DUNIA ISLAM

Al-Qur'an Palsu Muncul di Jaringan Internet

Washington DC, AS
Pekan belakangan ini, masyarakat Muslim AS khususnya dan dunia umumnya digemparkan dengan adanya situs-situs (homepage) yang berisi penghujatan dan penghinaan terhadap Islam, terutama terhadap diri pribadi Rasulullah SAW dan kitab suci Al-Qur'an.

Penyedia jasa layanan komunikasi dan internet seperti America Online (AOL), AT&T WorldNet, Geocities dan Tripod dengan sangat ceroboh membiarkan para pelanggannya menyalahgunakan jasa layanan tersebut untuk menghina dan menghujat Islam. Padahal kode etik tidak membenarkan digunakannya layanan tersebut untuk menghina dan menyebarkan kebencian terhadap salah satu agama.

Situs-situs khusus yang menyalahi kode etik para netter tersebut dapat anda jumpai di alamat-alamat berikut: http://members.aol.com/suralikeit/; http://home.att.net/~AkemisMan/;  http://members.tripod.com/~question24; http://members.tripod.com/~ScottJoseph/Index.html, dan  http://www.geocities.com/Athens/7143/.

Sebagai contoh, sebuah situs yang ada di jaringan AT&T WorldNet menghujat kepribadian nabi Muhammad SAW sebagai ''gila seks'' dan ''pemerkosa''. Bahkan mereka menyamakan simbol bulan bintang dengan swastika Nazi Jerman. Lebih jauh lagi mereka mengklaim nabi Muhammad lebih buruk dari Adolf Hitler.

Contoh lainnya adalah situs-situs yang menampilkan surat-surat Al-Qur'an palsu. Jika tidak jeli, mata anda akan tertipu dengan kalimat-kalimat puitis berbahasa Arab yang mengesankan itu adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an. Untuk menguatkan penipuan, mereka mengutip surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi: ''Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.'' Surat-surat yang mereka palsukan antara lain: Al-Iman, Al-Muslimun, Al-Tajassus, Al-Wasaya, Al-Nurain, Al-Wilayat, Al-Hafd dan Al-Khal'.

Belakangan, pihak AT&T WorldNet, AOL dan Tripod akhirnya menghapus situs bermasalah tersebut setelah gelombang protes menerpa mereka. Kalimat: "Closed. This content is not available at this time'' akan anda jumpai jika mengakses situs pada jaringan AT&T WorldNet. Sementara situs pada provider Geocities masih tetap aktif sampai berita ini ditulis.

Kuat dugaan bahwa orang-orang Yahudi fanatik berada di balik operasi-operasi penyerangan terhadap Islam dan kaum Muslimin. Harian berbahasa Arab El-Shaab's (16/6) mengingatkan kepada pembacanya bahwa musuh-musuh Islam sedang mencoba melancarkan 'perang suci' dengan Muslim melalui jaringan internet (shabakat al-internet). Mereka menggunakan kemudahan jaringan internasional untuk membuat situs khusus yang menyerang konsep-konsep Islam dan memprovokasi ummat.

Sementara itu, CAIR, sebuah lembaga advokasi Islam di AS telah jauh-jauh hari, sejak Oktober 1997, telah meminta kepada para pengusaha jasa provider untuk menolak dan menghapuskan usaha-usaha mendiskreditkan Islam melalui jaringan internet. ''Akibatnya lebih buruk dari kerusakan hutan, nuklir bahkan AIDS,'' tegas pihak CAIR. (msanews/cair/afd)

***

1999, Sudan Eksportir Minyak

Khartoum, Sudan
Sudan, negeri yang beberapa tahun lalu dilanda krisis dan problem ekonomi yang mencekik akibat sanksi ekonomi yang dimotori oleh AS karena menerapkan pemerintahan Islam, lambat laun mulai mencoba bangkit. Diperkirakan pada musim panas 1999, Sudan akan menjadi negara pengekspor minyak terbesar di Afrika.

Pernyataan diatas dinyatakan oleh Presiden Sudan Umar Hassan Ahmed El Bashir, ketika meresmikan pemancangan awal pipa minyak sepanjang 1610 km yang menghubungkan ladang minyak di Hejleij Sudan Barat dengan terminal ekspor di Laut Merah pada 26 Mei lalu.

