***

DUNIA ISLAM

100 Polisi Dipecat Karena Menolak Dikirim ke Kosovo

Belgrade, Yugoslavia
Sebanyak 100 polisi Serbia pada 3 Juni lalu dipecat karena menolak berpartisipasi dalam operasi melawan KLA di Kosovo, lapor suratkabar Belgrade Dnevni Telegraf (DT). Menurut sumber yang dekat dengan pihak kepolisian Serbia, para polisi tersebut menolak pergi ke Kosovo pada pekan lalu dan menolak ikut berpartisipasi dalam membersihkan wilayah dari 'teroris' Albania di jalan-jalan sekitar Prishtina and Pejë”.

“Ada sebuah ketidakpuasan cukup besar, akibat kesalahan dalam menangani masalah di Kosovo. Kami melarat dan tidak digaji dan setiap orang punya alternatif. Karena itu kami memutuskan berhenti jadi polisi sampai perang di Kosovo berakhir,'' tandas sumber suratkabar tersebut.

Ia mengatakan bahwa para polisi yang dipecat dari kementrian dalam negeri Serbia, kebanyakan masih sangat muda dan kurang pengalaman. Mereka sangat takut kehilangan nyawa, karena banyak kasus penderitaan dan kematian yang dialami rekan-rekannya sebagai akibat kesalahan para komandannya.

Suratkabar yang sama juga memberitakan pada 5 Juni lalu sekitar enam belas orang polisi dari Kragujevac dan enam dari Batocine dipecat dari pekerjaannya karena menolak hal dikirim ke Kosovo. Agaknya, Kosovo menjadi 'neraka' baru bagi para agresor dan penjajah. (kosovo-communication/afd)
 

***

Syeikh Ahmad Yasin Terima Doktor Honoris Causa

Sana’a, Yaman
Universitas Sana’a Yaman telah menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada  Syeikh Ahmad Yasin  dalam sebuah upacara akbar yang dilangsungkan di kota Sana’a pada pertengahan Mei lalu (12/5).
 
Dalam kata sambutannya, rektor Universitas Sana’a yang juga anggota dewan penasehat pemerintah Yaman, Dr. Abdul  Aziz Al-Maqolih mengatakan bahwa penganugerahan kepada tokoh spiritual Hamas merupakan suatu penghormatan tersendiri bagi universitas, dan masyarakat Yaman tidak akan melupakan peristiwa bersejarah ini.

Rektor secara gamblang mengatakan bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak lain dan tidak berniat untuk mengganggu keharmonisan hubungan dengan  organisasi PLO, bahwa pihaknya tetap berprinsip bahwa Syeikh Ahmad Yasin merupakan salah satu wakil sah Palestina karena organisasi yang didirikannya merupakan satu-satunya kekuatan yang tetap komitmen dengan landasan perjuangannya, disaat pihak kekuatan lain satu demi satu mengalami kegagalan dan kehilangan keseimbangannya.

Sementara itu para mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Senat Mahasisa Yaman (DSMY) menyatakan dukungan terhadap kebijakan dan sikap politik Hamas dalam menghadapi makar Yahudi. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam acara temu muka dengan Syeikh Ahmad Yasin beberapa hari setelah beliau menerima anugerah Doktor. (arrisalah/msl)

***

Dari Refah ke Fazilet, Sebuah Permulaan Baru

Mantan PM Turki Necmettin Erbakan melakukan konsolidasi dengan membentuk partai baru setelah Partai Refah resmi dilarang oleh pemerintah sekuler Turki. Ia melantik orang-orang baru untuk duduk dijajaran kepemimpinan partai baru tersebut.

Ankara, Turki
Partai Kebajikan (The Virtue Party = Fazilet) telah mewarisi kedudukan yang ditinggalkan oleh Partai Kesejahteraan (Welfare Party = Refah) setelah dilarang oleh pemerintahan sekuler Turki pimpinan PM Mesut Yilmaz. Seluruh pejabat Refah dikabarkan telah bergabung dengan Fazilet dan anggota parlemen dari Refah telah berubah menjadi Fazilet dengan pengecualian pelarangan beberapa pejabat lama, termasuk mantan PM dan pemimpin partai Prof. Necmettin Erbakan.

