DUNIA ISLAM

Tidak Benar, Hamas Punya Rekening dan Bank Islam di Eropa

Amman, Yordania
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) membantah sebuah laporan yang dipublikasikan di Amman pada Ahad (21/6) lalu tentang adanya rekening dan bank Islam milik Hamas yang berkedudukan di Eropa.

"Laporan itu sama sekali tidak berdasar," kata Ibrahim Ghousheh, juru bicara Hamas, kepada Qatar
News Agency.  "Laporan itu murni khayalan dan halusinasi yang bertujuan merusak citra bersih Hamas serta terang-terangan menyerang garis demarkasi."

"Ini bukan kali pertama Hamas mendapat laporan tidak benar tentang adanya bank milik Hamas bernama Bank At-Taqwah di Bahamas," tambahnya.

Ghousheh menuduh bahwa Otoritas Palestina (PNA) berada dibelakang laporan yang menjelek-jelekkan Hamas, dan membantah klaim bahwa Hamas telah melakukan pemeriksaan internal tentang hilangnya sejumlah dana. ''Mereka merefleksikan sebuah khayalan orang sakit,'' tambahnya.

Laporan yang dipublikasikan oleh harian Yordania ''al-Hadath" itu berkaitan dengan adanya berita di mass media Inggris yang menyatakan bahwa menurut pejabat Otoritas Palestina (PNA), para pemimpin Palestina dari faksi Hamas telah mempersalahkan para pemimpin pergerakan Islam di luar Palestina sehubungan dengan hilangnya dana sebesar US$ 30 juta.

Laporan yang sama juga mengatakan, ''Hamas memiliki kekayaan dan dana segar senilai US$ 100 juta yang mana sebagian besar diinvestasikan di negara-negara Barat, terutama di Amerika Serikat.'' (msanews/afd)

***

Universitas  Amerika di Kairo Kembali Digugat

Kairo, Mesir
Untuk kesekian kalinya, Universitas Amerika Kairo kembali digugat akhir bulan Mei lalu oleh civitas akademika dan para tokoh pendidik di Mesir. Pasalnya bukan karena universitas tersebut mengadakan pesta disco dengan menggunakan musik hard rock metal yang mengundang protes keras para mahasiswa beberapa waktu lalu, namun pemicu ledakan kemarahan dan protes yang didukung sebagaian besar dosen akibat ulah seorang dosen yang mencantumkan buku ”Muhammad“ karya orientalis Perancis Maxim Radinson sebagai rujukan mata kuliah yang diajarkan sang dosen tersebut.

Pencantuman buku Muhammad karya orientalis Maxim Radinson sebagai rujukan mengundang protes karena banyak memuat hal-hal yang kontroversial. Dikhawatirkan jika buku tersebut dijadikan rujukan mahasiswa akan menyebabkan para mahasiswa “liar” dalam berpikir dan menghujat nabi, sebagaimana gaya penulisan para orientalis yang selalu menghujat dan meragu-ragukan segala hal tentang nabi Muhammad Saw.

Meskipun isi dan muatan buku tersebut sangat kontroversial dan menimbulkan protes keras dari para mahasisiwa, namun pihak penanggung jawab akademik tidak peduli dengan reaksi mahasiswa. Akibat protes dan reaksi keras tersebut akhirnya kasus ini dibawa ke parlemen oleh Menteri Pendidikan Dr. Mufid Shihab untuk dibahas. (al-ahram /al-hayat/msl)

***

Upaya Boikot Kunjungan Syeikh Yasin Ke Afsel

Jerusalem, Palestina
Sumber resmi Palestina pertengahan Juni lalu membeberkan rencana pemerintah Otoritas Palestina (PNA) dan penguasa Israel untuk memboikot rencana kunjungan Syeikh Ahmad Yasin ke Afrika Selatan.

Israel dan PNA telah menghubungi presiden Bill Clinton agar mendesak Nelson Mandela untuk tidak memberikan visa kunjungan ke negaranya. Sementara Netanyahu menganjurkan warga Yahudi yang berdomisili di Afrika Selatan, segara melakukan aksi cepat untuk menghalau tokoh spiritual Hamas tersebut.