Pipa minyak tersebut merupakan yang terpanjang di Afrika, menghabiskan dana sekitar 600 juta USD dan dikerjakan oleh dua perusahaan kontruksi, Chinese CPTDC  (1110 km) dan perusahaan Jerman (500 km). Pembuatan kilang minyak juga telah dimulai di utara Khartoum, dengan biaya sekitar 638 juta USD. Dan akan mulai beroperasi pada akhir 1999 dengan kapasitas 50.000 barel per hari (bph): ditambah kilang di El-Ubaid (dibuka 1996) yang menampung 10.000 bph yang mampu memenuhi kebutuhan lokal, dan selebihnya di ekspor.

Kebutuhan Sudan akan minyak saat ini sekitar 65.000 bph, sedangkan pipa minyak yang sedang dibangun tadi berkapasitas 150.000 bph, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Diperkirakan sampai tahun 2000 produksi akan ditingkatkan mencapai  250.000 bph.

Respon masyarakat di Khartoum melihat keberhasilan pemerintahnya cukup unik yaitu: ''Alhamdulilah, pertama kita dapat Islam (syariah) kemudian dapat minyak!'' Mabruk. (msa-net/afd)

***

DIRASAH

Antara Amal Siyasi dengan Amal Islami

Ishlahu al-dunya atau mereformasi kehidupan dunia, menurut Al-Mawardi  (Adabu al-Dunya wa al-Dien) harus menjangkau dua hal. Pertama, berkaitan dengan sistem yang mengatur urusan publik, yakni menyangkut masalah politik yang dapat mewujudkaan sebuah tatanan yang baik. Kedua, berkaitan dengan sesuatu yang dapat mewujudkan keshalihan setiap warga, yakni  menyangkut masalah nilai-nilai moral yang dapat membentuk individu-indivu shalih.

Dalam  perspektif al-Mawardi di atas terlihat jelas bahwa persoalan politik (amal siyasi) sama pentingnya dengan persoalan pembinaan pribadi (amal tarbawi) dalam upaya manusia mereformasi kehidupan. Tentang urgensi politik ini terlihat pula pada ungkapan hukama, seperti dikutip Al-Mawardi, “Adab (rule) itu ada dua macam: adab syari’ah dan adab siyasah. Adab syari'ah ialah segala aturan yang berkaitan dengan penerapan kewajiban. Sedangkan adab siyasah ialah aturan-aturan yang berkaitan dengan pemakmuran bumi. Keduanya harus bermuara pada keadilan.''

Menurut Al-Mawardi, ''keselamatan penguasa (sulthan) dan kemakmuran negeri tergantung sejauh mana berjalannya keadilan ini. Orang yang meninggalkan kewajiban sama artinya dengan mendzalimi diri sendiri, dan orang yang  merusak bumi sama artinya dengan  menzalimi orang lain.''

Maka, amal siyasi merupakan bagian integral dari amal Islami. Selanjutnya, aktivitas politik yang dilakukan seorang Muslim hendaknya selalu melekat (inheren) dengan aktivitas keislamannya. Atas dasar kenyataan ini, terlihat jelas betapa pentingya amal siyasi bagi setiap Muslim dan setiap pergerakan Islam.

Seorang ulama pergerakan menegaskan bahwa setiap Muslim tidak pernah melewatkan satu hari pun dari aktivitas politik. “Kita adalah para politikus, dengan pengertian bahwa kita memperjuangkan urusan bangsa kita.” Pada bagian lain beliau menyatakan: “Seorang Muslim tidak akan sempurna keislamannya kecuali bila ia menjadi seorang politikus yang memiliki wawasan luas dalam memikirkan urusan ummatnya, menaruh perhatian besar kepada kepentingan mereka dan mempunyai rasa kepekaan terhadap kehormatan mereka.” Kendati demikian, seorang Muslim harus tetap concern pada kesatuan dan dinamika ummat. Karena itu ia harus tetap menempatkan posisinya sebagai ruh baru (moral force) yang mengalir di dalam tubuh ummat. (abr)

***

ANALISA

Perubahan Politik Indonesia Pasca Soeharto dan Posisi Ummat Islam
(Tulisan ke-2)

Oleh: Drs. Mahfudz Siddiq
Peneliti pada Yayasan SIDIK Jakarta

4.  Mahasiswa dan Aktor-Aktor Politik

babak pertama panggung politik nasional adalah mahasiswa, namun pada babak kedua justru didominasi para politisi. Sepertinya ini sesuatu yang wajar, namun belajar dari sejarah, seharusnya setting pemain tidak selalu harus demikian.