Keberadaan Fazilet tentu saja mengundang sejumlah pertanyaan dari para politisi dan media massa Turki. Mereka mengatakan bahwa Fazilet merupakan penjelmaan dari Refah. Namun menurut pejabat partai, Fazilet merupakan partai baru dengan para pengurus dan ide-ide baru, jadi berbeda dengan Refah.

Ilnur Cevik, pendiri koran Turkish Daily News Online, mengatakan bahwa sangat jelas Erbakan ingin Fazilet memiliki citra gerakan politik baru dengan tetap mempertahankan ide-ide religius tetapi dengan tampilan lebih modern. Bagaimanapun, nama-nama akademisi yang masuk dalam organ eksekutif partai Fazilet mengingatkan masyarakat kepada Refah.

Kehadiran Fazilet dalam kancah politik Turki mulai diwaspadai oleh pihak militer dan sekuler Turki, terlebih warna Refah yang kental dalam tubuh partai Fazilet membuat gerah mereka, mengingat posisi-posisi kunci di Fazilet diduduki oleh orang-orangnya Erbakan. Erbakan menempatkan dua profesor yang berpengalaman untuk menempati posisi kerja-kerja organisatoris dan pemilu. Satu kesalahan saja yang dilakukan oleh Fazilet, maka pihak militer dan sekuler Turki akan bergerak melibas keberadaan partai tersebut.

Karena itulah Erbakan sangat menekankan perlunya Fazilet tampil lebih 'modern' dan independen guna menghindari terulangnya trauma sejarah kudeta militer yang telah tiga kali terjadi. (tdn/afd)
 
***

ANALISA

Perubahan Politik Indonesia Pasca Soeharto dan Posisi Ummat Islam
(Tulisan Pertama)

Oleh: Drs. Mahfudz Siddiq
Peneliti Yayasan SIDIK Jakarta

Kamis, 21 Mei 1998 merupakan hari bersejarah dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hari itulah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden yang pada hakikatnya menandakan runtuhnya rezim Soeharto (baca: Orde Baru) yang telah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa itu merupakan klimaks dari perjuangan gerakan pro-reformasi yang dimotori oleh mahasiswa. Sejarah telah menemukan putaran baliknya setelah berjalan begitu lamban sejak kejatuhan rezim Orde Lama.
 
1.  Tiga Faktor Utama Pemicu Gagasan Reformasi

Berkembangnya gagasan-gagasan idealistik tentang reformasi yang lalu mengkristal menjadi isu bersama menumbangkan rezim Soeharto, setidaknya disebabkan oleh tiga faktor utama.  Pertama, kerapuhan sistem Orde Baru. Pola kekuasaan sentralistik-militeristik telah menumbuh-kembangkan iklim politik yang sangat distortif yang akhirnya merambah ke aspek-aspek kehidupan lain. Sistem yang dibangun lebih didasari oleh motif untuk menjaga status-quo dengan mengabaikan pemberdayaan unsur-unsur masyarakat dan bangsa. Sistem otoriter ini telah memunculkan the strong state dimana seluruh unsur-unsur masyarakat dan bangsa sangat bergantung kepada negara.

Pola komunikasi paternalistik menyuburkan hubungan-hubungan tidak wajar dalam perilaku politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dan negara. Korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi konsekuensi wajar dari pola hubungan ini. Pada gilirannya, budaya KKN ini bukan saja berdampak secara ekonomis, tapi juga politis. Pola hubungan dalam kekuasaan menjadi tidak transparan dan para pelaku kekuasaan cenderung mengembangkan pola tersebut ke lapisan subordinasinya untuk menjamin dan mengokohkan posisi-posisi politiknya. Sehingga KKN di Indonesia bukan saja sebagai budaya pemerintahan, tetapi juga menjadi budaya masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini, sebenarnya sistem itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Proses pemerintahan dan bahkan kehidupan masyarakat lebih banyak dipandu oleh hubungan-hubungan distrotif yang sudah menjadi konsensus di bawah tangan. Dan bahkan setiap upaya untuk menjelaskan suatu masalah dengan merujuk kepada sistem sering mengalami jalan buntu. Kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan elit politik menjadi contoh paling  konkret dalam hal ini.

