Mengawali Milenium ketiga bukanlah merupakan hal yang ringan bagi seluruh bangsa Indonesia setelah mengalami disintegrasi bangsa dan krisis multidimensional dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai daya perlu diupayakan dalam mengatasi berbagai masalah, termasuk perbaikan dan penyempurnaan tatanan kehidupan masyarakat. Bertolak dari pengalaman yang pahit dan getir dari apa yang dialami berbagai komunitas lokal dan kelompok masyarakat, disadari perlunya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengangkat harkat dan martabat segenap insan Indonesia. Untuk itu, pengenalan dan pemahaman yang seksama tentang berbagai dimensi kehidupan masyarakat dan budaya lokal merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Terutama, dalam era menyongsong otonomi daerah yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang. Perlu kiranya disadari bahwa tanpa pemahaman yang mendalam tentang kondisi, potensi, ataupun kendala yang dihadapi berbagai kelompok masyarakat, serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal itu sendiri, dikhawatirkan bahwa pola penetapan kebijakan dalam mengatasi berbagai kemelut dan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak akan mengalami perubahan mendasar. Implikasi negatif yang justru dapat membawa kehidupan masyarakat setempat ke jurang kehancuran lebih mendalam, akan kembali berulang.

Seiring dengan keprihatinan inilah, maka dirasakan perlunya berbagai upaya untuk menggali dan menghimpun berbagai informasi dan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam mengenali kebudayaan dan kehidupan masyarakat lokal, serta berbagai masalah yang dihadapi dalam era Orde Baru selama lebih dari tiga dasa warsa terakhir. Bertolak dari berbagai temuan yang telah ada, perlu kiranya dikaji secara seksama hal-hal yang potensial berkenaan dengan tatanan kehidupan masyarakat lokal, berbagai dimensi kebudayaan setempat, kendala yang dihadapi, serta hal-hal yang perlu digali lebih mendalam dalam kegiatan-kegiatan penelitian serta pendampingan tahap selanjutnya. Hasil-hasil temuan dan kajian ini tentulah akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu antropologi dan ilmu-ilmu terkait, serta berbagai pihak yang akan menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Terutama, bagi para pengambil kebijakan di tingkat daerah, di tingkat nasional, maupun para lembaga donor internasional.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Dewan Redaksi Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA, Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia dalam kerjasamanya dengan berbagai pihak, yakni dengan Jurusan Antropologi FISIP Universitas Hasanuddin, Department of Anthropology, RSPAS - The Australian National University, The National Museum of Ethnology – Tokyo, dan Center for South East Asian Studies - Kyoto University, mengundang para ilmuwan, peneliti, praktisi, pemerhati, pengambil kebijakan, lembaga donor, insan pers dll. untuk berpartisipasi dalam:

Dalam Simposium Internasional tahap I tahun 2000 yang akan diselenggarakan di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada tgl. 1- 4 Agustus 2000, diharapkan dapat digelar berbagai temuan ilmiah hasil penelitian serta pendampingan dalam berbagai komunitas lokal, dan di antara para stakeholders yang terdapat dalam wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Irian Jaya.

Kami menantikan partisipasi Bapak/Ibu untuk dapat menyajikan makalah dalam panel dengan tema-tema tercakup di bawah ini. Makalah dapat berupa:

1. Bahasan teoretis, konseptual dan metodologis;

2. Hasil penelitian etnografi/empiris mutakhir dan aktual tentang fenomena sosial budaya berkaitan dengan tema-tema tersebut di bawah ini yang melibatkan berbagai pihak / pelaku / stakeholders khususnya di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Irian Jaya.

Sejumlah empat (4) panel akan digelar, yakni:

Dalam panel ini akan disajikan berbagai temuan mutakhir para ahli-ahli Indonesia (dalam dan luar negeri) mengenai strategi-strategi pengelolaan sumberdaya lokal yang dilakukan tidak hanya oleh penduduk setempat, tetapi juga oleh para stakeholder. Penyajian makalah yang dilanjutkan dengan pembahasan isu-isu yang signifikan untuk penelitian, penentuan kebijakan, dan pendampingan akan difokuskan pada: hal-hal apakah yang perlu dicermati dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya lokal agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang semakin parah. Terutama, bila kebijakan dalam rangka otonomi daerah itu terutama didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh keuntungan semata, termasuk upaya meningkatkan pendapatan pemerintah daerah setempat. Karena itu, hal-hal signifikan untuk dikaji adalah sejauhmana kebijakan pemerintah daerah dapat mengacu pada pola-pola strategi adaptasi dan pengelolaan sumberdaya lokal yang selama ini telah dilaksanakan penduduk setempat, potensi dan masalah yang dihadapi, peranan para stakeholders, serta apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan peranserta mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lestari, tangguh dan berkelanjutan.