Rencana kunjungan Syeikh Yasin ke Afsel adalah dalam rangka memenuhi undangan organisasi Islam Afrika Selatan dan direncanakan akan bertemu dengan presiden Nelson Mandela.

Sumber dari panitia menjelaskan bahwa pihaknya diberitahu oleh pemerintah tentang usaha PNA dan Israel yang meminta pihak Afsel melarang kunjungan Syeikh Yasin sehubungan kondisi politik belum stabil dan ditengah situasi pembicaran masalah perdamaian Timteng di Washington yang sempat terhalang karena penolakan Israel terhadap tawaran Amerika tentang proyek normalisasi. Namun pihak pemerintah Afrika Selatan hanya mengabulkan tawaran larangan ke Johanesburg, agar

Pihak PNA sendiri memandang kunjungan Syeikh Yasin ke beberapa negara Arab sebelumnya sebagai satu pukalan terhadap rezim Yasser Arafat. (palestine-muslimah/msl)

***

DIRASAH

Prilaku Politik Fir'aun

Fir’aun, seperti ditulis Abu Faris dalam Mingguan Assabeel, bukan nama seorang penguasa tapi merupakan julukan terhadap sebuah rezim totaliter dengan kekuasaannya yang luar biasa. Fir’aun  bukan nama seorang penguasa atau nama individu. Ia adalah kata sifat dari kata kerja far’ana yang berarti thagha, bagha, tajabbara dan zhalima.  Ringkasnya, dengan kekuasaan yang dimilikinya, Fir’aun melancarkan segala bentuk tindakan represif, otoriter dan sewenang-wenang serta penuh kezhaliman.

Kekuasaan sering diartikan secara umum sebagai kemampuan atau wewenang untuk menguasai orang lain, memaksa dan mengendalikan mereka sampai mereka patuh, mencampuri kebebasannya dan memaksakan tindakan-tindakan dengan cara-cara khusus.

Pada kenyataannya kekuasaan dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, seperrti kekuasaan sosial, kekuasaan kepercayaan, kekuasaan untuk melakukan tawar menawar, kekuasaan dalam bentuk pengawasan, kekuasaan dalam bentuk paksanaan, kekuasaan politik, kekuasaan otoritas, kekuasaan militer, kekuasaan, ekonomi, pendidikan dan ideologi. Dalam kehidupan sehari-hari bentuk-bentuk kekuasaan  tampak dalam pengaruh, kharisma, kepemimpinan atau wewenang, karena kekuasaan merupakan bagian dari setiap orang.

Kecenderungan orang yang berkuasa untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kekuasaannya, dan menghalangi setiap upaya untuk mengubah pembagian kekuasaan, menandai semua masyarakat. Karena itu mereka yang mencoba mengubah tatanan  masyarakat harus menpunyai strategi kekuasaan

Al-Qur`an menceriterakan kepada kita tentang prilaku politik totalitarianism Fir’aun yang terumuskan dalam bentuk kata ‘ala fi al-ardh. Arti bahasa kata ‘ala adalah al-‘uluw (tinggi), lawan dari kata al-sufl (rendah). Kata ‘ala dapat diterapkan untuk sifat-sifat yang terpuji dan tidak terpuji. Sedangkan kata ‘aliya hanya untuk sifat terpuji.

Abu Hayyan al-Andalusi menafsirkan kata ‘ala fi al-ardh sebagai tajabbar wa istakbara (sewenang-wenang dan sombong) di negeri Mesir. Sedangkan Ibnu Katsir selain mengartikan sewenang-wenang dan sombong juga melampaui batas (thagha). Bani Israil ketika itu merupakan pilihan zaman. Namun dikuasai oleh seorang raja yang sewenang-wenang dan kejam yang memperlakukan Bani Israil dengan sangat buruk.