Sejak awal  gerakannya,   moral force dan intellectual force menjadi konstituen mahasiswa. Ketika    sasaran besar tercapai, muncul berbagai pandangan yang menarik mereka turun dari panggung. Pertama, pandangan  bahwa babak berikutnya sudah di luar jangkauan mahasiswa, sehingga harus diserahkan kepada pihak lain. Kedua, pandangan yang ingin memelihara moral force di tengah-tengah setting yang penuh  kepentingan politik atau tepatnya politik kepentingan.

Pandangan ini menarik mahasiswa dari panggung dan  juga mengarahkan sikap politiknya terhadap transisi kekuasaan yang terjadi. Tuntutan terhadap SI mencerminkan kehendak mereka menegakkan konstitusi. Ketika  ini sudah sangat politis, mahasiswa terjebak pada komitmen moral yang tidak boleh menyeret mereka kepada kepentingan elit politik tertentu. Ini sebenarnya persoalan orientasi, pemahaman dan kemampuan sikap politik mahasiswa. Umumnya, kalangan mahasiswa mengalami disorientasi agenda aksi perjuangan. Ini terlihat ketika mereka tidak mampu sepenuhnya membaca peta politik di lapangan. Bila kondisi ini terus terjadi, mereka bisa terjebak dalam keadaan yang lebih buruk dari Angkatan ‘66.

Ada dua peran strategis mahasiswa sekarang ini, yaitu pelaku perubahan (agent of change) dan pengarah perubahan (director of change). Yang dibutuhkan sekarang adalah director of change. Dengan konstituen moralnya, mahasiswa bisa berdiri di atas kepentingan rakyat dan berbicara kepada setiap unsur elit politik. Maka repositioning kekuatan mahasiswa kepada posisi sebagai kekuatan penyeimbang (balancing power). Posisi ini selaras dengan konstituen moral-intelektual.. Dalam posisi ini, mahasiswa membangun konsensus bersama mengenai Format Indonesia Masa Depan dan proses reformasi ke arah sana. Ini semacam visi besar mahasiswa yang ditegaskan ke seluruh pelaku politik sebagai lapangan besar bermain mereka. Dalam main-frame inilah, mahasiswa bisa menjalankan fungsi social-controlnya dengan instrumen mass power dan institutional power yang dimiliki.

Membangun konsensus di tengah kemajemukan mahasiswa memang bukan hal mudah, apalagi   mengarah kepada fragmentasi yang bersifat pemikiran sampai ideologis. Dalam situasi ini yang dibutuhkan adalah membangun mainstream kekuatan mahasiswa. Arus utama inilah yang bisa membangun konsensus dan kemudian secara de facto, merepresentasikan gerakan mahasiswa. Dalam posisi dan agenda besar inilah, mahasiswa harus menampilkan kembali kekuatannya sebagai wujud tanggung-jawab moral yang berpihak kepada kebaikan rakyat. Keberpihakan ini berorientasi kepada kebutuhan mendasar mayoritas rakyat Indonesia yang sekarang ini sekarat dalam aspek ekonomi. Untuk itu, mahasiswa harus mampu bersikap politis-pragmatis dalam mensikapi berbagai polemik politik yang dikedepankan berbagai kalangan politisi.

5.  Konstelasi Kekuatan Elit Politik

 Unsur-unsur kekuatan politik di lapangan sangat beragam sampai pada polarisasi idelogisnya. Peta pertama adalah kekuatan status quo. Golkar dengan jalur ABRI, Birokrasi dan Golkar memang mengalami krisis soliditas organisasi. Namun demikian, Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina Golkar dan juga ABRI yang membutuhkan pijakan politik akan tetap berupaya menjaga eksistensi Golkar. Isu tentang Dewan Caretaker dan rencana Munaslub yang kepanitiaannya dikuasai pendukung Soeharto menunjukkan hal ini.  Hal yang masih dimiliki Soeharto adalah kekuatan uang - sesuatu yang semakin sulit bagi Golkar sekarang ini.

Hal paling signifikan dalam memperhitungkan Golkar adalah militer. Fragmentasi dan friksi di kalangan sipil bisa menjadi celah bagi masuknya militer dalam arena politik. Cara pandang lama, bahwa sipil tidak mampu menjalankan pemerintahan akan muncul lagi - sesuatu yang menjadi justifikasi berperannya ABRI dalam bidang sosial-politik di awal Orde Baru. Meskipun begitu, perubahan-perubahan lingkungan strategis menyulitkan militer untuk menjadi aktor kekuasaan. Namun mereka sangat mungkin menjadi ‘the invisible hand’ dari kekuatan sipil, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara lain.

