Krisis Ekonomi Nasional:  Sebuah Analisis dan Prediksi
(Bagian pertama dari dua tulisan)

Krisis ekonomi dan keuangan yang melanda Indonesia sejak Juli 1997, tak pelak lagi menghancur-leburkan hampir seluruh infra-struktur perekonomian. Krisis yang diawali dengan anjloknya nilai rupiah terhadap dollar hingga mencapai 400% telah berkembang menjadi krisis politik dan sosial.

Ketika imbauan dan penjelasan pemerintah tak cukup manjur untuk menyelesaikan krisis yang berkepanjangan, banyak kalangan kemudian menyuarakan tuntutannya agar tidak hanya reformasi ekonomi yang diperlukan tetapi juga reformasi politik. Klimaksnya terjadi ketika kekuatan kalangan Kristen, Nasionalis dan konglomerasi Cina yang direpresentasikan oleh CSIS dan Sofyan Wanandi vis a vis berhadapan dengan  pemerintah yang berhasil menghimpun dukungan kalangan ummat Islam.

Berakhirnya proses pertarungan dan permainan politik antar kekuatan-kekuatan yang ada,  menandakan masuknya krisis ini kepada krisis sosial yang meluas. Krisis sosial dalam bentuk kerusuhan sosial (dengan isu sembako dan anti Cina) terjadi di daerah-daerah yang sangat minus kondisi perekonomiannya, seperti Pasuruan, Lahat, Padang Sidempuan, Losari dan daerah lainnya.

Tiga macam krisis ini, sudah menampakkan pengaruhnya dalam bentuk perubahan-perubahan pada lapisan permukaan masyarakat di segala bidang. Namun apakah proses ini akan sampai kepada perubahan substansial, akan sangat ditentukan oleh dinamika dan power-play dari seluruh elemen-elemen kekuatan bangsa dan negara ini. Yang jelas banyak pihak sepakat, bahwa kondisi stagnan tidak akan pernah memberikan kebaikan apa-apa.

Asumsi Dasar
Krisis moneter tidak hanya menerpa Indonesia, tetapi berskala kawasan. Meski indikasi awal sudah terlihat  sebelumnya, namun hampir semua pihak tidak menyangka hal itu akan meledak menjadi sebuah krisis besar dengan efek domino berskala regional. Penjelasan logis dari semua ini menunjukkan adanya ketidakwajaran. Mahathir Muhammad pagi-pagi hari sudah menunjuk hidung para fund-manager dunia sebagai pemicu ledakan ini.

Secara akal sehat, krisis semacam ini akan terjadi manakala ada kekuatan luar yang berkepentingan kuat untuk bermain. Apalagi ditambah kondisi perekonomian sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara ini sangat distortif.

Kebijakan Luar Negeri AS
Dengan berakhirnya era Perang Dingin, terjadi pergeseran dan perubahan konstelasi tata-politik dunia. Amerika Serikat dan Eropa yang telah kehilangan musuh lamanya (Uni Sovyet dan Komunis) kemudian mengalihkan perhatiannya ke dunia Islam. Berbagai kalangan dari kedua kekuatan ini telah menempatkan Islam sebagai ancaman bahkan musuh baru Barat dan peradabannya. Tesis Huntington dalam “The Clash of Civilization” telah dipersempit oleh pandangan analis dari RAND Institute, Graham Fouller. Ia menyatakan bahwa Konfusianis tidak memiliki akar ideologis dan benang historis yang harus menempatkannya sebagai musuh ideologis peradaban Barat. Kini yang tinggal, hanyalah Barat dan Dunia Islam.

Clinton dalam masa pemerintahan pertamanya dinilai telah menyelesaikan dua tugas besar yang signifikan dengan kepentingan Israel, yaitu merontokkan kekuatan militer potensial di kawasan Timur Tengah dan  berhasil menggiring negara-nagara Arab untuk menerima Israel dalam Forum Kerjasama Ekonomi Timur Tengah.

Masa pemerintahan Clinton sekarang ini adalah mengokohkan posisi Yahudi di dalam kabinetnya dan berhasil. Ini adalah cara Clinton untuk menyelesaikan PR-nya di Timur Tengah. Sementara itu agenda besar politik luar negeri pada masa sekarang justru diarahkan ke kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Pernyataan Madeline Albright setelah diangkat sebagai Menlu AS menegaskan hal ini. Kepedulian pejabat-pejabat tinggi AS, termasuk Clinton dan Menhan Cohen, terhadap krisis moneter di kawasan Asia Tenggara merupakan bukti lain yang semakin menguatkan analisis ini.
 