Ketika semua hubungan yang terjadi berpangkal pada satu figur kekuasaan - yaitu presiden - maka banyak pihak menilai bahwa presiden merupakan representasi dari sistem itu sendiri. Di sinilah letak kerapuhan utama Orde Baru. Logika yang dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya adalah bila figur tunggal kekuasaan jatuh, maka secara bersamaan sistem itu akan ikut runtuh pula.
 
Faktor kedua menguatnya gerakan anti-kemapanan.  Selama masa kekuasaannya, orientasi kebijakan politik rezim Orde Baru telah memunculkan dua arus gerakan anti-kemapanan. Selama fase 1967 - 1987, Orde Baru menarik garis politik tegas terhadap Islam yang dipicu oleh trauma politik kasus DI/NII dan PRRI-Permesta. Kebijakan ini juga tidak lepas dari peran politik kalangan Kristen (khususnya Katolik) yang sejak awal berdirinya Orde Baru secara intens membangun akses ke pusat kekuasaan. Orientasi kebijakan politik ini melahirkan gerakan-gerakan Islam ekstrem yang bersifat sangat ideologis. Gerakan Aceh Merdeka, Tanjung Priok (Komando Jihad), Lampung (GPK) dan NII.

Walaupun kasus-kasus di atas meninggalkan dosa sejarah bagi rezim Orde Baru, namun politik akomodatif yang diambil Soeharto terhadap ummat Islam sejak awal tahun 1987 telah banyak mengubah sikap politik berbagai kalangan Islam. Bahkan sejak awal tahun 90-an, terjadi kristalisasi dukungan dan legitimasi ummat Islam terhadap rezim Soeharto. Munculnya ICMI dan langkah-langkah politik Soeharto yang bernuansa Islam menjadi simbol menguatnya politik akomodasi yang bersifat mutual-simbiosis. Legitimasi ummat Islam terhadap Soeharto memberikan ruang baginya untuk melicinkan dan mengokohkan proses pewarisan kekuasaan kepada anak-anaknya kelak. Pada sisi lain, koridor lebih besar yang diberikan kepada kalangan Islam memberikan angin segar dan ruang gerak yang lebih terbuka untuk mengakselerasi potensi-potensi kekuatan ummat. Situasi inilah yang akhirnya mempengaruhi sikap sebagian besar kalangan Islam terhadap rezim Soeharto dalam masa-masa kritis menguatnya tuntutan reformasi.

Arus kedua, gerakan anti-kemapanan yang berkembang pada fase 1987 sampai sekarang. Gerakan ini lebih bersifat politis dan sangat variatif. Mereka berasal dari unsur-unsur yang terpinggirkan oleh politik akomodatif Soeharto kepada kalangan Islam. Umumnya mereka dari kalangan Kristen dan Nasionalis. Kedua, mereka berasal dari sisa-sisa Orde Lama, baik secara personal, pemikiran politik sampai ideologi. Sebagiannya mengkristal di bawah payung Megawati dengan Soekarnoisme-nya, dan sebagian lagi tetap bermain di dalam sistem Orde Baru.

Kelompok ketiga adalah dari unsur-unsur lawan politik Orde Baru yang dilabelkan komunis. Sikap politik Soeharto yang mengisolasi hak-hak hidup napol PKI dan keluarganya telah melahirkan kekuatan lawan laten yang siap muncul secara tiba-tiba. Kelompok keempat, kalangan muda yang menganut paham Teologi Pembebasan yang secara ideologis cenderung sosialisme-marxisme. Mereka mengkristal ke dalam wadah LSM-LSM dan memiliki jaringan kerja internasional. Kemunculan mereka juga didorong oleh kebijakan depolitisasi kampus yang diantaranya melahirkan gerakan-gerakan bawah-tanah (OTB). Kelima, kalangan pro-demokrasi. Yang terakhir ini tidak memiliki sandaran ideologis yang jelas, namun sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran politik dan keagamaan yang cenderung liberal. Bahkan sebagian tokoh-tokohnya dari kalangan muslim. Mereka mengambil posisi berseberangan dengan rezim melalui agenda demokratisasi.