Peta kedua, kekuatan Soekarnois di bawah bendera Megawati yang bisa membesar manakala terjadi aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan sosialis-komunis. Konvergensi antar kekuatan ini sangat dimungkinkan karena beberapa hal. Pertama, kedekatan ideologis antara warisan pemikiran politik Soekarno dengan pemikiran sosialisme-komunisme. Kedua, ikatan historis yang terbangun dalam nuansa gerakan perlawanan terhadap rezim Soeharto, dimana Megawati sempat dijadikan simbol perlawanan. Ketiga, eskalasi politik yang dibutuhkan unsur-unsur kekuatan baru yang akan menggunakan PDI Megawati sebagai batu loncatannya (milestone). Ini berkaitan dengan aspek legal-formal, popularitas dan akseptabilitas politik yang dimiliki Megawati.

Peta ketiga, kekuatan Sosialis-Komunis. Arus besar kekuatan sosialis-komunis  ditandai dua simpul generasi. Pertama, generasi tua dari kalangan eks Tapol PKI dan tokoh-tokoh sosialis yang sepanjang perjalanan Orde Baru berhasil membangun akses politik yang kuat. Kedua, angkatan muda dari generasi lapis kedua eks Tapol PKI dan orang-orang muda yang memiliki orientasi pemikiran Neo-Marxisme. Mereka relatif menjadi organized power, bahkan memiliki jaringan kerja internasional.

Peta keempat, kekuatan Kristen. Sepuluh tahun terakhir terpinggirkan secara politis, kekuatan Kristen sangat mungkin mengkonsolidasikan kekuatannya dengan topangan barat, khususnya jaringan Katolik internasional. Kelebihan mereka adalah lengkapnya infrastruktur yang dibutuhkan bagi sebuah kekuatan politik formal. Salah satu  kunci kekuatannya adalah akses ke militer yang relatif masih kuat. Polarisasi ideologi yang berkembang - pertarungan Islam vs Kristen - menjadi motif kuat kalangan Kristen untuk mengedepankan agenda politik dan membuka  aliansi  dengan kekuatan-kekuatan non-Islam lainnya. Instrumen status quo - Golkar dan Militer - akan tetap dijadikan pijakan alternatif dalam rangka penguaan politik  (political reinforcement).

Peta kelima, kekuatan pro demokrasi. Unsur ini secara riil kecil, namun mereka dibesarkan oleh agenda demokrasi. Sampai saat ini, mereka belum mengkristal menjadi kekuatan sistematis. Sebagai kekuatan pragmatis, mereka tidak memiliki warna ideologi yang kental, sehingga kemungkinan mereka akan terseret untuk beraliansi dengan unsur kekuatan lain yang lebih dominan. Satu hal yang bisa menjadi nilai positif,  mereka bisa menawarkan gagasan-gagasan alternatif sebagai jalan tengah, manakala terjadi friksi politik yang kuat.

6.  Peta Politik Ummat Islam

Peta keenam adalah kekuatan Islam. Secara riil ummat Islam masih terfragmentasi ke dalam beberapa kelompok pemikiran politik. Kelompok pertama adalah NU dengan warna konservatifnya, memiliki basis massa riil dan infrastruktur yang cukup kuat. Selain itu, dengan pengaruh pemikiran tokoh semacam Gus Dur, Ahmad Bagja dan Dr. Said Aqil Siradj, NU berpeluang disentuh kekuatan-kekuatan lain di luar kelompok Islam, misalnya Kristen atau Sosialis.

Kelompok kedua adalah Masyumi  dengan warna pemikiran politik cukup beragam. KISDI dan DDII selama isu-isu reformasi berlangsung, cenderung  bersifat progresif dan membuat arus ideologi Islam yang cukup kental. Paradigma perang  Islam vs Non-Islam sangat dipegang, bahkan mereka telah membuat lapangan pertarungan dengan kalangan reformis dari unsur Kristen dan Kiri. Namun dengan sikap politik itu, di sebagian mahasiswa Muslim mereka menjadi kurang populer.  Di tubuh NU sendiri, ada sementara kalangan yang pemikiran politiknya lebih dekat ke Masyumi. Unsur-unsur lain yang posisinya juga dekat dengan lingkaran Masyumi misalnya GPI dan SI.