Secara politik dan budaya tidak ada yang dapat menandingi AS. Namun tidak demikian halnya dengan ekonomi, sampai hari ini, perekonomian Asia khususnya Asia Tenggara dikuasai oleh kekuatan konglomerasi Cina, yaitu Overseas Chinese (Cina Perantauan). Diperkirakan mereka hampir menguasai 90% perekonomian di kawasan ini. Perekonomian Indonesia juga didominasi oleh konglomerasi Cina. Dari 200 konglomerat yang beromzet Rp 157 trilyun (1995), hanya 50 konglomerat yang pribumi dengan total omzet hanya Rp 29,1 trilyun (18,5%). Konglomerasi Cina  menguasai 70%  PDB Indonesia, dengan penguasaan  jalur produksi, distribusi dan retail.

Sekalipun kawasan ini telah digiring ke forum AFTA dan APEC dengan konsep pasar bebasnya, namun dominasi ekonomi Cina tetap  menjadi ancaman  bagi ekspansi ekonomi AS (Yahudi). Sementara AS memiliki hajat yang sangat besar terhadap kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara karena faktor sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Satu kelemahan mendasar yang melandasi kekuatan konglomerasi Cina menurut Kunio Yosihara adalah karena dibangun atas hubungan kolutif antara pengusaha dan penguasa. Pembesaran ekonomi di kawasan Asia Tenggara misalnya, sangat ditentukan oleh “The Strong State”. Ketika negara melemah, maka konglomerasi juga akan ikut ambruk dan menimpa unsur-unsur kekuatan ekonomi kecil di bawahnya. Ini karena akumulasi kapital dari pola hubungan ini  berbentuk piramida terbalik. Pada gilirannya, kekuatan ‘state’ akan sangat dipengaruhi oleh ‘topangan finansial’  kekuatan konglomerasi untuk mengamankan kekuasaan. Kelemahan inilah yang kemudian ditembak oleh AS (Yahudi).

Aksi ini dilakukan AS untuk dua maksud, yaitu melemahkan the strong state dan memangkas kekuatan ekonomi konglomerasi Cina. Dari situlah terbuka celah bagi AS untuk masuk dan memaksakan kehendaknya melalui tangan IMF dan World Bank. Selama ini kedua lembaga keuangan dunia yang dikuasai AS itu telah banyak kehilangan pamor, dan baru lima tahun terakhir menggelembungkan isu Etika Pembangunan.
 
Bidikan terhadap ASEAN
ASEAN selama ini ada dalam dua himpitan besar, yaitu Cina Perantauan (RRC) dan Amerika Serikat (Yahudi). Pergesekan kepentingan ekonomi dan politik antar keduanya terus menguat. Hal ini disadari oleh sebagian pemimpin ASEAN, khususnya dari negeri muslim. Untuk itulah, ASEAN berupaya mengukuhkan independensi politiknya yang seringkali berseberangan dengan kebijakan luar negeri AS, misalnya dalam kasus Myanmar. Bahkan Indonesia menunjukkan sikap tegasnya dengan pembatalan pembelian pesawat F-16 dan program kerjasama pendidikan militer dengan AS. Di bidang ekonomi, upaya atau gagasan penyeimbangan struktur kekuatan ekonomi Cina - Pribumi terus berjalan. Bahkan pendekatan ekspansif dilakukan dengan merintis kerjasama ekonomi G-8 misalnya.

Secara organisatoris, ASEAN terus tampil sebagai kekuatan regional yang kokoh dan membesar pengaruhnya. Uni Eropa juga mulai mempertimbangkan ASEAN, setelah sebelumnya Jepang secara progresif membangun hubungan ekonomi yang kuat. Inilah yang melahirkan penilaian di kalangan pemerintahan dan senat AS bahwa ASEAN menjadi kekuatan yang sangat mengancam kepentingan ekonomi dan politik AS di masa depan.