Dalam kasus 27 Juli 1996 (Kudatuli), kelima unsur anti-kemapanan ini bisa bertemu dalam Aliansi Pelangi yang dengan gerbong demokrasi mengedepankan agenda penumbangan rezim. Namun kasus Kudatuli ternyata belum menjadi momentum yang tepat bagi sebuah gerakan perlawanan terbuka. Malah sebaliknya, rezim Soeharto berhasil menanamkan opini komunisme kepada gerakan Kudatuli yang direpresentasikan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD). Justifikasi kalangan Islam terhadap sikap keras Soeharto memberangus PRD pada akhirnya juga mempengaruhi sikap politik kalangan anti-kemapanan terhadap ummat Islam pasca Soeharto.
 
Faktor ketiga, krisis ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan. Sejak Juli 1997, kawasan Asia dilanda krisis ekonomi yang mempengaruhi kondisi politik. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang paling parah dan lama menanggung krisis ekonomi ini. Itu disebabkan kerapuhan sistem ekonomi dan politik Indonesia, sehingga tidak mampu secara cepat mengatasi masalah yang memang sangat dipengaruhi oleh faktor internasional.

Krisis moneter terjadi pada saat Indonesia berada pada titik yang sangat berbahaya, namun justru tidak disadari oleh banyak kalangan. Yaitu tingginya jumlah utang luar negeri dan besarnya ketergantungan impor bahan baku bagi proses produksi di dalam negeri. Depresiasi rupiah mengakibatkan guncangnya seluruh sendi perekonomian Indonesia yang berjalan dengan multiflying effect-nya. Ketidaksiapan sistem politik (yang distortif) untuk mengambil kebijakan-kebijakan tepat mengakibatkan berkepanjangannya krisis tersebut sampai menghancurkan infra-struktur perekonomian nasional. Rontoknya dunia perbankan, terjepitnya sektor ekonomi kecil, macetnya proses produksi dan distribusi menjadi bom waktu yang siap (dan ternyata telah) melahirkan krisis politik dan sosial.

2.  Gerakan Mahasiswa Menuntut Reformasi

Dalam konteks tiga faktor utama inilah, gagasan-gagasan reformasi idealistik semakin berkembang dan bahkan menjadi main-issue. Gagasan ini baru bergulir menjadi sebuah gerakan ketika mahasiswa dari berbagai kampus mulai bicara mengangkat issu reformasi sampai kepada aksi-aksi turun ke jalan. Secara tidak langsung, kemunculan gerakan mahasiswa di tahun 1998 ini memang dipengaruhi oleh ketiga faktor di atas. Namun masih ada penjelasan-penjelasan empirik lain untuk melogikakan kemunculan gerakan mahasiswa Indonesia yang spektakuler ini.

Sejak awal Februari 1998, aksi-aksi mahasiswa mulai mengarah kepada sebuah gerakan. Ini ditandai oleh mengkristalnya agenda tuntutan kepada agenda bersama, yaitu reformasi dan turunkan Soeharto, dan kedua ditandai oleh kesamaan pola aksi hampir seluruh mahasiswa. Ada dua instrumen kekuatan mahasiswa yang bekerja secara efektif selama proses tuntutan reformasi. Pertama kekuatan massa (mass power). Dalam kekuatan massa besar yang tak terorganisir, mahasiswa bisa bersatu oleh kepentingan yang sama, yaitu reformasi dan pijakan yang sama, yaitu tanggung-jawab moral-intelektual mereka. Kedua adalah kekuatan lembaga (institutional power), yang umumnya direpresentasikan oleh SMPT.  Selain lembaga intra-kampus, yang juga turut meramaikan student movement ini adalah lembaga-lembaga mahasiswa ekstra-kampus. KAMMI, HMI dan GMNI bisa disebut sebagai contoh. Bahkan KAMMI termasuk unsur kekuatan yang leading dalam hal mobilisasi massa dan penyebaran aksi.
 