Kelompok ketiga adalah kalangan modernis yang cukup besar secara personal, namun belum memiliki kendaraan politik yang jelas. Muhammadiyah misalnya, banyak menampilkan wajah reformis, namun  afilisasi politiknya beragam. Ada  Din Samsudin dan Lukman Harun yang lekat dengan Golkar, ada Dawan Rahardjo dan teman-temannya di ICMI dan  Amin Rais yang membangun wacana politik baru bukan saja kepada warga Muhammadiyah, tetapi kepada seluruh kalangan ummat Islam. Muhammadiyah sebagai organisasi masih memiliki dua pilihan, yaitu bertahan sebagai ormas atau berkembang menjadi orpol. Bagi kalangan modernis, wacana politik baru Amin Rais bisa menjadi alternatif pilihan tanpa harus menjadikan Muhammadiyah sebagai kendaraan politik. Sementara kemunculan partai kecil berbendera Islam menjadi kekuatan pragmatis saja dan  tidak akan terlalu signifikan dalam proses politik.

7.  Agenda Politik Kalangan Reformis

Peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie melahirkan agenda politik baru bagi kekuatan yang ada. Ada lima agenda yang dikedepankan. Pertama, tuntutan Sidang Istimewa MPR dengan agenda utama penurunan Habibie. Ini didasari pemikiran bahwa transfer of power yang dilakukan Soeharto kepada Habibie tidak konstitusional, sementara stabilitas politik ditentukan oleh legitimasi politik yang dimiliki kekuasaan berdasarkan konstitusi. Agenda ini dikedepankan oleh kekuatan sosialis-nasionalis (GRN, PCPP, YKPK, PNI Baru, dll.) serta di kalangan mahasiwa dimotori oleh Forum Kota. Tuntutan mereka adalah mencabut Tap-2 MPR, termasuk pembatalan mandat kepada Habibie sebagai presiden. Motif politik kalangan ini lebih ingin menjatuhkan Habibie dan mengajukan nama lain. Bila agenda ini berjalan, sangat mungkin akan muncul nama-nama semacam Try Soetrisno, Emil Salim atau Sudharmono.

Sebenarnya bila yang dipersoalkan aspek konstitusi dan legitimasi, tuntutan kelompok ini sangat lemah. Para pakar hukum tata negara banyak yang menyatakan konstitusionalnya proses pengalihan kekuasaan kepada Habibie berdasarkan pasal 8 UUD 45 dan Tap MPR No.5 mengenai Wewenang  Khusus Presiden. Bahkan menilai aspek konstitusional dengan rujukan konstitusi yang saat ini dipertanyakan banyak pihak, membuat penilaian itu tidak valid lagi. Untuk aspek legitimasi, tak ada seorang pun bisa menjamin siapa saja yang akan menggantikan Habibie akan mampu mendapatkan legitimasi secara bulat.

Agenda kedua, tuntutan SI dengan agenda utama percepatan pemilu. Agenda ini dimotori cukup banyak kalangan politisi nasionalis (Gema Madani, MARA, Gus Dur) dan jajaran mahasiswa di kubu SMPT. Mereka  kompromi menerima  Habibie secara de facto dan menuntut pelaksanaan Pemilu dengan segera melalui pencabutan Tap-MPR mengenai jadwal Pemilu. Juga mendesak DPR agar segera menyusun UU Politik yang baru. Meskipun ada titik kompromi, di sebagian  kalangan politisinya, ada upaya-upaya untuk menjatuhkan Habibie melalui tangan-tangan kekuatan ekonomi. Umumnya tokoh-tokoh kelompok ini memiliki akses ke AS dan IMF, sehingga bisa memainkan kondisi perekonomian dan keuangan, khususnya bantuan dana luar negeri. Kegagalan  menangani persoalan ekonomi bisa menutup peluang Habibie untuk dicalonkan sebagai presiden paska Pemilu nanti.

Agenda ketiga, tuntutan Reformasi Total. Ini merupakan agenda paling radikal yang mengarah kepada reformasi menyeluruh di segala bidang, sampai kepada eksistensi lembaga-lembaga negara. Tuntutan ini mengkristal kepada gagasan Komite Rakyat Indonesia sebagai dewan presidium sementara yang akan menggantikan pemerintahan Habibie. Juga dibentuk DPR/MPR sementara untuk melakukan reformasi UU Politik. Intinya mereka ingin membongkar semua tatanan kenegaraan yang ada dengan alasan tidak lagi legitimate. Bahkan secara radikal mereka menerjemahkan reformasi total sebagai revolusi. Agenda ini dikedepankan berbagai kalangan LSM yang bermazhab Sosialisme - Neo Marxisme dan juga didukung oleh aktifis mahasiswa kiri.

