Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

From: Hisbullah <hisbullah@nym.alias.net>

 

: TENTANG NEGARA ISLAM INDONESIA

 

Sampai  sekarang pun masih banyak pejuang-pejuang  yang  namanya

dihilangkan   dalam  sejarah  Indonesia  hanya   karena   mereka

bertempur di bawah panji Islam. Maklumlah, memutarbalikkan fakta

di Indonesia adalah lumrah, tergantung siapa yang berkuasa  saat

itu.  Salah satu contohnya adalah Hizbullah. Siapa  yang  pernah

mendengar  satuan tentara ini? Bandingkan dengan Siliwangi  yang

namanya tercetak di hampir seluruh buku sejarah. Padahal Belanda

justru   paling  takut  terhadap  Hizbullah.   Ketika   prajurit

Siliwangi  ber-"long  march"  meninggalkan  Jawa  Barat,  justru

Hizbullah tetap bertahan sambil melakukan perlawanan sengit yang

membuat  Belanda getir bila mendengar namanya.  Masyarakat  juga

sudah  dicekoki  bahwa  DI-TII  (Darul  Islam  -  Tentara  Islam

Indonesia)  itu  pemberontak  tanpa  menyebutkan  bahwa   DI-TII

memproklamirkan  berdirinya  Negara  Islam  Indonesia  di   saat

pemerintah  RI  tidak  mempunyai kekuasaan (Jawa  Barat  ada  di

tangan  Belanda).  Padahal  apa bedanya  dengan  Indonesia  yang

memproklamirkan  kemerdekaannya  tanggal 17  Agustus  1945  saat

Jepang menyerah terhadap Sekutu?

 

Saya  jadi  teringat dengan kisah tentang  seorang  Indian  yang

menonton  film  koboy. Dalam film itu  dikisahkan  Indian  kalah

perang  melawan pasukan kavaleri. Karena tidak tahan, si  Indian

itu  maju  ke  depan lalu  merobek-robek  layar  bioskop  sambil

berteriak, "Sebetulnya Indian yang menang. Hanya masalahnya saya

tidak bisa membuat film."

 

Rejim pemerintahan lama memang lebih memilih menghantam  gerakan

Islam  daripada gerakan non-Islam. Alasannya, dunia  tidak  akan

gempar  bila  yang mati adalah orang Islam.  Kalaupun  ada  yang

mengecam  paling-paling negara Islam yang tidak ada  apa-apanya.

Anggap  saja  angin lalu. Lagi pula negara-negara  Islam  sedang

sibuk membenahi negaranya sendiri yang memang belum semaju dunia

barat.

 

Puluhan ribu orang Islam gugur di Aceh dan Tanjung Priok. Adakah

dunia gempar? Pernahkah kita melakukan penyelidikan serius? Tapi

bila yang mati orang Timor-Timur, dunia barat (bahkan newsgroups

Internet) beramai-ramai buka mulut.

 

Kehendak  rakyat tidak bisa diredam selama-lamanya. Kelak  suatu

saat  bendungan itu akan hancur juga. Ini hanya  masalah  waktu.

Contoh  paling  nyata  adalah  jatuhnya  pemerintahan  Soeharto.

Sayangnya  walau sekarang sudah jaman reformasi tapi  cakar  dan

pengaruh  kekuatan  lama masih terbenam erat.  Masyarakat  masih

ditakut-takuti  kabar  bohong  tantang  akibat  dari  berdirinya

partai/negara  Islam.  Ada yang bilang semua orang  harus  masuk

Islam, semua wanita harus pakai jilbab, tidak ada bioskop, tidak

ada gereja, bahkan orang-orang China akan disunat semua. Padahal

pemerintahan  Islam  sangat  melindungi  dan  memberi  kebebasan

beragama  terhadap  pemeluk  agama lain.  Orang  harus  berpikir

berkali-kali   bila   berniat  melakukan   kejahatan   (korupsi,

penodongan,  perkosaan,  penjarahan,  pembakaran,  dll)   karena

hukumannya bisa membuat orang benar-benar kapok. Malah saya kira

justru  orang  non-Islamlah  yang  paling  merasa   diuntungkan.

Keselamatan  diri dan kebebasan beragama mereka lebih  terjamin,

tapi mereka terbebas dari hukum Islam yang terkenal keras karena

hukum  Islam hanya boleh dijatuhkan ke orang Islam. Insya  Allah

dalam  negara Islam kejadian seperti tanggal 14 Mei  1998  tidak

akan terulang lagi.

 

 ---------

 Hisbullah

 ---------

 

Pimpro wrote:

> Stockholm, 29 juni 1998.

> Ahmad SudirmanModular Ink Technology Stockholm - SWEDIA.

> ahmad@dataphone.se

>

> Saudara-saudaraku di tanah air.

> Dalam tulisan-tulisan yang lalu, saya telah menulis mengenai Negara

> Islam Indonesia akan muncul di bumi Indonesia. Sebenarnya Negara Islam

> Indonesia telah diproklamirkan empat puluh sembilan tahun yang lalu,

> tepatnya tanggal 7 agustus 1949 di daerah Malangbong, Garut, Jawa Barat

> oleh Imam Negara Islam Indonesia Almarhum Sekarmadji Maridjan

> Kartosoewirjo. Dimana bunyi proklamasi Negara Islam Indonesia adalah

> sebagai berikut : "Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Nama Allah Yang Maha

> Pemurah, Maha Pengasih, Ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna

> Muhammadarrasulullah. Kami Ummat Islam Bangsa Indonesia menyatakan

> BERDIRINYA NEGARA ISLAM INDONESIA. Maka Hukum yang berlaku atas Negara

> Islam Indonesia itu, ialah HUKUM ISLAM. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

> Allahu Akbar. Atas nama Ummat Islam Bangsa Indonesia. IMAM NEGARA ISLAM

> INDONESIA. ttd. (S.M. KARTOSOEWIRJO). Madinah Indonesia, 12 Syawal 1368

> / 7 Agustus 1949. Tanggal 7 agustus 1949 adalah bertepatan dengan Bung

> Hatta pergi ke Belanda untuk mengadakan perundingan Meja Bundar, yang

> berakhir dengan kekecewaan. Dimana hasil perundingan tersebut adalah

> Irian Barat tidak dimasukkan kedalam penyerahan kedaulatan Indonesia,

> lapangan ekonomi masih dipegang oleh kapitalis barat.