Totalitarianisme (al-hukmu al-syamil) adalah salah satu bentuk pemerintahan yang dibangun atas dasar ketundukan warga secara toal kepada negara dan atas dasar pengendalian ketat kepada seluruh aspek kehidupan  bangsa, potensinya yang produktif. Demikian itu dilakukan atas dasar pemaksaan ideologi penguasa tertentu yang diterapkan dalam iklim kesepakatan yang dipaksakan dengan kekerasan terhadap semua penduduk. Prilaku politiknya dikatakan berlaku sombong di muka bumi. Kesombongan Fir’aun mengejewantah dalam bentuk prilaku politiknya. Antara lain ia mengklaim dirinya sebagai ilah (Tuhan) ketika ia mengatakan kepada warga Mesir. (QS, al-Qashash: 38). (abr)

***

ANALISA

Perubahan Politik Indonesia Pasca Soeharto dan Posisi Ummat Islam
(Tulisan Terakhir)

Oleh: Drs. Mahfudz Siddiq
Peneliti pada Yayasan SIDIK Jakarta

8. Langkah Politik Golkar dan Soehartois

Selain agenda kalangan reformis, tidak boleh diabaikan adanya langkah-langkah politik Golkar dengan kalangan Soehartois. Bagaimanapun, Golkar sebagai lembaga politik tetap masih kuat struktur organisasi dan mesin-mesin politiknya. Masih bercokolnya Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, lalu putra-putrinya dalam keanggotaan MPR mengindikasikan hal tersebut.

Ada beberapa target politik yang diinginkan Golkar dengan kalangan Soehartoisnya. Pertama, dikuasai kembali posisi-posisi strategis di tubuh Golkar bagi pengarahan jalannya Munaslub Golkar. Target kedua, penguasaan agenda dan proses keputusan Sidang Istimewa  untuk memajukan nama-nama calon presiden baru dari kubunya. Bila agenda ini berhasil, maka besar kemungkinan tidak akan ada agenda Pemilu yang dipercepat, dan ABRI dipaksa untuk mengamankan pemerintahan baru sampai 2003.

Bila ini terjadi, maka gerakan politik elit dimenangkan kembali oleh Orde Baru. Tetapi peluang terwujudnya skenario ini juga ditentukan oleh faktor Habibie dan faktor Gerakan Protes (kaum reformis). Habibie harus berani mengambil keputusan politik dengan menjegal skenario tersebut melalui hak-hak kepresidenannya. Sementara pada saat yang sama gerakan protes sejalan dengan agenda Habibie tersebut. Dalam hal ini, gerakan protes tidak boleh terjebak pada persoalan mendukung atau menolak Habibie, tetapi mereka hendaknya sepakat pada agenda yang harus dibawa Habibie untuk menyelamatkan Orde Reformasi ini.

Kendala memang muncul di kedua pihak. Habibie sendiri harus berjuang keras untuk bisa memajukan agenda politik reformasinya. Tarik-menarik kepentingan sangat terlihat dan bila tidak ada penguatan posisi yang dilakukan pendukungnya,  Habibie akan semakin terseok-seok. Sementara Gerakan Protes - yang sudah sangat heterogen - masih terjebak dalam silang pendapat, bahkan sangat mungkin ada unsur dari Gerakan Protes yang main bawah-tangan dengan kalangan Soehartois. Di kalangan mahasiswa sendiri, sedang terjadi stagnasi dan disorientasi gerakan.

9.  Prospek Pemerintahan Habibie

Kemampuan pemerintahan Habibie untuk berjalan terus harus dilihat setidaknya dari dua aspek, yaitu politik dan ekonomi. Secara politik, Habibie nampak cukup sulit untuk mengatasi persoalan legitimasi yang dipersoalkan lawan-lawan politiknya. Keputusan IMF untuk segera mencairkan dana bantuannya menjadi indikator penting terbangunnya legitimasi politik dan kepercayaan luar negeri. Secara ekonomi, nasib Habibie juga tidak terlalu cerah. Masalah cadangan devisa yang menipis, depresiasi rupiah yang tambah parah dan ambruknya perbankan, serta kasus-kasus KKN adalah pe-er yang harus dicarikan solusi secepatnya.
 