Agenda keempat, tuntutan Pemilu dengan posisi pemerintahan Habibie sebagai pemerintahan transisi. Gagasan ini pertama kali dikedepankan oleh Amin Rais didukung oleh banyak kalangan elit politik dan cendekiawan Muslim. Di kalangan mahasiswa, KAMMI, IMM dan HMI juga mengambil sikap politik ini. Agenda politik yang mendesak bagi pemerintahan Habibie ada dua, yaitu penyelesaian krisis pangan sesegera mungkin dan menyiapkan Pemilu dalam waktu 6 - 12 bulan. Sementara kepada DPR/MPR diarahkan kepada agenda penyusunan UU Politik, khususnya mengenai Pemilu, Susduk DPR/MPR dan Orsospol/Golkar.

Berbeda dengan keempat kelompok reformis di atas, ada agenda kelima yang dikedepankan sebagian kalangan Islam, khususnya dari kelompok KISDI, DDII dan pendukungnya. Seperti sebelum kejatuhan Soeharto, mereka menyatakan dukungan bulat kepada Habibie, termasuk untuk menjalankan pemerintahan sampai tahun 2003. Ini didasari pemikiran bahwa posisi Habibie akan sangat menentukan posisi politik ummat Islam. Maka bisa dipahami, ketika KISDI, DDII, GPI dan beberapa yang lainnya mengirim ribuan orang untuk menghalau mahasiswa yang bercokol di gedung DPR/MPR yang mengajukan tuntutan menurunkan Habibie beberapa waktu lalu.

Dari lima macam agenda politik ini, ada dua mainstream bila diklasifikasikan. Pertama, pandangan  bahwa reformasi politik harus dituntaskan dulu sebelum reformasi ekonomi bisa dijalankan secara efektif. Argumentasinya, reformasi ekonomi sangat bergantung pada kepercayaan dunia internasional. Sementara situasi politik yang masih kacau akibat krisis legitimasi, akan menyulitkan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Mereka menunjuk depresiasi rupiah sebagai indikator kepercayaan luar negeri terhadap pemerintahan Habibie. Sementara menurut Dr. Didik J. Rachbini, sangat mungkin ada kepentingan politik kalangan tertentu di balik terus merosotnya nilai rupiah. Karena sebenarnya nilai rupiah hanya dimainkan oleh beberapa ratus tangan saja.

Arus kedua, pandangan realistik bahwa persoalan paling kritis sekarang adalah problem ekonomi - kelangkaan pangan, melambungnya harga, pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat. Maka perlu dilakukan peredaman (cooling down) berbagai polemik politik untuk memberikan kesempatan yang wajar kepada pemerintah mengambil langkah-langkah tepat mengatasi problem yang dihadapi 200 juta rakyat Indonesia.

Kelompok reformis pertama, kedua dan ketiga umumnya mewakili arus pertama. Mereka terus mengorganisir aksi-aksi massa untuk melakukan protes dan tuntutan reformasi sampai di tingkatan kotamadya. LSM-LSM menjadi garda depan dalam pengangkatan issu dan mobilisasi aksi. Sementara kelompok reformis keempat dan kelima mewakili arus kedua yang juga secara gencar melakukan counter opinion terhadap arus pertama.

Di sini, terjadi proses pertarungan opini antar dua kubu reformis. Pertarungan opini nampaknya memberi angin lebih leluasa kepada arus kedua ketika ada tiga kondisi yang mendukung pandangannya. Pertama, penderitaan masyarakat kecil yang terus mengemuka dan meluas, dimana mereka juga menuntut perhatian serius terhadap persoalan hidup mereka. Bagi masyarakat, pahlawan saat ini adalah mereka yang menyuarakan kebutuhan dasar rakyat. Kedua, berhasilnya isu tentang badut-badut politik dan pejuang kesiangan yang diteriakkan Amin Rais. Opini ini berubah menjadi  counter movement, ketika isu dana AS yang diberikan kepada tokoh-tokoh reformis tertentu beredar di masyarakat. Kondisi ketiga, terlihatnya langkah-langkah konkret reformasi politik dan ekonomi yang dilakukan pemerintahan Habibie. Pertemuan tatap-muka yang dilakukan Habibie dengan berbagai segmen masyarakat memberikan kesan positif bagi upaya meminimalisir minor opinion mengenai Habibie. (Bersambung)

***

WAWANCARA

Syeikh Salamat Hashim:
''Kami Akan Tetap Berperang………''

Berikut ini kami sarikan wawancara majalah Nida-ul-Islam dengan Amir Mujahidin dan Pemimpin MILF, Syeikh Salamat Hashim. Tokoh satu ini memang unik, selain aktif berperang, beliau juga seorang konseptor. Beliau mengakui pemikirannya tentang negara sangat dipengaruhi oleh Syeikh Sayyid Quthub dan Syeikh Abul A'la Al Maududi. Dua orang tokoh pergerakan Islam asal Mesir dan Pakistan. Harapan kami, tulisan ini dapat memberikan sedikit gambaran kepada anda tentang corak pergerakan MILF (Moro Islamic Liberation Front).