Kekhawatiran ini menjadi lebih beralasan, mengingat 70% penduduk ASEAN adalah muslim. Selain itu, ASEAN juga menyimpan potensi separatisme Islam, seperti di Moro, Patani dan Rohingya. Sehingga secara politis, AS memiliki dua kepentingan sekaligus; yaitu demokratisasi dan HAM sebagai agenda umum dan Islamisasi sebagai agenda khusus. Yang terakhir ini menjadi lebih kuat motifnya, bila dihubungkan dengan “Israel Connection” yang memiliki hajat politik sangat besar terhadap Indonesia dan Malaysia. Secara ekonomi, AS berkepentingan menggeser peran Cina Perantauan yang berarti akan ikut melemahkan kekuatan pemerintahan negara-negara ASEAN. (ms/dari berbagai sumber)

***

Pemberontak Sudan Konsolidasi Diri

Khartoum, Sudan
Pejabat senior Sudan menyerukan kepada rakyat Sudan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata negeri itu dan bertempur melawan pemberontak yang telah melakukan penyerangan di wilayah Gedaref timur.  Aliansi Bersenjata Sudan (Sudan Alliance Forces = SAF) mengklaim telah membunuh sekurangnya 100 tentara Sudan beberapa pekan lalu. Wilayah Gedaref timur selama ini dikenal sebagai daerah vital karena merupakan lumbung makanan bagi Sudan.

Suratkabar Al-Wan melaporkan (8/2) bahwa para pemberontak diketahui menyerang dari arah perbatasan Ethiopia. Khartoum menuduh Eritrea, Ethiopia dan Uganda berada dibelakang aksi-aksi yang dilakukan pemberontak, tetapi tiga negara tersebut diketahui menolak semua tuduhan Sudan.

Khartoum mengklaim telah membunuh  puluhan penyusup dari tentara Eritrea pekan ini, dan mengumumkan bahwa wilayah perbatasan dengan Eritrea akan ditutup.

Eritrea diketahui menyediakan basis bagi pemberontak Sudan, sementara Asmara (ibukota Eritrea) menuduh Sudan membantu kelompok opisisi Gerakan Jihad Islam (IJM). Sehubungan dengan tuduh-menuduh tersebut, dua negara telah memutuskan hubungan diplomatik pada 1994, namun akhir-akhir ini hubungan tersebut mulai dibuka kembali. Presiden Sudan Omar Al-Bashir mengatakan pada 7 Februari bahwa ia telah menyetujui Libya menjadi mediator dalam konflik dengan Eritrea.

Sementara itu SAF terlihat mulai melanjutkan koordinasi dengan SPLA (Sudan People's Liberation Army) untuk melakukan penyerangan.

Suratkabar pemerintah Sudan Al-Jumhuria pada 5 Februari lalu melaporkan bahwa Kerubino Kwanyin Bol, pemimpin pemberontak yang melakukan perjanjian damai dengan pemerintah, mulai mengkhianati perjanjian yang telah disetujuinya setelah diketahui kembali bergabung dengan pemberontak SPLA. (msanews/afd)

***

Serbia Bantai Warga Muslim, Kosovo Berkabung

Prishtina, Kosovo
Kebringasan Serbia kembali memakan korban. Sabtu (28/2) dan Ahad (1/3) lalu pasukan paramiliter, polisi dan tentara Serbia secara brutal menyerang penduduk sipil di wilayah Drenica, Kosovo tengah, menyebabkan sejumlah warga Albania meregang nyawa, terluka dan ketakutan.

Menurut Dewan untuk Pertahanan Hak Azasi dan Kebebasan (CDHRF) gelagat Serbia akan melakukan penyerangan sebenarnya sudah terlihat ketika dilaporkan sekitar pukul 14.00 pasukan Serbia melakukan parade di distrik Gllogovc sambil menyanyikan lagu-lagu peperangan. Mereka melakukan pengepungan terhadap desa-desa antara Gllogovc dan Skenderaj sekitar 30 jam, dimulai Sabtu sore. Penduduk desa Likoshan melaporkan bahwa mereka melihat sedikitnya 55 kendaraan tempur lengkap bergerak meninggalkan desanya pada Ahad sore.

Harian pro-pemerintah Serbia "Politika" melaporkan bahwa sedikitnya 15 orang Albania terbunuh dan 27 luka-luka, sementara 4 polisi Serbia terbunuh. Sumber-sumber Albania melaporkan bahwa setidaknya 30 orang terbunuh, termasuk wanita dan anak-anak, dan banyak yang terluka. Jumlah ini bisa jadi bertambah lebih banyak lagi, lapor sumber yang sama.

