Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

DIY Termashur karena Kepahlawanannya

Pemerintah RI yang baru saja berdiri, merasakan betapa beratnya tugas-tugas yang harus dihadapi. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang dalam Naskah Proklamasi disebutkan:

akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya

ternyata  merupakan tugas yang sangat berat dan berbahaya, karena berarti harus merebut kekuasaan dari kaum penjajah.

Sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, ternyata kaum penjajah tidak mau mengakui kedaulatan RI, bahkan berusaha untuk menggagalkannya dengan melancarkan serangan-serangan. Jakarta sebagai Ibukota negara diserang oleh tentara sekutu dan berhasil mendudukinya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan RI tidak mungkin lagi dilaksanakan di Jakarta.  

Menghadapi situasi seperti ini diputuskan untuk memindahkan pemerintahan ke daerah yang lebih aman. Yogyakarta terpilih sebagai Ibukota Negara dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan itu, dengan pertimbangan kota ini dipandang sebagai kota pedalaman yang relatif lebih aman dari serangan tentara sekutu. Selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki tradisi pemerintahan daerah yang tertib, teratur, sudah berjalan baik secara berkesinambungan sejak zaman penjajahan Jepang sampai dengan zaman republik. Dengan demikian diharapkan Yogyakarta dapat menjamin stabilitas pemerintahan RI. Maka sejak tanggal 4 Januari 1945, Yogyakarta menjadi Ibukota negara RI. Presiden Soekarno selama lebih dari satu bulan di Puro Pakualaman, sambil menunggu perbaikan Gedung Negara ( Gedung Agung sekarang) yang rusak akibat perang waktu itu. Suasan cukup tenteram dan pemerintahan RI berjalan baik. Sri Sultan Hamengku Buwono sendiri menyanggupi untuk menjaga keamanan dan keselamatan Pemerintahan RI dengan segala kemampuan yang ada.

Di Yogyakarta, pemerintah RI mulai membangun Angkatan Udara, membentuk Kepolisian Negara dan mencetak Uang RI untuk yang pertama kalinya.

Pada bulan September 1948, PKI melakukan pemberontakan di Madiun dan mengkhianati cita-cita proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dalam situasi yang belum sepenuhnya terkendali akibat pemberontakan ini, Belanda memanfaatkan untuk secara tiba-tiba menyerang Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, sehingga berhasil menguasai Ibukota Negara (Yogyakarta).

Menhadapi serangan ini, muncul semboyan alon-alon waton kelakon yang bukan berarti bekerja santai, akan tetapi memiliki makna filsafati yang sangat dalam yaitu perjuangan dilaksanakan dengan penuh perhitungan perjuangan tidak boleh dilakukan dengan gegabah atau hanya bermodalkan berani saja. Karena keterbatasan-keterbatasan yang ada maka perjuangan harus dilakukan alon-alon, tidak terburu-buru atau tergesa-gesa tanpa perhitingan, tetapi pasti berhasil (kelakon) bahkan kalau perlu berani menempuh jalan panjang. Oleh karena itulah, taktik perjuangan yang dipergunakan Panglima Besar jenderal Soedirman, pemimpin tentara Indonesia dalam menghadapi Belanda adalah manunggal dengan rakyat membaur dengan mereka dalam melaksanakan perang gerilya melawan penjajah. Pada waktu itu dicanangkan suatu bentuk peperangan inkonvensional, yaitu perang yang tidak mengenal medan pertempuran dan tidak mengenal garis demarkasi. Perang melawan penjajah merupakan perang dalam segala bidang dan dengan segala cara. Itulah pola pemikiran luas TNI yang tidak terbatas kepada kemiliterannya saja. Konsep perang inkonvensional ini kemudian dikenal sebagai Perang Rakyat Semesta.

Ketika kaum tentara dan laskar-laskar rakyat memasuki desa-desa dalam rangka melaksanakan perang gerilya tersebut, ternyata rakyat menyambutnya dengan penuh semangat dan memberikan bantuan sepenuhnya kepada kaum pejuang. Markas-markas pertahanan segera disiapkan, keperluan perjuangan seperti makan dan dapur umum didirikan oleh kaum ibu, regu-regu palang merah dibentuk dan lain sebagainya. Semangat dan pengorbanan rakyat yang diberikan kepada kaum pejuang untuk menghadapi penjajah sehari setelah serangan belanda ke Yogyakarta, telah mengilhami ditetapkannya tanggal 20 Desember 1948 sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, sebagai wujud penghargaan kita terhadap pengorbanan dan kekompakan perjuangan rakyat melawan kaum penjajah yang muncul sesaat setelah kota Yogyakarta diduduki balanda.

Sementara itu, para pemimpin republik menempuh jalan lain, mereka tidak mengikuti perang gerilya, karena para pemimpin waktu itu adalah kaum politisi yang sejak masa mudanya berjuang melalui kegiatan politik, menulis disurat kabar, berpidato di depan rakyat, menghimpun perkumpulan-perkumpulan dan melaksanakan pergerakan politik serta mendirikan partai-partai politik yang bertindak sebagai oposisi terhadap pemerintah penjajah dan aksi non kooperatif lainnya, sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Walaupun banyak dari mereka harus keluar masuk penjara atau dibuang ke Tanah Merah atau keluar negeri.Oleh karena mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memegang senjata, maka jalan yang ditempuh adalah diplomasi.

Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Perdana Mentri Syahrir dan banyak Mentri yang lain memutuskan untuk melimpahkan kekuasaan pemerintah RI kepada sebuah Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat Mr. Safruddin Prawiranegara, Mentri Kemakmuran yang saat itu sedang berada di Bukit Tinggi, mendapat perintah untuk memimpin Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat. Sedangkan Mr. AA. Maramis (Mentri Keuangan), LN. Palar dan Dr. Sudarsono yang waktu itu sedang berada di India diberi tugas untuk mempersiapkan diri apabila sewaktu-waktu diperlukan membentuk Pemerintahan RI di pengasingan yaitu apabila Mr. Sarifuddin Prawiranegara tidak berhasil melaksanakan tugasnya.

Setelah taktik militer dan taktik diplomasi diatur, Presiden, Wakil Presiden dan beberapa mentri yang berda di yogyakarta tetep berada di Istana Kepresidenan, tanpa dikawal oleh tentara dan juga tidak mempersenjatai diri. Hal ini dimaksudkan agar apabila tentara Belanda menangkap para pemimpin RI, mereka tidak akan diperlakukan sebagai tawanan perang tetapi sebagai tawanan politikyang dilindungi oleh hukum internasional. Memang semua akhirnya terjadi. Para pemimpin RI Ditawan Belanda dan dibuang ke Sumatra.

Dengan kedua taktik ini, maka tentara pendudukan Belanda di Yogyakarta tidak langsung medapatkan perlawanan dari tentara Indonesia. Inipun berarti, harapan tentara Belanda, yakni terjadinya perang terbuka yang dapat memaksa tentara Indonesia menyerah kalah, juga tidak terwujud. Dalam penyerangan Ke Istana Kepresidenan, Belanda tidak memperoleh apa yang diinginkan karena para pemimpin republik yang berada di Yogyakarta ternyata sudah tidak memiliki kekuasan lagi karena telah dilimpahkan kekuasaan kepada Mr. Sarifuddin Prawiranegara. Sementara itu, setiap malam tentara pendudukan Belanda mendapat gangguan dari para pejuang yang merlaksanakan taktik gerilya, dengan melakukan penculikan-penculikan, aksi sabotase, bumi hangus dan sebagainya. Seiring dengan perjuangan tersebut, di forum politik internasional, RI tetap aktif dan terus mengembangkan opini dunia.

Menghadapi situasi seperti ini, tentara pendudukan Belanda berusaha mensekati Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan mengajak bekerjasama. Namun sejak awal Sri Sultan Hamengku Buwono IX memperlihatka sikap anti Belanda dan menunjukan kekuasaannya sebagai Sultan. Tentara pendudukan tidak mampu mengatasi sikap keras Sri Sultan Hamengku Buwono IX, bahkan akhirnya mengakui kekuasaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan menyatakan Keraton Yogyakarta, Pura Pakualaman dan Kepatihan sebagi kawasan bebas (immum). Situasi seperti itu sesuai dengan ramalan Jangka Jayabaya yang menyatakan, bahwa negara mung kari sak megaring payung, yaitu hanya tinggal seluas keraton Yogyakarta. Namun dari keraton inilah, perjuangan selanjutnya dapat dilaksanakan termasuk persiapan Serangan Umum dan akhirnya mampu menopang perjuangan diplomasi RI di PBB. Akhirnya Dewan Keamanan PBB memutuskan penarikan tentara pendudukan Belanda dari Yogyakarta, yang pelaksanaannya diawasi oleh sebuah komisi khusus dari PBB (UNCI), sedangkan pengendalian keaamanan oleh pihak RI dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Peristiwa mundurnya tentara pendudukan Belanda ini dikenal sebagai peristiwa Jogja Kembali.

Setelah Konperensi Meja Bundar di Denhaag. Pemerintah kerajaan Belanda mengakui kedaulatan RI, dengan Syarat Negara RI harus meninggalkan bentuk Kesatuannya dan berubah bentuk menjadi Federasi, dengan alasan bahwa wilayah RI sudah terpecah belah.

Tanggal 27 Desember 1949 Republik Indonesia Serikat di bentuk dan Ir. Soekarno diangkat menjadi Presiden RIS. Daerah-daerah berdiri sendiri sebagai suatu daerah atau negara bagian RIS. Ada yang menamakan diri negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur, Distrik Federal Jakarta, Daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan lain-lain. Yogyakarta tetap sebagai negara RI dan menjadi negara bagian RIS. Mr. Assaat ditunjuk sebagai pemangku jabatan Presiden RI di Yogyakarta setelah Ir. Soekarno diangkat menjadi Presiden RIS. Maka secara Nasional Yogyakarta merupakan B umi Mataramyang tetap menjadi bagian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Back Print