Dapatkah anda memperkenalkan diri dan jabatan organisatoris anda di MILF?
Nama saya: Salamat Hashim. Saya adalah Amir Mujahidin Bangsamoro dan ketua Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Bisakah anda menjelaskan tentang MILF?
MILF adalah pelopor pergerakan Islam di wilayah Mindanao dan kepulauan sekitarnya. MILF merupakan proses kristalisasi permusuhan dan kebencian yang mendalam dari Bangsamoro yang berhadapan dengan para perampas tidak sah kebebasan dan kemerdekaan mereka. Sebagaimana diketahui, pada abad ke-20 ini, wilayah Bangsamoro secara tak sah dan tak bermoral digadaikan oleh AS ke pemerintah Filipina pada 4 Juli 1946.

MILF terbentuk dari ide-ide, upaya dan pengorbanan para pelajar Bangsamoro di Timur Tengah yang diproklamasikan bersama dan menjadi organisasi bawah tanah pada 1962. Mereka berkeyakinan bahwa pada pelajar harus bersatu dan menjadi partner Bangsamoro, berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan bertempur melawan apra agresor. Mereka yakin pada Allah dan mengumumkan jihad sebagai cara mereka berjuang. MILF berkeyakinan bahwa aktifitas dan kebijakan mereka harus berdasarkan Qur'an dan Sunnah dan setiap anggota dan pengikutnya menerapkan sistem hidup sebagaimana Islam mengajarkan kepada mereka.

Mayoritas Muslim Bangsamoro bersimpati dan mendukung MILF. Sekalipun tidak ada data statistik yang secara pasti menyebutkan berapa populasi Bangsamoro akibat dimanipulasi oleh pemerintah Filipina. Ada yang mengatakan 3 juta bahkan 4 juta lebih. Namun kami memperkirakan populasi Bangsamoro sekitas 8 juta lebih, dan 85%-nya secara akif mendukung MILF. 90% dari para pendukung tersebut berusia antara 16-60 tahun, mereka dilatih menembak dan memanggul senjata.

Apa perbedaan antara MNLF pimpinan Nur Misuari dan MILF?
Jika dilihat dari aspek ideologi dan way of life, maka dua kelompok perjuangan tersebut sangat berbeda jauh. MILF mengambil ideologi dan way of life Islam, meyakini konsep negara dan pemerintahan Islam. Sementara MNLF mengambil ideologi sekuler. Saat ini, MNLF mengakui konstitusi Filipina dan bekerja dibawah pemerintahan Filipina. Sementara kami tidak mengakui dan tidak bekerja untuk pemerintahan Filipina.

Apa alasan anda beroposisi terhadap perjanjian damai yang dilakukan MNLF dan pemerintah Filipina? Dan bagaimana dengan nasib perjanjian Tripoli?
MILF tidak mengakui apa yang dinamakan dengan perjanjian damai (peace treaty) antara pemerintah Filipina dan MNLF karena beberapa hal: (1) Perjanjian tersebut hanya membahas isu-isu pinggiran dan tidak pernah menyentuh inti masalah dari Bangsamoro. (2) Perjanjian itu jauh dari keadilan dan kemerdekaan bagi Bangsamoro. (3) Perjanjian tersebut hanya menjadi solusi bagi pemerintah Filipina tidak bagi Bangsamoro. (4) Perjanjian tersebut telah melanggar perjanjian Tripoli yang memberikan hak otonomi penuh bagi wilayah Filipina Selatan.

Pemerintah Filipina dan media massa menuduh mujahidin berada dibalik kejahatan terhadap warga Filipina, tanggapan anda?
Tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak benar. Ini merupakan black propaganda melawan Islam dan para pengikutnya. Mujahidin Bangsamoro sangat patuh terhadap ajaran Islam, mereka tidak pernah kompromi dengan segala bentuk kejahatan. Justru yang terjadi sebaliknya, pemerintah Filipina selalu menerapkan praktek-praktek kejahatan dalam menghadapi Bangsamoro.

