Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Surat Utang Negara

 

HOME

SEPUTAR SUN
Latar Belakang
Karakteristik
Pasar Perdana
Pasar Sekunder
Penatausahaan
Program Pemerintah

D A T A
Posisi
Seri-Seri
Perdagangan

Kupon & Jatuh Tempo

PUBLIKASI
Berita
Laporan

Peraturan

PENGUMUMAN
Transaksi Harian
Tingkat Kupon VR
Lelang SUN

LAIN-LAIN
Pendidikan 
F.A.Q.
Daftar Alamat
Hubungi Kami

LINK
Bank Indonesia
PMON - Depkeu
Bursa Efek Surabaya

L A T A R   B E L A K A N G

Peranan Pemerintah, DPR-RI, Bank Indonesia, dan Bapepam


Selain Pemerintah sebagai penerbit, penerbitan Surat Utang Negara juga melibatkan peran serta beberapa pihak yaitu: (1) DPR-RI yang memberikan persetujuan atas  rencana penerbitan Surat Utang Negara untuk satu tahun ke depan pada setiap pengesahan APBN; (2) Bank Indonesia sebagai penasihat Pemerintah dalam penerbitan dan sebagai penatausaha Surat Utang Negara; dan (3) Bapepam sebagai pengatur dan pengawas kegiatan perdagangan Surat Utang Negara di pasar modal. Adapun perincian peranan masing-masing pihak adalah sebagai berikut.

 

Peranan Pemerintah (Menteri Keuangan)

UU SUN memberikan kewenangan kepada Pemerintah dalam menerbitkan dan mengelola Surat Utang Negara (Pasal 5) termasuk kewajiban yang menyertainya yaitu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Surat Utang Negara (Pasal 16 dan 17). Dalam pelaksanaannya kewenangan ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yang telah membentuk badan khusus yang menangani pengelolaan Surat Utang Negara di Departemen Keuangan yaitu Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON).

 

Dalam pengelolaan Surat Utang Negara,  Menteri Keuangan antara lain berwenang menunjuk agen lelang di pasar perdana termasuk ketentuan-ketentuan yang terkait dengan lelang (metode, kriteria peserta, dan penetapan hasil akhir lelang) serta pihak yang menjadi  pelaksana pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di pasar sekunder. Sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Surat Utang Negara, Pemerintah diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bagian pelaksanaan APBN kepada DPR (Pasal 16) dan  secara berkala mempublikasikan informasi tentang kebijakan pengelolaan utang, rencana penerbitan,  jumlah Surat Utang Negara yang beredar beserta komposisinya (Pasal 17).

 

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesia

Sebagai lembaga legistatif yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap pihak Pemerintah, peranan  DPR dilakukan pada saat sebelum dan setelah penerbitan Surat Utang Negara.  Sebelum menerbitkan Surat Utang Negara, Pemerintah terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SUN. Persetujuan DPR ini memegang peranan yang penting karena merupakan jaminan Pemerintah kepada pasar untuk membayar semua kewajiban bunga dan pokok utang yang timbul akibat penerbitan Surat Utang Negara sampai dengan jatuh waktu Surat Utang Negara yang bersangkutan dengan mengalokasikan dana yang dianggarkan  dari APBN setiap tahunnya. Setelah penerbitan Surat Utang Negara, DPR dapat melakukan pengawasan melalui laporan pertanggungjawaban dan publikasi yang disampaikan Pemerintah. 

 

Peranan Bank Indonesia

UU SUN memberikan beberapa peran kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan penerbitan Surat Utang Negara.  Pertama, UU SUN menentukan bahwa Pemerintah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia ketika akan menerbitkan Surat Utang Negara (Pasal 6). Konsultasi dengan Bank Indonesia  dilakukan pada saat Pemerintah merencanakan penerbitan Surat Utang Negara untuk satu tahun anggaran, dan dimaksudkan untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan Surat Utang Negara agar tercapai keselarasan antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter.

 

Kedua, UU SUN memberikan landasan hukum bagi Bank Indonesia untuk bertindak sebagai penatausaha Surat Utang Negara (Pasal 12). Bank Indonesia melakukan 3 (tiga) fungsi yaitu pencatatan kepemilikan; penyelesaian transaksi; serta pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara. Kedua hal pertama merupakan fungsi Bank Indonesia sebagai central registry sedangkan hal terakhir merupakan fungsi Bank Indonesia sebagai paying agent.

 

Ketiga, UU SUN memberikan landasan hukum bagi Bank Indonesia sebagai agen lelang di pasar perdana (Pasal 13) dalam penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).  Sedangkan untuk penerbitan Obligasi Negara Bank Indonesia dapat ditunjuk Pemerintah  sebagai agen lelang. Penunjukan Bank Indonesia sebagai agen lelang ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitifas pelaksanaan kebijakan moneter dan sesuai dengan arah kebijakan  Bank Indonesia untuk menggunakan Surat Utang Negara sebagai piranti Operasi Pasar Terbuka (OPT) alternatif di masa mendatang dan secara bertahap dapat menggantikan SBI.

 

Keempat, UU SUN dapat memberikan peran kepada Bank Indonesia sebagai agen Pemerintah dalam kegiatan di pasar sekunder yaitu bahwa Pemerintah dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen pembelian atau penjualan ketika Pemerintah melakukan manajemen utang di pasar sekunder (Pasal 14), misalnya saat melakukan buy back atas Surat Utang Negara yang masih outstanding.

 

Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 

UU SUN juga menyinggung peranan instansi Pemerintah dalam  pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang berfungsi sebagai otoritas Pasar Modal (Pasal 15). Otoritas pasar modal dimaksud adalah Bapepam sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.   Pengaturan dan pengawasan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan para pelaku pasar dan agar kegiatan perdagangan Surat Utang Negara dapat dilaksanakan secara efisien dan sehat.     

 

Pendahuluan

Penerbitan Surat Utang Negara untuk Bank Indonesia

Penerbitan Surat Utang Negara untuk Bank Peserta Rekapitalisasi

Undang-undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Peranan Pemerintah, DPR-RI, Bank Indonesia, dan Bapepam