Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Surat Utang Negara

 

HOME

SEPUTAR SUN
Latar Belakang
Karakteristik
Pasar Perdana
Pasar Sekunder
Penatausahaan
Program Pemerintah

D A T A
Posisi
Seri-Seri
Perdagangan

Kupon & Jatuh Tempo

PUBLIKASI
Berita
Laporan

Peraturan

PENGUMUMAN
Transaksi Harian
Tingkat Kupon VR
Lelang SUN

LAIN-LAIN
Pendidikan 
F.A.Q.
Daftar Alamat
Hubungi Kami

LINK
Bank Indonesia
PMON - Depkeu
Bursa Efek Surabaya

L A T A R   B E L A K A N G

Undang-undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara


Pada tanggal 22 Oktober 2002 Pemerintah memberlakukan Undang-undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (UU SUN)[13]. Makna penting UU SUN adalah: (1) memberikan landasan hukum bagi Pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara; (2) memberikan kepastian hukum bagi investor (pemodal) untuk memiliki Surat Utang Negara sehingga dapat menjadi instrumen investasi yang aman dan bebas risiko; dan (3) memberikan landasan hukum Bank Indonesia sebagai agen lelang dan penatausaha.  

Klasifikasi Surat Utang Negara

 

Mengacu kepada UU SUN, Surat Utang Negara terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON) yang di negara lain masing-masing dikenal dengan sebutan Treasury Bills dan Treasury Notes/Bonds. SPN merupakan Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan  dengan pembayaran bunga secara diskonto, dengan demikian memiliki karakteristik yang mirip dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).  Sedangkan ON berjangka waktu lebih panjang dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto.

 

Berdasarkan Undang-undang, tujuan penerbitan Surat Utang Negara adalah: (1) membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) menutup kekurangan kas jangka pendek akibat  ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran; dan (3) mengelola portofolio utang negara.

 

Berikutnya ...

Pendahuluan

Penerbitan Surat Utang Negara untuk Bank Indonesia

Penerbitan Surat Utang Negara untuk Bank Peserta Rekapitalisasi

Undang-undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Peranan Pemerintah, DPR-RI, Bank Indonesia, dan Bapepam


[13] Sebelum  Undang-undang ini disahkan, istilah Surat Utang Negara (SUN) lebih dikenal sebagai Obligasi Pemerintah.