatkan
orang di sana, sehingga Setneg menjadi lembaga yang
maha berkuasa.

Padahal, seharusnya para menteri Setneg itu cuma anggota
kabinet biasa, begitu?

Persis. Mereka sangat berdosa kepada republik ini karena
seharusnya menyampaikan RUU, tetapi dia malah
menginjak-injak RUU itu dengan cara menahannya. Menurut
saya, perlu ada UU Keselamatan dan Keamanan Negara,
tetapi tidak boleh mematikan demokrasi. Saya sudah
merasakan hak saya dicabut selama satu tahun kurang dua
hari karena UU Subversif. Moerdiono sekarang mau
bersih-bersih dengan mengatakan dia pernah menahan
sampai 10 tahun UU Keselamatan Negara. Padahal, tugas
dia itu kan menyerahkan RUU kepada DPR. Kalaupun
ditahan, wajarnya sebulan. Kegagalan kita membuat
undang-undang yang baik di antaranya karena Setneg
menahan terlalu lama.

Jangan-jangan, orang-orang Setneg pada masa itu memang tidak
punya pilihan dan tidak sanggup berbuat apa-apa di bawah
Soeharto?

Menurut saya, niat baiknya yang tidak ada. Sebab, ketika
saya diinterogasi di tahanan, ada 500 pertanyaan yang saya
jawab. Di antaranya, militer itu tidak boleh dibenarkan 100
persen. Militer di Indonesia itu tidak harus melawan
Soeharto dengan memberontak, tetapi bisa mengatakan
kepada presiden bahwa ini atau itu tidak baik. Saya pikir
kalau disampaikan seperti itu, seorang presiden akan
mengerti. Kenyataannya? Tidak ada satu jenderal pun yang
berani melawan Soeharto. Juga, tidak ada jenderal yang
berhenti. Kalau sekarang mereka berani omong, itu karena
Soehartonya sudah jadi setengah mayat. Bukan mengambil
risiko dengan mengatakan apa yang salah saat dia
berkuasa.

Anda pernah mendebat kekuasaan Soeharto, sampai masuk
tahanan. Mengapa Anda kemudian menerima jabatan Duta Besar
RI untuk Kerajaan Arab Saudi yang diberikan Soeharto?

Karena saya melihat izin Pak Harto kepada Habibie untuk
membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, pada
1991, menandakan adanya suatu perubahan perlakuan
terhadap Islam. Organisasi gerakan Islam, yang
terpinggirkan pada masa lalu, mendapatkan kebijakan baru
yang dibuat oleh Soeharto itu.