Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Persatuan Pelajar Indonesia di Tunisia
اتحاد الطلبة الأندونيسين بتونس
Association des Etudiants Indonésiens en Tunisie

Selamat Datang - Welcome - Bienvenue - أهلا و سهلا

Halaman Depan - Organisasi PPI-Tunisia - Tulisan - Album Foto - Tentang Tunisia

 Terbaru - Populer
   
   
   
   
   
 Organisasi PPI-Tunisia
 Profil Singkat
   Anggaran Dasar
   Anggaran Rumah Tangga
   Struktur Organisasi
   Program Kerja
   Serba-Serbi PPI
   Album Foto
 Tunisia Selayang Pandang
 

 Profil Singkat

   Sejarah
   Kependudukan
   Pendidikan
   Islam di Tunisia
   Tempat-Tempat Pariwisata
   Serba-Serbi Tunisia
 Sekilas Info
   Info Terbaru!
PPI Tunisia mendirikan organisasi tandingan PBB.


Bagi negara, tokoh negara dan pemerintahan, perusahaan multimilioner, orang-orang kaya di dunia, dan siapa saja yang ingin bergabung silahkan hubungi kami


 Tulisan
   Quran dan Hadits
   
   Akhlak
   
   Filsafat
   
   Sejarah dan Peradaban
   
 

 Ilmu-ilmu Sosial

   
   Hukum
   
   Seni
   
   Umum
   
 Forum
   Kotak Surat
   
   Titip Salam
   
   

IRAK PASCA REZIM SADDAM HUSEIN

Oleh: Fathurrahman Yahya

Jatuhnya kota Baghdad ke tangan pasukan AS dan sekutunya (9/4/2003) memunculkan pertanyaan berbagai kalangan. Mengapa tentara sekutu begitu mudah memasuki Baghdad tanpa perlawanan sama sekali dari tentara Irak? Apakah para jenderal mengkhianati Presiden Saddam Husein dan melakukan kesepakatan diam-diam dengan pasukan sekutu? Apakah Presiden Saddam Husein beserta keluarganya masih hidup atau sudah meninggal tertimbun reruntuhan sebuah Villa di kota El-Mansur yang diduga sebagai tempat perlindungan terakhir?

Pertanyaan-pertanyaan di atas hingga saat ini masih mengandung teka-teki, walaupun Televisi Abu Dhabi (19/4) melansir berita keberadaan Saddam Husein dan pengawalnya pada hari masuknya pasukan sekutu ke kota Baghdad. Kini pertanyaan lain yang menarik perhatian banyak kalangan adalah siapa yang akan memerintah di Irak pasca rezim Saddam Husein? Kevakuman pemerintahan di Irak saat ini sangat berdampak negatif pada stabilitas sosial politik dan keamanan, sehingga kerusuhan sosial, konflik antar etnis, penjarahan dsb. tidak dapat dihindari.

Dalam rangka mengisi kevakuman tersebut, para elit politik dan tokoh partai-partai oposisi bermunculan menawarkan diri untuk menjadi orang nomor satu di Irak misalnya; Ahmad Shalabi (Kongres Nasional Irak), Mas’ud Barazani (Partai Demokratik Kurdistan), Mohammad Baqir Hakim (Dewan Tertinggi Revolusi Islam Irak), ‘Ayyad ‘Alawy (Gerakan Persetujuan Nasional Irak), Syerif Ali Ben Husein (Gerakan Monarki Konstituional) dan Jalal Thalabani dari partai Persatuan Nasional Kurdistan. Namun tokoh-tokoh tersebut di atas hanya sebatas kontestan karena pada akhirnya akan dipilih sendiri oleh AS, karena kunci pemerintahan masa depan di Irak sebenarnya berada di tangan negara super power ini. Strategi politik-pemerintahan yang dirancang AS di Irak pasca jatuhnya rezim Saddam Husein tidak jauh berbeda dengan strateginya di Afganistan pasca jatuhnya rezim Taliban. Kini sedang dicari seorang tokoh Irak yang bisa bekerjasama dengan pemerintah Washington guna melancarkan kepentingan politik, ekonomi dan strateginya di kawasan. Hanya saja, pemerintah Washington tidak akan menyerahkan posisi strategis pemerintahan di Irak kepada orang Irak secepat membalikkan telapak tangan sebagaimana dipilihnya Hamed Kardhai di Afganistan.