Dilaporkan setelah insiden tersebut penduduk Serbia di seluruh Kosovo mulai mengungsi. Beberapa keluarga di distrik Mitrovica, Shipol telah meninggalkan rumahnya masing-masing. Sebagian dari mereka diketahui memiliki senjata. Dikabarkan pelajar-pelajar Serbia dan para pengungsi yang tinggal di kampus-kampus milik Serbia telah dimobilisasi.

Dalam statemennya (1/3) yang disiarkan secara luas ke seluruh dunia, pemerintah republik Kosovo mengajak masyarakat dunia dan negara-negara besar mencegah terulangnya kembali tragedi Bosnia di Kosovo. Presiden republik Kosovo Dr. Ibrahim Rugova sangat berduka atas tragedi ini dan menyatakan bahwa Selasa, 3 Maret, adalah sebagai hari berkabung nasional.

Menyusul statemen tersebut Komisi Eropa melalui komisarisnya Hans van de Broek mengutuk insiden yang terjadi di Kosovo. ''Kami menyeru semua pihak agar menghindari penggunaan kekerasan. Kami rasa perlu tekanan diberikan kepada Milosevic agar bersedia berdialog dalam menyelesaikan masalah secara damai,'' tandasnya.

Sementara itu 30.000 orang Albania Senin 2 Maret melakukan demonstrasi damai di ibukota Kosovo Prishtina sebagai wujud solidaritas atas korban pembantaian Serbia. Demonstrasi penuh damai berubah rusuh setelah polisi Serbia membubarkan para demonstran dengan pentungan dan kanon air. Puluhan peserta demonstrasi dilaporkan luka-luka. Dr. Osman Sejfia, direktur klinik pribadi Galaksia, melaporkan sedikitnya 20 orang pemrotes perlu dirawat, lima diantaranya mengalami bocor di kepala dan patah tulang rahang. Keganasan polisi Serbia juga menimpa wanita dan anak-anak yang ketahuan mengelu-elukan para demonstran. Mereka dipukuli tanpa ampun.

Kosovo adalah wilayah pecahan Yugoslavia lama yang mayoritas beragama Islam. Penduduknya sebagian besar (90%) berasal dari Albania. Keinginan rakyatnya untuk memerdekakan diri ditentang keras oleh federasi Yugoslavia yang didominasi oleh etnis Serbia. (albanews/afd)

***

Garaudy Mengguncang Kairo

Kairo, Mesir
Kedatangan Roger Garaudy di Mesir pekan lalu dalam acara pembukaan pameran buku (Book Fair) cukup membuat repot pihak keamanan Mesir. Sekitar 3.000 pengagumnya menyambut kedatangan beliau. Polisi terpaksa membuat barikade setelah tahu massa begitu banyak mengerumuni beliau.

Selama di Mesir Garaudy melakukan serangkaian pertemuan dengan Sheikh Mohamed Sayed Tantawi, Imam Besar Al-Azhar, Pope Shenoudah III, kepala gereja Koptic Orthodox, persatuan penulis serta kalangan pers Mesir.

Dalam berbagai kesempatan Garaudy, 84, mengkritik sistem hukum Perancis, sikap standar ganda Barat dan kebijakan-kebijakan menganak-emaskan Israel. Beliau membandingkannya kasus dirinya dengan Salman Rushdie, penulis Inggris kelahiran India yang menulis  'Satanic Verses'. Perlakuan berbeda dan diskriminasi didapatnya. "Sekalipun Rushdie mengkritik Islam, ia tidak hanya diterima tapi juga dibela,"
Kata Garaudy.  "Sikap standar ganda ini akan terus berlangsung jika media Barat masih dikuasai oleh Yahudi,'' tambahnya. (imra/afd)

***

Hamas Membantah Tuduhan

Amman, Yordania
Jubir Hamas Dr. Muhammad Nazzal membantah tuduhan bahwa Hamas menolak dialog nasional dengan Otoritas Palestina (OP). Tuduhan itu tidak beralasan dan sampai saat ini pihak Hamas belum mendapat kejelasan mengenai rencana tersebut.

Nazzal menambahkan bahwa sebenarnya Hamas sendiri menginginkan sebuah dialog yang membuahkan hasil nyata karena menurut doktor lulusan Pakistan itu, pola dialog yang selama ini berlaku lebih bersifat sebuah konferensi atau festival dan bukan satu dialog serius.

Selain itu, masih menurut Nazzal, pengalaman Hamas selama berhubungan dengan Otoritas Palestina menunjukkan bahwa pihak OP tidak memandang proses dialog sebagai sebuah langkah taktis. (almujtama/msl)