Krisis Ekonomi Nasional:  Sebuah Analisis dan Prediksi
(Bagian terakhir dari dua tulisan)

Kondisi Perekonomian Indonesia
Selain kekuatan luar yang bermain dalam krisis ekonomi di ASEAN, krisis ini juga diperparah dengan kondisi perekonomian negara-negara anggotanya yang tidak cukup kuat. Diantara negara-negara ASEAN yang terkena krisis, Indonesia adalah yang paling parah kondisinya.

Dalam menilai persoalan ekonomi di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya. Ketika orde baru berdiri, ia telah mewarisi infrastruktur ekonomi yang morat-marit serta situasi politik yang kacau. Kondisi ini mendorong pemerintah orba mencanangkan kestabilan politik sebagai syarat keberhasilan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu sektor ekonomi dipacu dan diprioritaskan dalam rencana pembangunan nasional (repelita).

Namun sangat disayangkan, pembangunan ekonomi yang dicanangkan pemerintah kurang memperhatikan siapa pelaku ekonomi saat itu. Pembangunan yang tadinya diharapkan dapat memberikan memberikan trickle down effect berupa akumulasi modal, knowhow dan teknologi bagi bangsa malah menumbuhkan banyak pengusaha klien, yang umumnya etnis Cina.

Tumbuhnya penguasaha klien menghambat lahirnya pengusaha yang tangguh dan sejati sebagai pilar kokoh perekonomian nasional. Apalagi pengusaha etnis Cina sangat kuat ikatan primordialisme dan budaya konfusianisnya. Sifat etnis itulah yang memacu akselerasi pengembangan ekonomi mereka hingga menjadi konglomerat, disamping terbantu oleh pola hubungan kolutif dengan penguasa.

Dampak yang dirasakan kemudian adalah terusiknya perasaan masyarakat menyaksikan ketimpangan ekonomi akibat makin membesarnya penguasaan ekonomi oleh pengusaha Cina. Sentimen ini meledak dalam bentuk Malari 1974 yang semula dipicu oleh ketidaksenangan terhadap PMA (Jepang khususnya) yang kemudian berubah menjadi huru-hara anti Cina.

Meskipun sejak awal 80-an, pemerintah orba mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk membesarkan pengusaha pribumi, misalnya dengan Kepres No. 14/1979 dan Keppres No. 10/1980, membentuk BUMN-BUMN serta Tim 10, namun dalam prakteknya pembesaran kelas pengusaha terus didominasi kalangan Cina. Sampai sekarang, dari sekitar 300 konglomerat besar, 200-an adalah kalangan Cina. Pengamat ekonomi Syahrir menyebutkan bahwa 80% lebih perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan total nilai Rp 183,8 trilyun dimiliki pengusaha Cina.

Majalah Warta Ekonomi edisi April 1995 menulis bahwa omset 200 konglomerat besar mencapai Rp 157 trilyun, dan 50 diantaranya adalah perusahaan milik pribumi serta BUMN yang total omsetnya hanya Rp 29,1 trilyun (18,5%). Sisanya yang 881,5% adalah omset pengusaha Cina. Naisbitt menyebutkan, di Indonesia 4% penduduk keturunan Cina menguasai 70% perekonomian nasional. Dan mereka menguasai jalur produksi, distribusi serta retail dengan fasilitas monopoli dan subsidi yang sangat besar. Keberadaan mereka di berbagai kawasan dan jalur perekonomian, seringkali mematikan atau memandulkan kekuatan ekonomi rakyat pribumi.
 
Memasuki dasawarsa 80-an, tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari rata-rata 7% menjadi 3,5% pada rentang 1982-1987. Diantara langkah pemerintah adalah melakukan deregulasi sektor perekonomian dan keuangan. Dalam bidang keuangan dilakukan liberalisasi perbankan. Hasilnya memang menakjubkan. Sektor perbankan dalam waktu cepat berhasil menghimpun dana masyarakat yang sangat besar. Namun di balik itu terkandung dampak negatif yang mengarah kepada country risk Indonesia bagi para investor dan kreditor luar negeri.