Di sinilah komitmen dan keberanian reformasi Habibie diuji. Karena langkah ini akan menyeret Habibie berhadapan dengan pihak-pihak elit politik. Bila ini mampu dilakukan Habibie, maka ada efek politis, ekonomis dan psikologis positif yang akan didapatkan Habibie. Secara psikologis, langkah berani semacam ini akan bisa menentramkan rakyat yang lapar. Dan ini situasi prasyarat yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Habibie.

Ketika Habibie mengumumkan waktu pelaksanaan Pemilu pada Mei 1999, itu pertanda bahwa Habibie harus mempertahankan usia pemerintahannya selama 12 bulan. Bila tuntutan Sidang Istimewa tidak lagi diperdebatkan, maka 12 bulan merupakan waktu yang cukup dan pantas bagi lembaga eksekutif dan legislatif menyiapkan semua kebutuhan bagi penyelenggaraan pemilu. Bila mencermati fenomena-fenomena sosial-politik sampai hari ini, maka persoalan terbesar bangsa dan negara ini justru akan terjadi pasca pemilu nanti. Sehingga pembicaraan soal siapa pengganti Habibie kelak atau apakah Habibie akan bisa terpilih kembali, menjadi tidak relevan. Karena pokok pembicaraan harus difokuskan kepada sistem apa yang akan diletakkan dan disepakati untuk menjalankan roda pemerintahan, kehidupan bermasyarakat dan bernegara bangsa Indonesia.

10. Pemilu dan Multi Partai

Agenda politik ke depan yang paling menentukan adalah Pemilu karena sebab berikut: Pertama, pemilu akan melahirkan kekuasaan politik yang legitimate dan benar-benar merepresentasikan kedaulatan rakyat. Asalkan dilaksanakan secara fair dan demokratis. Karena itu, agar pemilu berjalan fair dan demokratis, maka harus ada 1) UU Pemilu, Susduk DPR/MPR dan Orsospol baru; 2) Kesiapan semua pihak - masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur kekuatan sosial-politik, serta 3) Lembaga independen yang bertugas memantau pelaksanaan Pemilu secara obyektif.

Kedua, pemilu adalah lapangan bagi aktualisasi aspirasi dan kekuatan politik rakyat yang diwujudkan dalam instrumen partai politik. Karena itu, fenomena multi partai akan mewarnai pentas pemilu pada 1999 nanti.  Secara garis besar, kemunculan partai ini terbagi dalam lima golongan: 1) Partai-partai status quo yaitu PPP, Golkar dan PDI; 2) Partai warisan Orla dan masa-masa awal Orba seperti Murba, PNI, PSII, dll; 3) Partai-partai antitesa rezim Orde Baru, seperti  PRD, PUDI dan Masyumi Baru; 4) Partai-partai yang muncul sebagai respon terhadap keterbukaan politik di era reformasi, seperti Partai Perempuan, Partai Pekerja, Partai Karya Ulama, dll; serta 5) Partai-partai yang berdasarkan hubungan primordialisme etnis atau kedaerahan. Misalnya Partai Tionghoa, Partai Pembauran dan Partai Pembangunan Indonesia Timur.

Fenomena banyak partai ini setidaknya menggambarkan proses fragmentasi dan polarisasi kekuatan-kekuatan sosial-politik masyarakat. Namun, yang patut diingat, hal ini tidak akan memicu terjadinya friksi hebat selama semuanya berada dalam koridor demokrasi yang disepakati semua pihak. Artinya perbedaan ini suatu yang wajar dan merupakan  proses budaya dalam interaksi positif kehidupan masyarakat.

Kesalahan rezim Orde Baru adalah tidak membiarkan proses budaya itu berjalan secara wajar, malah sebaliknya diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik yang justru mengacaukan process of cultural interactions selama kurun waktu 32 tahun. Buah kekacauan itu kita saksikan begitu kuat sekarang ini. Perseteruan antar kelompok ummat Islam, phobi Islam di kalangan Kristen, keyakinan politik Islam akan menghancurkan politik negara, dst.