Berbagai temuan mutakhir mengenai kondisi pranata-pranata lokal yang tumbuh kembang dalam lingkup komunitas-komunitas setempat, baik yang berbasis kekerabatan, religi, atau yang lain akan dikaji dalam panel ini. Selama 30 tahun masa orde baru pranata-pranata lokal ini telah mengalami marjinalisasi, modifikasi, dan disorganisasi dalam konteks pengintegrasian pranata lokal ke dalam struktur pemerintah daerah berdasarkan UU No. 5/1974. Makalah yang disajikan diharapkan dapat menyimak berbagai permasalahan yang terjadi sebagai acuan untuk menghindari berulangnya kesalahan; mengangkat berbagai potensi yang ada; serta mengulas bagaimana dan sejauhmana pendinamisan dan pemberdayaan kembali pranata-pranata lokal itu dapat dilaksanakan untuk menunjang otonomi daerah. Isu-isu yang relevan perlu dikaji secara cermat untuk kepentingan penelitian, penetapan kebijakan dan pendampingan, agar pelaksanaan otonomi daerah tidak lagi mengabaikan pranata-pranata dan budaya lokal. Selanjutnya, diharapkan dapat diwujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, bernafaskan kerakyatan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat dalam mencapai ‘masyarakat warga’/‘masyarakat madani’.

Tidak dapat disangkal bahwa perilaku birokrat, penguasa dan petugas keamanan merupakan salah satu faktor penyumbang timbulnya berbagai masalah yang meruyak tatanan kehidupan masyarakat, termasuk disorganisasi, disintegrasi dan demoralisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam panel ini diharapkan dapat disajikan sejumlah makalah yang dapat secara cermat mengkaji dan mengulas berbagai aspek dari budaya ‘birokrat’ dan ‘militer’, beserta pranata dan perilaku para pelakunya, terutama pada masa rezim orde baru. Bertolak dari bahasan dan kajian ini diharapkan dapat ditarik pelajaran yang berharga untuk tidak mengulang kesalahan yang sama di masa datang. Kajian juga diharapkan dapat menghasilkan panduan tentang wujud pranata, perilaku dan ‘budaya’ penguasa yang bagaimanakah yang ‘ideal’ bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak azasi manusia di masa depan.

Konflik antar suku bangsa dan kelompok-kelompok sosial di berbagai wilayah di Indonesia sudah mencapai titik terburuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air dalam dua tahun terakhir. Timbul pertanyaan besar di kalangan segenap warga Indonesia: masih mungkinkah kita pertahankan ‘bhinneka tunggal ika’? Konflik demi konflik seakan menimbulkan pesimisme yang besar atas keutuhan bangsa bersendikan: ‘kesatuan dalam keragaman’. Solusi konflik yang selama ini dicobatempuh oleh pemerintah acapkali tidak membuahkan hasil efektif. Resolusi dan manajemen konflik merupakan suatu kebutuhan urjen yang harus ditangani secara cermat dengan pengenalan yang mendalam pada situasi-situasi konflik yang terwujud di antara berbagai kelompok sosial dan suku bangsa. Makalah-makalah yang disajikan dalam panel ini diharapkan dapat mengangkat berbagai permasalahan bertolak dari pemahaman tentang hubungan antarkelompok sosial dan suku bangsa di berbagai wilayah (untuk tahun I khusus di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Irian Jaya), sebab-sebab timbulnya konflik, sertapotensi-potensi yang belum tergali dalam upaya menata kembali hubungan antar kelompok/suku bangsa. Suatu rumusan tentang langkah-langkah kebijakan yang perlu ditempuh dan dicermati guna menata kembali hubungan yang harmonis di antara kelompok/suku bangsa diharapkan dapat dihasilkan dari acara ini.

Informasi teknis klik disini

Mainpage