Dua Kepentingan
Dalam konteks krisis ekonomi sekarang ini, maka kondisi perekonomian semacam itu melahirkan dua  kalangan yang berbeda kepentingan. Kelompok pertama adalah yang anti status-quo dan menghendaki reformasi. Mereka terpolarisasi kepada arus yang konstitusional dan yang radikal dalam melakukan perubahan.

Kelompok kedua adalah kalangan yang pro status-quo dari kalangan Kristen dan pengusaha Cina. Mereka tetap menghendaki format politik seperti yang ada untuk bisa menjamin kepentingan mereka. Namun mereka menghendaki adanya pergantian Kepemimpinan Nasional kepada figur yang dianggap akan lebih menguntungkan.

Kelompok pertama lebih memiliki political interest, sementara kelompok kedua menaruh kepentingan ekonomi dan juga politik. Dari setting ini, maka menjadi sangat logis untuk menarik benang merah antara kepentingan AS dengan tangan Fund Manager, IMF dan World Bank-nya di satu pihak, dan kalangan Kristen, konglomerat Cina (Sofyan Wanandi) dan Kelompok-2 Anti Kemapanan pada pihak yang lain. Yang pertama melakukan permainan mata uang dan yang kedua melakukan permainan sabotase (ekonomi dan politik). Permainan mata uang dilakukan pada saat tingkat utang luar negeri Indonesia sangat tinggi dan mendekati masa jatuh tempo. Sementara permainan sabotase ekonomi dan politik menjadi pilihan efektif bagi kelompok domestik di tengah-tengah situasi politik yang rawan.

Semua inilah yang kemudian memicu dan memanaskan ledakan krisis ekonomi dan keuangan yang sangat dramatis bagi Indonesia, dibanding negara-negara lainnya di kawasan ASEAN. Dan sebagaimana asumsi di atas, bahwa parahnya krisis ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang memang sudah sangat distortif sejak awal orde baru.
 
Keharusan Reformasi
Kenyataan ini akhirnya mengharuskan adanya reformasi. Jangka pendek, memang diperlukan langkah-langkah taktis untuk membantu masyarakat yang paling merasakan langsung dampak ekonominya. Dan untuk itu, institusi negara memang mutlak diperlukan. Sehingga kekacauan politik seharusnyalah bisa diminimalisir.

Dalam kabinet mendatang yang perlu segara dilakukan adalah langkah-langkah reformasi ekonomi yang konkret dengan tidak mengulangi kesalahan lama. Untuk itu diperlukan konsep yang kokoh dan tepat tentang pembangunan kembali ekonomi Indonesia (economic redevelopment). Yang diperlukan sekarang adalah pembangunan kekuatan ekonomi yang riil dan berorientasi kerakyatan, dengan pengembangan sektor pertanian dan pertambangan sebagai aset terbesar sumber daya alam Indonesia. Penyeimbangan kembali kekuatan pelaku-pelaku ekonomi secara proporsional mutlak diperlukan. Dan ini hanya bisa terjadi dengan political will yang kuat dari pemerintah. Pengembangan teknologi diarahkan kepada teknologi tepat guna yang akan menopang agroindustri dan teknologi yang benar-benar memiliki added-value.

Untuk itu diperlukan adanya sumber daya manusia yang betul-betul capable dan credible. Reformasi ekonomi akan menuntut reformasi sistem pendidikan dengan arah pencetakan SDM yang sesuai dengan kebutuhan konkret proses pembangunan. Ketidakberdayaan sistem pendidikan nasional selama ini, telah turut andil bagi kehancuran perekonomian nasional.

Keberhasilan proses pembangunan itu harus pula diikuti adanya sistem politik yang mendukung, dengan pemerintahan yang bersih dan adil. Dan nampaknya cukup banyak pilar-pilar politik yang harus dibongkar ulang. Korporatisme negara yang mensubordinasikan unsur-unsur kekuatan masyarakat dan memarjinalkan peran politik umat Islam harus ditinggalkan. Pemberdayaan politik rakyat dengan pendidikan politik dan partisipasi politik harus dilakukan dengan pandangan positif tentang demokratisasi. Hubungan kolutif antara kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi mutlak dihapus, dan negara ditempatkan sebagai titik tengah (centrum) kekuasaan rakyat (konsumen) dengan pengusaha (produsen dan pemasar).