11. Posisi dan Sikap Politik Ummat Islam

Adalah suatu keharusan sejarah bagi ummat Islam untuk tidak jatuh kesekian kalinya dalam konteks perubahan politik sekarang ini. Tegaknya rezim Orde Baru selama 32 tahun, pada dua-pertiga perjalanannya telah meminggirkan posisi politik ummat Islam, yang nota bene adalah mayoritas rakyat Indonesia. Akibatnya terjadi hegemoni kekuasaan politik, ekonomi dan hukum oleh kalangan minoritas Kristen dan Cina. Kondisi tersebut membuahkan dalam tubuh ummat Islam kebodohan, kemiskinan, perpecahan dan sikap apolitis. Sementara sepertiga perjalanan akhir Soeharto ditandai dengan berubahnya haluan politik kepada lebih banyak mengakomodasi kalangan Islam. Walaupun perubahan haluan ini tak lebih dari memposisikan umat Islam sebagai  ‘tukang cuci’ piring-piring kotor bekas pesta Soeharto selama 32 tahun.

Pensikapan ummat Islam terhadap politik akomodatif Soeharto memang berbeda-beda. Setidak-tidaknya ada tiga sikap. Pertama, sikap kalangan yang mutlak menerima Soeharto sebagai bagian utuh dari politik Islam. Mereka mempersepsi perubahan haluan politik itu sebagai proses alamiah dan bahkan menjadi keyakinan politik. Kedua, sikap yang mencoba memahami dan mensiasati perubahan haluan politik ini untuk kepentingan penguatan posisi politik ummat. Namun sikap ini tidak didukung secara utuh oleh ummat sehingga terjadi penguatan politik Ummat Islam secara parsial, yang merupakan titik lemah kekuatan itu sendiri. Hal ini terwakili dalam kasus ICMI. Ketiga, yaitu kalangan yang menjaga jarak politik dengan rezim Soeharto. Ini adalah sikap NU secara umum, walaupun kadang menampilkan ambivalens-nya.

Bagi Soeharto sendiri, ia hanya membutuhkan legitimasi simbolik yang tidak mesti mewakili seluruh unsur kekuatan Islam. Namun bagi lawan-lawan politiknya, termasuk juga negara-negara Barat, konstituen politik Islam-nya Soeharto dipahami secara berlebihan sebagai perubahan format politik yang radikal.

Pada tataran ini muncul beberapa persoalan mendasar dan tidak bisa diantisipasi kalangan Islam, seperti:  1) Beragamnya sikap politik ummat Islam terhadap rezim Soeharto; 2) Ketidakmampuan membangun orientasi atau garis politik bersama sebagai sebuah konsensus; 3) Termanfaatkannya unsur-unsur dalam ummat Islam untuk dijadikan senjata bagi pertarungan politik melawan Soeharto, bahkan senjata untuk mengadu-domba kalangan Islam sendiri; 4) kalangan pemerintahan Barat, khususnya AS memiliki semakin banyak pilihan skenario untuk mempengaruhi proses politik Indonesia; 5) Kalangan Islam akhirnya tidak memiliki kesempatan membangun infra-struktur baru sebagai kekuatan perubah dari unsur angkatan muda. Friksi di tubuh ummat Islam, membuat generasi muda tidak memiliki kecenderungan membangun afiliasi politiknya dengan organisasi-organisasi Islam yang ada.

Kondisi diatas menyebabkan ummat Islam tidak dalam posisi siap menghadapi perubahan politik besar sekarang ini, seperti: 1) Tidaksiapnya visi politik ummat dalam memasuki dan mengisi Orde Reformasi; 2) Tidaksiapnya instrumen politik yang bekerja sebagai mesin politik ummat; 3) Tidaksiapnya basis massa di kalangan muda dengan kadar intelektual dan kesadaran politik yang memadai serta siap menjadi motor perubahan; 4) Tidaksiapnya kepemimpinan yang diterima secara kolektif oleh berbagai unsur ummat Islam; 5) Tidaksiapnya instrumen pendukung yaitu media massa dan luar negeri.  Lima komponen ini sangat lemah bagi ummat Islam, padahal proses politik atau bahkan lebih spesifik, pertarungan politik, sangat mutlak membutuhkan lima komponen strategis ini.