Kejatuhan Soeharto memang tidak semata-mata karena faktor gerakan mahasiswa. Namun bisa dipastikan, gerakan mahasiswa menjadi main-factor yang mempengaruhi unsur-unsur elit politik lain yang mempengaruhi jalannya proses politik. Setidaknya ada empat unsur kekuatan elit yang sangat dipengaruhi oleh gerakan mahasiswa. Pertama, elit intelektual. Mereka menyatu dalam agenda setting mahasiswa, ketika gerakan tersebut mulai mengkristal dan membuat arus besar. Para elit intelektual menjadi rallying figure bagi gerakan mahasiswa dan sekaligus justifikasi politik bagi keabsahan tuntutan reformasi dari mahasiswa. Bertemunya dua arus ini menandakan gerakan reformasi masih kuat warna elitisnya. Walaupun dalam agendanya diangkat sejumlah isu populis, namun unsur-unsur masyarakat lain yang secara langsung mewakili isu populis belum tampil menjadi arus lain yang berjalan bersama-sama.

Unsur kedua adalah kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Munculnya isu-isu reformasi selama SU MPR pada Maret 1998 mempercepat terjadinya perubahan sikap politik anggota dewan ketika para mahasiswa mengarahkan tuntutan reformasinya ke DPR/MPR. Keputusan pimpinan fraksi DPR untuk meminta presiden Soeharto meletakkan jabatan merupakan keputusan politik yang luar biasa. Ini menunjukkan, lembaga legislatif yang lama jumud ini terdinamisir kuat dan cepat oleh gerakan mahasiswa.

Unsur ketiga adalah kalangan anggota eksekutif. Pertanggung-jawaban moral, politik dan hukum yang didengungkan gerakan pro-reformasi sangat terasa pengaruhnya ke kalangan anggota kabinet. Kompleksitas krisis ekonomi dan derasnya tuntutan reformasi bukan saja membuat mereka ‘kehilangan fikiran’ tanpa bahkan memunculkan indikasi-indikasi awal untuk lompat pagar. Langkah ini bahkan sudah diambil jauh-jauh hari oleh mantan-mantan menteri yang dulu menikmati kehidupan rezim Soeharto.

Unsur lainnya adalah militer. Secara kelembagaan, militer berupaya menempatkan posisi di tengah dengan mengajukan sikap akomodatif dengan sejumlah reserves. Namun secara personal di tataran elitnya, terjadi friksi kuat dalam mensikapi proses perubahan. Sikap militer sangat menentukan proses pengambilan keputusan pada diri Soeharto. Unsur keempat, adalah luar negeri, khususnya Amerika Serikat. Banyak pihak sebelumnya menduga kuat bahwa telah terjadi deal politik antara AS dan Soeharto ketika ditanda-tangani letter of intent. Dugaan itu bahwa AS menerima figur Soeharto dengan konsesi besar yang harus diberikan oleh Soeharto kepada AS. Namun terbukanya sikap AS yang menghendaki Soeharto turun, tidak bisa dilepaskan dari sangat kuatnya tuntutan itu di kalangan mahasiswa. Sehingga akhirnya, mahasiswa berhasil memicu tertutupnya pintu-pintu keluar bagi Soeharto untuk bisa lolos dari tuntutan publik luas ini.

Perlu dicatat bahwa dua tekanan situasi riil yang diperhitungkan berbagai kalangan, dilakukan oleh mahasiswa. Pertama, pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa se Jabotabek dalam jumlah puluhan ribu orang dan diorganisir oleh Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ). Kedua, rencana rapat akbar mahasiswa dan masyarakat di lapangan Monas pada Rabu, 20 Mei 1998 yang digerakkan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Amin Rais. Situasi tanggal 19 Mei 1998 sampai 20 Mei dini hari, merupakan saat-saat paling kritis dan mencekam. Karena prediksi banyak pihak, setelah simbol legislatif kenegaraan dikuasai mahasiswa, tinggal satu simbol yang tersisa, yaitu Istana Negara yang letaknya persis diseberang tugu Monas. Sehingga, ketika tanggal 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya memutuskan mengundurkan diri, bisa dipastikan pada tanggal-tanggal 19 s/d 20 Mei terjadi proses tawar-menawar politik yang sangat hebat di jajaran elit politik.