Reformasi sosial ke arah social order dari heterogenitas masyarakat akan lebih mudah manakala didukung oleh faktor ekonomi, pendidikan dan politik di atas. Masyarakat yang secara normatif teralienasi dari sistem politik dan ekonomi, justru akan menjadi timbunan magma dingin yang sewaktu-waktu siap meleleh. Bila itu terjadi, tatanan sosial seperti apapun akan luluh-lantak. Faktor nilai relijius justru akan menjadi semacam reinforcement factor, sebagaimana terjadi di kawasan tapal kuda yang dikenal sebagai basis kuat NU. Keteraturan sosial hakikatnya adalah terbangunnya harmoni antara unsur-unsur masyarakat yang heterogen; baik pelaku politik, pelaku ekonomi, pelaku agama dan sebagainya. Ketegangan muncul justru ketika terjadi disharmoni. Agama, satu saat bisa menjadi opium, tapi pada saat yang lain energy stimulator.

Kemudian hal yang paling mendasar, secara teoritis, perilaku manusia didorong dan diarahkan oleh sistem nilai (moralitas) yang diyakininya. Defiant Behavior yang tampil di segala lapisan masyarakat mengindikasikan adanya kekosongan moralitas, sebagai konstituen terpenting eksistensi manusia. Oleh karena itu semua sistem yang baik haruslah dibangun di atas sistem moral yang benar. Dan inilah jawaban kenapa bangsa Indonesia terjebak dalam krisis selama ini.
(disarikan dari makalah Drs. Mahfudz Siddiq, peneliti Yayasan SIDIK)

***
 
Turki Pasca Erbakan

Ankara, Turki
Sejak Erbakan mundur dari kursi PM Turki banyak keanehan yang terjadi di bekas ibukota khilafah Utsmaniyah tersebut. Beberapa waktu lalu, koran dan majalah Turki memuat gambar seputar pemandangan sholat jenazah yang dilakukan di kota Izmir. Dalam gambar tersebut terlihat jelas kaum wanita berdiri berdampingan satu shaf (baris) dengan kaum lelaki. Padahal syari'at melarang hal itu.

Menurut keterangan surat kabar tersebut bahwa cara sholat jenazah yang demikian itu dibolehkan oleh sebagian imam dan didukung oleh beberapa tokoh agama serta para dosen fakultas syari'at tanpa menjelaskan sumber rujukan dalil dan hujjah yang akurat. Pendapat ini juga diiyakan oleh pihak depag.

Mendengar berita tersebut banyak kalangan ulama memprotes keras atas pendapat tersebut, namun oleh pihak pemerintah mereka yang menolak pendapat ini dianggap sebagai orang fanatik dan fundamentalis.

Sementara itu, kementrian pendidikan dan kebudayaan Turki telah mengeluarkan sebuah keputusan tentang penghapusan mata palajaran sejarah Islam dari buku-buku kurikulum sejarah nasional yang bertahun-tahun telah diajarkan di sekolah-sekolah lanjutan umum. Diperkirakan bahwa bab sejarah Islam akan dimusnahkan dari buku pedoman ilmu-ilmu sosial.

Selain itu, para santri yang belajar di sekolah swasta maupun ponpes juga dilarang mengenakan jilbab, kecuali ketika mereka menghadiri mata pelajaran Al-Qur'an. Larangan tersebut diketahui atas desakan kelompok sekuler yang bercokol dalam tubuh militer Turki. (risalah/mujtama/msl)
 
***

OBITUARI

Pendiri Pesantren Hidayatullah Balikpapan Wafat

Jakarta, Indonesia
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah, pendiri pesantren Hidayatullah H. Abdullah Said di RS. Islam Jakarta pada hari Rabu, 4 Maret 1998 pukul 17.45 wib, setelah menderita sakit selama dua tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri, Ny. Aida Chered, serta 4 putera dan 3 puteri.

Jenazah dimakamkan di kampus pesantren Hidayatullah pusat di Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur, selepas sholat zhuhur, setelah sebelumnya sempat disemayamkan satu malam di pesantren Hidayatullah cabang Jakarta.