12. Dua Agenda Besar Ummat Islam

Maka sebenarnya, ummat Islam memiliki dua agenda besar yang harus diselesaikan dalam waktu segera. Yaitu menyiapkan lima komponen strategis tadi dengan mengkalkukasi seluruh unsur potensi kekuatan ummat dan meletakkan dasar kebersamaan (kolektifitas dan unitas) di antara ummat Islam. Jika ini telah selesai maka agenda besar kedua, yaitu pertarungan politik formal dalam panggung demokrasi yang sah dapat dilaksanakan. Pada tahap ini, kekuatan Islam akan berdiri berdampingan dengan unsur-unsur kekuatan politik lain secara sejajar - dengan hak dan kewajiban yang sama - lalu bersama-sama memulai proses politik panjang secara bersih dan damai.  (selesai)

***

KOLOM

Sepak Bola dan Demokrasi

Hura-hura dan Huru-hara adalah dua kata yang berbeda huruf vokalnya, tapi sangat jauh ma'nanya. Yang satu menyenangkan sedang yang lainnya menakutkan. Tetapi kadang keduanya menjadi sangat dekat, atau bahkan bergandengan peristiwanya. Ini memang bukan permainan kata-kata, karena efek dari keduanya - bila tidak terkendali - tidak akan main-main dahsyatnya.

Sepanjang bulan Mei lalu, negeri ini sempat dilanda huru-hara yang mencekam.  Demonstrasi mahasiswa menuntut reformasi tak pelak akhirnya diwarnai huru-hara besar. Penculikan, penembakan, pemukulan, penjarahan, pembakaran sampai bahkan perkosaan. Ini semua terjadi atas satu kepentingan besar yang bernama politik. Para mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak berpolitik, mereka menuntut reformasi. Begitupun para politisi, berkilah bahwa mereka tidak sedang manuver politik, tapi memperjuangkan demokrasi. Rakyat kecil yang menjarah marah disebut pencoleng-pencoleng massal, mereka hanya mengambil kembali haknya secara paksa, katanya. Aparat keamanan tak kalah sigapnya membela diri ketika dituding bersikap represif sehingga banyak mahasiswa jadi korban atau aparat yang berdiam diri, sehingga kerusuhan massa cepat menjalar.

Baiklah semua punya alasan, karena memang huru hara tidak akan membuat orang maju ke depan. Tetapi apakah politik, reformasi atau katakanlah perjuangan demokrasi identik dengan huru-hara. Ada yang bilang kalau orang miskin dan bodoh berdemokrasi, yang terjadi pasti huru-hara. Karena demokrasi selalu ditafsirkan dengan logika terbalik. Saya miskin, maka mereka tidak boleh kaya. Saya tertindas, maka mereka tidak boleh berkuasa. Saya minoritas, maka mereka tidak boleh jadi mayoritas, dan seterusnya.

Apa bisa demokrasi berubah jadi hura-hura? Bisa. Yaitu bila penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya. Lihat saja bagaimana maraknya pemilu saat Golkar - golongan berkuasa sampai sekarang - bagi-bagi kaos gratis, uang bensin puluhan ribu untuk ikut kampanye, nonton artis beken dan berbagai atraksi jalanan lainnya. Dan hura-hura itu semakin meriah karena yang diajak berpesta adalah orang-orang miskin dan bodoh - wajah dominan rakyat negeri kita. Jadi kapan demokrasi jadi huru-hara atau hura-hura? Jawabnya, tergantung siapa yang memulai. Bila yang memulai rakyat, ia bisa jadi huru-hara. Tapi bila yang memulai penguasa, akan sebaliknya.

Pekan-pekan ini, masyarakat dunia - termasuk korban reformasi di Indonesia - sedang terlelap dalam pesta sepak bola piala dunia. Alez… Alez… menjadi nyanyian semua umur yang membuat mereka melambai-lambaikan tangan sambil kaki melanggak-lenggok bak si 'ajaib' Ronaldo. Inilah hura-hura terbesar dalam masa empat tahun terakhir. Ada teman saya yang bersyukur lantaran pak Harto sudah lengser sebelum piala dunia dimulai. Karena katanya, teriakan reformasi bisa berubah menjadi koor Alez… Alez, manakala Departemen Penerangan mewajibkan seluruh stasiun TV menayangkan seluruh pertandingan yang ada. Dan bisa jadi pak Harmoko menyiapkan layar lebar bagi para mahasiswa yang nginep di gedung DPR/MPR.