3.  People Power yang Belum Lengkap

Dari gambaran ini, maka yang terjadi di Indonesia belum merupakan people power dalam arti sebenarnya. Karena masih ada pilar-pilar kekuatan yang belum sepenuhnya masuk dalam arus ‘pembangkangan umum’. Kalangan tokoh agama, profesional dan masyarakat umum secara luas hanya menunjukkan pelawanan pasif. Dan sepanjang aksi tuntutan massa berlangsung, belum pernah muncul aksi mahasiswa yang melibatkan unsur-unsur masyarakat lain secara besar.

Reaksi susulan dari mereka baru muncul pasca kejatuhan Soeharto yang bahkan eskalasi aksinya sampai ke tingkat kabupaten. Masyarakat seperti tercerahkan dan terdayakan dalam waktu sekejap, lalu bergerak bersama-sama menuntut masalah-masalah KKN dan penyimpangan hukum sampai tuntutan menurunkan pejabat daerah setempat. Kondisi ini menjelaskan social setting masyarakat Indonesia. Kultur besar masyarakat Indonesia masih memunculkan jarak antara ‘kesadaran’ dengan ‘tindakan’. Sangat mungkin ini lebih karena persoalan ‘knowledge and experience’ dalam kehidupan berdemokrasi, atau secara lebih spesifik karena adanya hambatan psikologis (psychological barrier) dari pencitraan akibat (consequences imaging) bagi tindakan-tindakan  politik selama masa rezim Orde Baru.

Bila potret ini benar, maka sesungguhnya masyarakat belumlah cukup berdaya secara politik. Kesadaran politik yang muncul secara tiba-tiba di kalangan mahasiswa lebih banyak kesadaran permukaan sebagai hasil dari pemotretan situasi kondisi ekonomi-politik yang muncul secara transparan. Sementara elit politik masih lebih banyak produk setting Orde Baru yang seringkali belum sepenuhnya mampu mempertemukan kepentingan politik diri (political interest) dengan kepentingan umum (public interest). Kalaupun ada baru satu dua orang, itupun umumnya dari luar sistem.

Maka perubahan politik yang terjadi sekarang lebih merupakan terbukanya pintu kehidupan politik bagi masyarakat untuk lebih berdaya dan memberdayakan dirinya. Yang lebih penting, para politisi harus menyadari betul kondisi ini sehingga orientasi kerja politik mereka lebih tertuju pada kepentingan pemberdayaan politik masyarakat, dan bukan mempolitisir masyarakat. Oleh karena itu, sebenarnya masih ada kekhawatiran, perubahan politik bila tidak ditata antara gagasan-gagasan demokrasi idealistik dengan potret budaya besar masyarakat Indonesia, justru akan menjadi bumerang atau blunder baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh kasus paling konkret misalnya soal berdirinya partai-partai politik. Multi Partai sangat membutuhkan kedewasaan politik dan kemampuan berdemokrasi dari semua pihak. Bila tidak, sejarah lama kehidupan politik Indonesia akan terulang kembali. (Bersambung)

***

WAWANCARA

Abul Bara' Hassan Salman (Wakil Ketua Gerakan Jihad Islam Eritrea):
Rezim Afwerki adalah Rezim Teroris yang Memusuhi Muslim Eritrea

Berikut adalah petikan wawancara yang dilakukan majalah Nida-ul Islam edisi Mei 1998 dengan wakil ketua Gerakan Jihad Islam Eritrea (The Eritrean Islamic Jihad Movement = TEIJM), Abul Bara' Hassan Salman. Proses editing kami lakukan tanpa mengurangi maksud dari wawancara tersebut. Selamat menyimak.

Dapatkah anda menjelaskan pendekatan dan general plan dari TEIJM dalam menghadapi rezim Kristen Eritrea pimpinan Isayas Afwerki?

Dalam melakukan perubahan dan aksi, The Eritrean Islamic Jihad Movement (TEIJM) berdasarkan pada Kitabullah dan Sunnah, dan dapat disimpulkan dalam dua aspek saja, yaitu Da'wah dan Jihad. Konsentrasi terbesar kami adalah mengajarkan Islam secara benar, dan berupaya melaksanakan seluruh ajaran Islam untuk mencapai tujuan kami. Kami berusaha melakukan pembicaraan dengan setiap kelompok untuk menyadari pentingnya pengajaran Islam. Dan memang sulit untuk membawa masyarakat meyakini hal ini. Gerakan Jihad Islam dalam melakukan aktifitasnya menghadapi tantangan dari dua kelompok, yaitu rezim pemerintah Kristen dan para hipokrit yang menggunakan kata-kata 'suci' untuk membius masyarakat.