Dalam invasi militer ke Irak, AS memiliki tujuan ganda, tidak sekedar ingin memusnahkan senjata terlarang yang dimiliki Irak dan menguasai sumber-sumber minyak, tetapi untuk memberikan jaminan keamanan bagi sekutu tradisionalnya yaitu Israel. Bagi Israel, Irak Saddam Husein yang mendukung perjuangan rakyat Palestina merupakan bahaya laten yang akan mengancam posisi Israel di kawasan karena kekuatan persenjataannya. Karenanya, pasca jatuhnya rezim Saddam Husein, pemerintah Washington tidak segan-segan menunjuk Jay Garner untuk menjadi penguasa sementara di Irak, padahal Jenderal yang dikenal sebagai pedagang senjata kelas dunia ini adalah termasuk antek zionisme Yahudi yang anti Arab.

Penunjukan Jenderal (purn) Garner tentunya sudah melalui perhitungan politik dan stretegi yang sangat matang. Paling tidak, ada tiga kepentingan yang akan dilakukan Jenderal Jay Garner selama mengendalikan pemerintahan transisi di Irak yang diperkirakan berlangsung dua atau tiga tahun yaitu: Pertama, melakukan kesepakatan proyek-proyek ekonomi dan kontrak-kontrak komersial sebelum terbentuknya pemerintahan sipil dan kembalinya kehidupan politik nasional Irak, Kedua, melakukan kesepakatan damai dengan Israel dan mengaktifkan saluran pipa minyak dari Kirkuk-Musol-Heiva. Ketiga, Membentuk pemerintahan yang pro AS dan Israel sebagai kawan –bukan lawan, sehingga pemerintah Irak yang baru dapat bekerjasama dalam melancarkan kepentingan-kepentingan AS maupun Israel, terutama memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan AS untuk beroperasi di Irak dan menerima para pengungsi Palestina yang selama ini menjadi beban berat Israel dan menggalakkan pemukiman Yahudi di Irak, demi tercapai cita-cita berdirinya Negara Israel Raya.

Para pemimpin negara-negara Arab tentunya tidak rela atas penunjukan Jay Garner sebagai penguasa di Irak. Tetapi mereka harus menerima kenyataan pahit ini, karena Garner juga tidak akan sendirian. Ia didukung oleh elit-elit politik Irak, terutama dari partai oposisi. Setidaknya, tokoh-tokoh yang mewakili fraksi-fraksi politik, etnik dan keagamaan akan dijadikan penguasa-penguasa daerah demi memelihara stabilitas kehidupan sosial politik dalam masa transisi. Mengenai lama atau tidaknya keberadaan Garner di Irak, sangat tergantung kepada berhasil atau tidaknya Garner itu sendiri melaksanakan kepentingan-kepentingan AS dan sekutunya sebagaimana disebutkan di atas.

Persoalan Irak masih panjang, AS juga tidak akan terburu-buru menyerahkannya kepada PBB, walaupun negara-negara yang menolak perang seperti Perancis, Jerman dan Rusia sudah memberi lampu hijau untuk membicarakan pembangunan kembali Irak lewat jalur PBB. Menurut pengamatan sementara penulis, pembangunan infrastuktur yang meliputi saluran pipa minyak, jembatan, perumahan, sekolah dll. akan didominasi oleh perusahan-perusahaan AS, sedangkan untuk pemulihan stabilitas keamanan akan diserahkan kepada PBB karena biaya keamanan lebih besar daripada biaya pembangunan infrastruktur. Konon, biaya untuk pembangunan kembali infrastruktur di Irak diperkirakan mencapai US $ 2.5 milyar atau lebih, sedangkan biaya untuk keamanan diperkirakan akan mencapai US $ 17 milyar.

Sudah pasti, beban biaya yang sangat besar itu tidak akan ditanggung oleh AS dan sekutunya. Jelasnya, AS dan sekutunya tidak akan membayar faktur-faktur kerusakan sistem pemerintahan dan infrastruktur yang dirusaknya akibat perang, bahkan ia akan melimpahkannya kepada masyarakat internasional. Ibarat makan nangka, AS akan menyerahkan getah dan kulitnya kepada PBB, terutama negara-negara yang menolak perang. Allahu Alam. (Fath)

Kembali Ke Atas

 
Copyright © 2006-2007 PPI-Tunisia. All Rights Reserved
Supported by Pulau Damai Technologies