Teman saya tadi punya pertanyaan menggelitik, apa bisa demokrasi atau reformasi berubah suasana menjadi hura-hura dan tidak lagi menimbulkan huru-hara ?  Saya jawab, sangat mungkin bisa. Syaratnya pertarungan demokrasi harus seperti pertarungan sepak bola pada piala dunia. Pertandingan sepak bola adalah pertarungan paling demokratis, dimana kekuatan yang sesungguhnya akan mampu menang. Lihat saja Iran. Dalam politik dan militer, Iran selalu kalah dari AS. Tetapi dalam pertandingan sepak bola, anak buah para mullah itu mampu mempecundangi rambo-rambo asuhan Clinton. Hal seperti itu, bisa dipastikan hanya terjadi di lapangan hijau. Kenapa ?

Pertama, semua pemain di lapangan serba jelas. Kesebelasannya, jumlah, seragam, posisi pemain sampai orang-orang di belakang layarnya pun jelas terdaftar. Peta kekuatan bisa dibaca dengan jelas dan terbuka untuk konsumsi publik. Kedua, sasaran pertandingan jelas, memasukkan bola ke gawang lawan. Tidak ada sasaran-sasaran bias, misalnya mematahkan kaki lawan, nonjok wasit atau bikin rusuh. Ketiga, ada aturan main yang jelas, mengikat dan diterima semua pihak. Tanpa pakai catatan - apalagi penafsiran macam-macam, semua pemain paham aturan itu. Dan setiap pihak yang coba-coba melanggar aturan, dengan mudah diidentifikasi dan dikenakan sanksi. Keempat, ada wasit dan hakim garis yang adil dan tegas. Peluit, kartu kuning, kartu merah dan bendera garis menjadi perangkat penegakkan aturan main. Dan tidak ada wasit atau hakim garis yang perlu dibekali pistol, senapan atau pakaian khusus anti huru-hara. Kelima, ada lapangan bermain yang satu, rata permukaannya, jelas batas-batas luar dan dalamnya. Semua pemain sah sebagai pemain manakala ada di dalam lapangan, apalagi bolanya. Terakhir, ada penonton yang fanatik tapi sportif yang mengambil posisi melingkar di luar areal pertandingan.

Pertandingan seperti inilah yang disebut demokrasi. Brazil yang punya banyak utang luar negeri, tetap diakui pemain-pemain hebatnya. Iran yang dicap sarang fundamentalis punya hak menang atas Amerika.  Dan siapapun pemenangnya, hanya boleh dikalahkan dari depan pada pertandingan empat tahun berikutnya. Amerika - mentang-mentang polisi dunia - tidak berhak melakukan intervensi militer, embargo ekonomi atau menggunakan hak veto-nya, bila ada kesebelasan yang curang atau kesebelasannya dikalahkan orang lain.

Jadi piala dunia sekarang ini bisa jadi pelajaran demokrasi dong ? Jelas ! Tahun depan, bangsa ini akan melakukan pemilu sebagai pertandingan terbuka berdemokrasi. Kalau kita ingin pertandingan itu berwajah hura-hura, maka siapkanlah tim yang baik yang mengerti permainan sepak bola. Dan bila tidak ingin berubah menjadi huru-hara, janganlah ada upaya-upaya untuk melakukan permainan di luar lapangan yang bisa menyebabkan para penonton ikut turun tonjok-tonjokan cuma karena rebutan bola bundar. Sayangnya, selama ini tim sepak bola kita belum pernah bisa ikut piala dunia. Alez… Ole… Alez…. Alez…. (ms)

***

WAWANCARA

BBM Naik, Mahasiswa Protes, Pemerintah Kaget

Berikut ini kami nukilkan wawancara koresponden koran As-Sabeel dengan Abu Yahya, pemimpin redaksi koran berbahasa Arab, As-Shohwah, terbitan Sana'a Yaman. Sehubungan dengan aksi unjuk rasa berdarah di negeri yang belum lama telah bersatu tersebut. Aksi unjuk rasa berdarah tersebut dipicu oleh keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan sembako yang dinilai sangat memberatkan. Mahasiswa sebagai pelopor bersama-sama masyarakat memprotes keputusan tersebut.  Untuk mengetahui lebih jauh dampak unjuk rasa tersebut, wartawan As-Sabeel mewawancarai pemimpin redaksi koran As-Shohwah.