Aktifitas kami meliputi: 1) Perjuangan bersenjata dan training para pemuda. 2) Da'wah dan pengajaran, dimana bekerja untuk menghancurkan kecurangan rezim dan mendidik masyarakat Eritrea untuk bersama-sama memikul kepercayaan dan amanah agama. 3) Membuat pernyataan-pernyataan politik melalui media guna mempengaruhi kebijakan politik dan membentuk organisasi untuk meng-counter manuver-manuver musuh. 4) Memberdayakan kekuatan ekonomi yang merupakan pilar penyangga gerakan Islam, dimana Qur'an memerintahkan kita untuk membelanjakan uang kita untuk kepentingan da'wah dan perjuangan. Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Apa ikatan yang mengukuhkan hubungan antara masyarakat Eritrea dengan TEIJM?

Masyarakat mendukung setiap perubahan yang kami gulirkan dibidang kebudayaan, agama, sosial dan politik. Demikian juga kami berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan apa yang terjadi disekitar mereka. Para pemimpin kami mengagendakan tujuan-tujuan yang realistis dan terbukti dapat diterima oleh masyarakat. Kami juga concern terhadap aspirasi masyarakat dan juga merepresentasikan sebuah organisasi politik dan perlawanan alternatif untuk menghadapi rezim pemerintah Kristen Eritrea. Disamping itu kami juga menjadi katalisator bagi gerakan jihad dan program Islami.

Dapatkah anda menceritakan penindasan-penindasan yang dilakukan rezim Kristen Eritrea dalam menghadapi masyarakat Islam Eritrea?

Pemerintahan ini merupakan pemerintahan teror yang melakukan permusuhan dengan rakyat Eritrea sejak kemerdekaan tahun 1993. Selama revolusi, rezim pemerintah menodongkan moncong senjatanya kepada warga muslim tak bersenjata untuk mengikuti wajib militer. Ratusan warga muslim terbunuh oleh rezim dalam proses wajib militer. Ketika rezim menguasai pemerintahan mereka meningkatkan teror terhadap warga muslim, khususnya para intelektual. Mereka banyak menutup lembaga pendidikan dan keagamaan. Mereka memberlakukan sistem kerja imperialis sehingga menciptakan penghalang antara warga muslim dengan kepercayaannya.

Rezim Afwerki juga memberangus kehidupan politik dengan melarang warga menyuarakan pandangan dan pendapatnya seperti merebaknya korupsi dan hak untuk berpartisipasi dalam administrasi pemerintahan negara. Faktanya, masyarakat Eritrea diperlakukan seperti anak kecil.

Penahanan dan pembunuhan meningkat, sehingga penjara-penjara di Eritrea penuh dengan tahanan. Rezim memandang setiap muslim yang taat dan peduli akan kehormatannya sebagai orang berbahaya, karena itu banyak penjara diisi oleh warga muslim seperti guru, pelajar, politisi, pemimpin dan bahkan orang awam. Orang-orang ini dipenjara tanpa pengadilan.

Lebih dari itu, tidak ada yang berani bertanya mengapa mereka ditahan dan bagaimana nasib mereka, setiap orang yang bertanya langsung dipenjarakan saat itu juga. Eritrea saat ini diperintah oleh rezim teroris dan menindas. Ketika masyarakat menemukan korban pembunuhan setiap hari, Afwerki selalu berdalih bahwa mereka para pemabuk dan saling membunuh.

Bagaimana Afwerki memperlakukan kekayaan negara, dan apa hubungannya antara kehancuran ekonomi dengan sumber alam Eritrea yang melimpah?

Eritrea merupakan negara yang kaya dengan sumber alam jika dikelola dengan baik. Bagaimanapun perkembangan ekonomi tergantung dari perkembangan politik. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai jika sebuah negara hancur oleh perang internal dan eksternal. Bagaimana negara akan makmur jika prioritas rezim lebih kepada pembangunan pertahanan dan keamanan.