Almarhum lahir di Sinjai, Sulawesi Selatan bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Banyak bergelut di organisasi terutama Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Pemuda Muhammadiyah wilayah Sulsel. Sempat nyantri di ponpes PERSIS Bangil dan Gontor, kemudian aktif mengikuti pengkaderan Muhammadiyah di Yogyakarta.

Sejak tahun 1972 bersama sejumlah sahabatnya almarhum hijrah ke Balikpapan dan pada 1974 mulai merintis pendirian pesantren Hidayatullah di daerah Gunung Tembak, desa Teritip hingga diresmikannya pada 5 Agustus 1976.

Selama hidupnya almarhum dikenal sebagai pekerja keras dan ahli ibadah. Almarhum tak bosan-bosannya mengajak seluruh pengurus dan santri pesantren Hidayatullah untuk menghidupkan sunnah Nabi, antara lain puasa sunnah dan shalah lail (tahajud).

Sebagai mubaligh yang sudah tampil di mimbar sejak usia 12 tahun, almarhum bercita-cita mewujudkan tatanan masyarakat Islam dalam sebuah perkampungan Islam, tanpa terkesan eksklusif.

Karena kegigihan almarhum, pada 1984 almarhum menerima hadiah Kalpataru dari pemerintah, dan terakhir tahun 1997 almarhum dianugerahi Satyalencana Pembangunan atas keberhasilannya mempertahankan lingkungan ekosistem yang baik di kampus tersebut.

Hingga kini pesantren Hidayatullah yang didirikannya telah memiliki lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia, dari Banda Aceh hingga Merauke. Allahummagfirlahu, warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. (Humas Suara Hidayatullah Biro Jakarta)

***

Selama Perang Teluk II, AS Terlibat Mensuplai Bahan Kimia ke Baghdad

Baghdad, Irak
Channel 4 Televisi Inggeris 15 Februari lalu membongkar rahasia diseputar sumber bahan kimia beracun yang dimiliki Irak sekarang ini, yang menurutnya berasal dari Amerika Serikat. Secara rinci dibeberkan bahwa Amerika Serikat selama tahun 1985 -1989 telah menyuplai 14 kali berbagai bahan kimia yang mengandung bakteri, sebagaian dari bahan kimia tersebut digunakan Baghdad membantai warga Kurdi pada tahun 1988 yang sempat menimbulkan protes internasional.

Ditambahkan bahwa setelah usai Perang Teluk Amerika menghentikan permintaan suplai bahan tersebut ke Irak namun pihak Baghdad malah mengincar bahan serupa dari Inggeris yang telah disepakatinya oleh kedua pihak sejak bulan Maret 1992. Pantas kalau AS ngotot ingin menggeledah istana-istana Saddam Husein, karena dia sendiri penyuplainya. (Al-Akhbar/msl) 

***

Lembaran Baru Muslimin di Eropa

Bonn, Jerman
Dalam suratnya yang ditujukan kepada Dr Nadeem Ilyas -ketua Dewan Tinggi Kaum Muslimin  Jerman- dan segenap pengurus Dewan,di kota Munich, presiden Republik Jerman -Rouman Hiertzoj - menyampaikan ucapan selamat hari raya dan mengajak untuk selalu menjaga hubungan damai sekaligus meminta agar prinsip toleransi dan saling pengertian (tafahum) perlu ditumbuhsuburkan antar warga masyarakat di Jerman.

Rouman adalah pemimpin Jerman pertama yang sering mengirim ucapan selamat kepada warga muslim pada setiap even keagamaan. Pada tahun 1995, Rouman mendukung persamaan hak dan kedudukan warga Jerman yang beragama Islam setara dengan penganut agama lainnya. Dia juga satu-satunya tokoh politik yang mengkritik massmedia yang mengindentikkan Islam dengan terrorisme.

Sementar itu di Belanda yang kaum muslimnya mencapai 600 ribu atau sekitar 4 % dari jumlah penduduk  Belanda,,untuk pertama kalinya mendapat izin resmi pemerintah untuk menunaikan ibadah idul fitri di tempat-tempat umum atau lembaga-lembaga sosial. Departemen kebudayaan juga telah mendanai  sebuah stasiun radio milik kaum muslimin guna dalam menyebarkan missi Islam kepada warga Islam  yang ada di Belanda. (almujtama/msl)