Tanya (T): Apa sebenarnya yang melatar belakangi terjadi protes dan unjuk rasa tersebut.
Jawab (J): Pemicu utama munculnya demo dan unjuk rasa adalah keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dan beberapa komponen bahan pokok. Tapi sebenarnya ada faktor lain yaitu masyarakat merasa himpitan krisis ekonomi yang akhir-akhir ini terjadi semakin terasa berat dampaknya oleh masyarakat kelas bawah. Masyarakat Yaman melihat bahwa kebijakan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi justru memberi beban yang lebih berat, dan yang menanggungnya adalah rakyat. Rakyat menyadari bahwa peran dan andil para pengelola kebijakan tidak banyak dalam memperbaiki kerusakan di bidang ekonomi dan birokrasi, bahkan mayoritas mereka menyadari bahwa program reformasi di bidang ekonomi mengalami kegagalan total.

(T): Apa peran oposisi dalam menghadapi aksi demo ini, apa mereka memiliki syarat-syarat tertentu untuk menghentikan aksi demo itu?
(J): Pertama, perlu saya tekankan bahwa antara pemerintah dan oposisi tidak ada permasalahan, tapi kalangan oposisi tetap bersuara keras dan lantang dalam kasus ini. Kaitannya dengan kasus demo terakhir ini, baik kami dari oposisi maupun pemerintah sangat kaget. Karena selain aksi demo yang dilakukan mahasiswa Universitas Sana’a , aksi-aksi demo selanjutnya telah dimanfaatkan oleh pihak lain.
 
(T): Apa penilaian anda terhadap cara  pemerintah dalam menghadapi aksi demo tersebut?
(J): Sangat sulit untuk menuduhkan kesalahan terhadap satu pihak dalam kasus seperti ini, tapi pihak pemerintah yang pertama kali melakukan perlawanan dengan cara kekerasan sehingga menimbulkan jatuh korban. Dan menurut saya pemerintah yang bertanggung jawab dalam peristiwa berdarah ini karena mereka menghadapi massa dengan cara menggunakan kekuatan senjata. Kalau pemerintah dalam menangani kasus ini menggunakan cara persuasif seperti yang dilakukan oleh negara-negara lainnya maka pertumpahan darah bisa dihindarkan. Bagaimanapun pemerintah harus bertanggung jawab, dan mereka yang dengan sengaja menunggangi demo ini sehingga terjadi demikian maka harus dihukum sesuai undang-undang. Mereka juga harus tetap mempertanggungjawabkan kesalahannya.
 
(T): Bagaimana prediksi anda  dimasa depan dengan peristwa ini.
(J): Kejadian berdarah baru-baru ini meninggalkan luka yang sangat parah dihati sanubari rakyat Yaman dan sulit untuk mereka lupakan. Saya sendiri tidak bisa mengatakan dengan jelas bagaimana mengakhiri masalah ini. Apakah pemerintah harus menangguhkan sebagaian atau keseluruhan kebijakannnya ..? Apakah oposisi harus menggunakan kekuatannya untuk menekan penguasa ..? Apakah masyarakat akan menerima keputusan pemerintah ini dengan pertimbangan kondisi reel menghendaki demikian..? Karena kenyataannya masyarakat sangat kecewa terhadap rezim yang sedang berkuasa sehubungan dengan tragedi yang ini. Rakyat sendiri  telah memberikan 'lampu merah' kepada penguasa bahwa keputusan pemerintah dimasa mendatang tidak akan mudah untuk digulirkan. (assabeel/msl)