Satu hal yang memprihatinkan adalah terlalu kuatnya partai yang berkuasa, National Liberation Front (NLF), sehingga mereka lebih makmur dari pada negara. Bahkan kami dengar, NLF memberikan pinjaman kepada pemerintah. NLF juga melakukan monopoli terhadap kehidupan ekonomi dan komersial serta ekspor-impor sehingga menyebabkan kebangkrutan dunia usaha. Lebih dari itu, rezim telah mengkorup 56% bantuan makanan dari LN. Bantuan tersebut tidak diserahkan langsung ke masyarakat yang membutuhkan tetapi dijual oleh para tentara ke pasar dengan harga tinggi.

Adakah kisah sukses mujahidin dalam melakukan perlawanan di Eritrea?

Gerakan jihad Islam dalam beberapa tahun terakhir berhasil meraih kemenangan dalam operasi-operasi jihad. Secara detail operasi sukses jihad telah kami publikasikan dalam 121 buletin militer kami. Namun kami dapat memberikannya dalam poin-poin besar, seperti: 1) Semakin kuatnya basis militer mujahidin di Eritrea sehingga memungkinkan kami terus melakukan operasi militer. 2) Banyak dikuasainya jalur-jalur militer rezim. 3) Keruntuhan moral tentara Eritrea akibat banyaknya kemenangan mujahidin. 4) Hancurnya kerjasama rezim dengan Yahudi Israel. 5) Meningkatnya dukungan publik  atas jihad dengan banyaknya serangan militer dan bergabungnya para pemuda dalam barisan mujahidin. 6) Penutupan barak-barak militer rezim karena khawatir menjadi sasaran serangan mujahidin, serta 7) Suksesnya operasi militer mujahidin dalam menguasai kota-kota di Eritrea termasuk sebagian ibukota Asmara.

Dapatkah anda menggambarkan pertikaian di tanduk Afrika?

Secara geopolitik, tanduk Afrika meliputi negara-negara Afrika Timur yaitu Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia dan Kenya. Wilayah ini sangat strategis yang menghubungkan timur dengan barat melalui Laut Merah. Masyarakatnya agraris dan industri. Wilayah ini juga penghasil minyak kandungan besar mineral. Wilayah ini tambah penting artinya ketika negara Yahudi berdiri di Palestina.

Sementara itu strategi besar Kristen dipimpin oleh AS dengan menempatkan pemerintahan boneka di wilayah ini. Hal ini dilakukan untuk mengukuhkan kedaulatan minoritas Kristen dan menjamin keamanan dan ekonomi yang dibutuhkan para imperialis. Konsekuensinya, rezim Mangesto di Ethiopia dan Siyad Berry di Somalia harus digulingkan. AS kemudian membuat skenario dengan memberikan kekuasaan kepada dua kelompok pemberontak Kristen di Eritrea dan Ethiopia. Pada saat yang sama menelikung Somalia dan menghembuskan perang suku sehingga menguntungkan Eritrea dan Ethiopia. Sementara itu, dengan dukungan media dan deklarasi ekonomi serta diplomatik mereka gunakan untuk memboikot Sudan yang dikhawatirkan memunculkan kekuatan Islam.

Tindakan Eritrea seperti melakukan permusuhan dengan Sudan dan Yaman, kemudian menolak campur tangan Arab dan muslim selama perang kemerdekaan dengan Ethiopia, serta aliansinya dengan negara Yahudi Israel semakin menguatkan bukti bahwa Eritrea memang sengaja merusak stabilitas keamanan di wilayah ini.

Bagaimana upaya anda dalam menyelesaikan konflik di wilayah ini?

Yang jelas kami akan terus melakukan usaha-usaha efektif berlandaskan da'wah dan jihad di tanduk Afrika. Kemudian memberikan penyadaran kepada masyarakat akan bahaya konspirasi yang mengancam. Berusaha menciptakan kestabilan pemerintahan di Somalia sebagai upaya keseimbangan politik. Memperingatkan negara-negara Arab akan bahaya Yahudi yang bisa berimbas pada keamanan regional sehingga mereka mau membantu warga muslim Eritrea. Untuk itu kami berusaha mendukung jihad Palestina dalam mengimbangi makar pemerintah Yahudi. (nida-ul-Islam/afd)