Sudah berapa luas wilayah Bangsamoro yang telah dibebaskan?
Daerah yang telah dibebaskan kurang lebih seperlimanya. Kebanyakan wilayah pedesaan dan bukit-bukit yang dilindungi oleh hutan lebat.

Mengapa MILF tetap melakukan negosiasi dengan pemerintah Filipina, sementara anda tahu bahwa perlakuan mereka sangat buruk?
Masyarakat dunia banyak yang tidak tahu perlakukan buruk pemerintah Filipina dalam menghadapi Bangsamoro. Kami berharap dengan tetap berlanjutnya proses negosiasi, maka segala bentuk kecurangan dan penipuan dalam negosiasi tersebut akan terungkap dan disaksikan seluruh dunia.

Bagaimana perkembangan militer dan keamanan terakhir di Moro?
Pada Ramadhan 1998 lalu kami (Bangsamoro Islamic Armed Forces = BIAF) bentrok senjata dengan tentara Filipina (ARF) di wilayah propinsi Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Buldon dan Datu Piang di propinsi Maguindanao. 57 tentara Filipina terbunuh termasuk 3 orang perwira tinggi, dan 3 tank hancur. Mujahidin Bangsamoro berhasil menangkat 13 tentara dan menyita senjata mereka. Selama bulan Februari dan Maret 1998, masing-masing pihak terlibat baku tembak, bahkan pertempuran memasuki garis demarkasi.

Lantas apa program MILF selanjutnya?
MILF melaksanakan programnya setahap demi setahap selama 20 tahun terakhir (1981-2000). Program ini mencakup seluruh aspek jihad dijalan Allah dan ikhtiar manusia, namun secara khusus kami memberikan perhatian terhadap hal-hal berikut: (1) Islamisasi seluruh aspek kehidupan Bangsamoro. (2) Membangun militer yang kuat dan mengefektifkan kemampuan organisasi, administrasi dan manajerial. (3) Sebelum program jangka panjang (20 tahun) habis, MILF telah mencanangkan program jangka panjang ke-2 selama 50 tahun mulai tahun 2001 sampai 2050. Rencana tersebut telah digodok dalam pertemuan majlis umum MILF di Camp. Bushra pada 15-17 Desember 1997 lalu.

Program baru tersebut akan terus berlangsung dengan penekanan pada hal-hal sebagai berikut: (1) Terciptanya keadilan. (2) Menjamin kebebasan penuh dan menghormati HAM. (3) Penanggulangan kriminalitas, kemiskinan, kebodohan dan kelemahan. (4) Menjamin kesempatan yang sama dan hak untuk hidup layak dan bermartabat. (5) Menjamin terciptanya kesamaan hak. (6) Menanggulangi suap dan korupsi serta eksploitasi milik publik untuk kepentingan sendiri, serta (7) Menangani masalah-masalah sosial.

Bagaimana gambaran anda tentang peran komunitas Muslim dalam mendukung jihad di Filipina Selatan?
Dukungan Muslim ummat di seluruh dunia bagi Bangsamoro sangat penting dan dibutuhkan. Mungkin perjuangan Bangsamoro dalam merebut kemerdekaannya sangat panjang dan berdarah dalam ukuran sejarah manusia. Hal ini dimulai ketika tahun 1521, orang-orang Spanyol menjajah Bangsamoro setelah 29 tahun kejatuhan Andalusia. Bangsamoro melakukan perlawanan terhadap penjajah Spanyol selama 377 tahun, kemudian ditambah melawan AS selama 40 tahun dan terakhir melawan pemerintah Filipina selama 52 tahun. Secara ringkas, Bangsamoro memerlukan waktu 469 tahun untuk berjuang dan mempertahankan identitas dan hak-hak sahnya. Mereka tak punya tempat untuk mengadu kecuali kepada Allah Yang Maha Kuasa dan kaum Muslimin.

Pesan terakhir dari anda untuk saudara-saudara kita di seluruh dunia?
Kami dari MILF ingin memberitahukan kepada ummat Islam melalui media massa ini bahwa Bangsamoro merupakan bagian dari ummat Islam. Bangsamoro telah berperang ratusan tahun, dan kami akan tetap berperang untuk mempertahankan identitas keislaman kami, dan akan mendapatkan kembali kebebasan dan kemerdekaan kami yang telah dirampas. Kami menghimbau kepada seluruh ummat Islam di dunia untuk mendukung Bangsamoro yang Muslim baik moral, spiritual maupun material. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran dan balasannya buat kita semua. (nida-ul-Islam/afd)