>

> Negara Islam Indonesia diproklamirkan di daerah yang dikuasai oleh

> Tentara Belanda, yaitu daerah Jawa Barat yang ditinggalkan oleh TNI

> (Tentara Nasional Indonesia) ke Jogya. Sebab daerah de-facto R.I. pada

> saat itu hanya terdiri dari Yogyakarta dan kurang lebih 7 Kabupaten saja

> ( menurut fakta-fakta perundingan/kompromis dengan Kerajaan Belanda;

> perjanjian Linggarjati tahun 1947 hasilnya de-facto R.I. tinggal pulau

> Jawa dan Madura, sedang perjanjian Renville pada tahun 1948, de-facto

> R.I. adalah hanya terdiri dari Yogyakarta). Seluruh kepulauan Indonesia

> termasuk Jawa Barat kesemuanya masih dikuasai oleh Kerajaan Belanda.

>

> Jadi tidaklah benar kalau ada yang mengatakan bahwa Negara Islam

> Indonesia didirikan dan diproklamirkan didalam negara Republik

> Indonesia. Negara Islam Indonesia didirikan di daerah yang masih

> dikuasai oleh Kerajaan Belanda.

>

> Negara Islam Indonesia dengan organisasinya Darul Islam dan tentaranya

> yang dikenal dengan nama Tentara Islam Indonesia dihantam habis-habisan

> oleh Regim Soekarno yang didukung oleh partai komunis Indonesia(PKI).

> Sedangkan Masyumi (Majelis syura muslimin Indonesia) tidak ikut

> menghantam, hanya tidak mendukung, walaupun organisasi Darul Islam yang

> pada mulanya bernama Majlis Islam adalah organisasi dibawah Masyumi yang

> kemudian memisahkan diri. Seorang tokoh besar dari Masyumi almarhum M

> Isa Anshary pada tahun 1951 menyatakan bahwa "Tidak ada seorang

> muslimpun, bangsa apa dan dimana juga dia berada yang tidak bercita-cita

> Darul Islam. Hanya orang yang sudah bejad moral, iman dan Islam-nya,

> yang tidak menyetujui berdirinya Negara Islam Indonesia. Hanya jalan dan

> cara memperjuangkan idiologi itu terdapat persimpangan dan perbedaan.

> Jalan bersimpang jauh. Yang satu berjuang dalam batas-batas hukum,

> secara legal dan parlementer, itulah Masyumi. Yang lain berjuang dengan

> alat senjata, mendirikan negara dalam negara, itulah Darul Islam"

> (majalah Hikmah, 1951).

>

> Ketika Masyumi memegang pemerintahan, M Natsir mengirimkan surat kepada

> SM Kartosoewirjo untuk mengajak beliau dan kawan-kawan yang ada di

> gunung untuk kembali berjuang dalam batas-batas hukum negara yang ada.

> Namun M Natsir mendapat jawaban dari SM Kartosoewirjo "Barangkali

> saudara belum menerima proklamasi kami"(majalah Hikmah, 1951).

>

> Setelah Imam Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo terbunuh di

> gunung pada tahun 1962 regim Soekarno dengan dibantu oleh PKI yang

> diteruskan oleh regim Soeharto dengan ABRI-nya telah membungkam Negara

> Islam Indonesia sampai sekarang. Sebenarnya Negara Islam Indonesia masih

> ada dan tetap ada, walaupun sebagian anggota-anggota Darul Islam sudah

> pada meninggal, namun ide Negara Islam Indonesia masih tetap bersinar di

> muka bumi Indonesia*.*Wassalam,Ahmad Sudirman

 

-----------------------------------------------------

 

Komentar Hudoyo:

 

Betul, ide Negara Islam Indonesia tetap ada dan akan tetap ada di bumi

Indonesia, tetapi berapa banyakkah kaum Muslim yang mendukungnya? Saya rasa

bagian terbesar Muslim Indonesia bersikap moderat -- malah ada yang

menyebut "Muslim sekuler" -- dan tidak menghendaki suatu bentuk negara

Islam di Indonesia. Ini tercermin dalam sikap PB NU, PP Muhammadiyah,

Nurcholish Madjid, Alwi Shihab dll. Belum lagi para "Muslim sekuler" yang

ada di dalam kelompok-kelompok nasionalis, yang juga merupakan salah satu

kelompok masyarakat mayoritas di negeri ini.

 

  Hussein [maksudnya Hussein Umar, Wakil Ketua DDII yang juga tokoh

  ICMI/hh] menilai, setiap kelompok agama atau ideologi sebenarnya

  memiliki komponen "fundamentalis", lebih tepatnya ekstrem radikal.

  Di kalangan Islam Indonesia, kelompok radikal itu pun ada, tapi

  persentase mereka sangat kecil dan tidak memperoleh dukungan.

  [Mingguan UMMAT, no.49 Th.III, 29 Juni 1998]

 

Oleh karena itu, saya mendukung antisipasi Amien Rais ini:

 

  AMIEN RAIS: INDONESIA TIDAK AKAN PERNAH MENJADI NEGARA ISLAM

 

  Dalam dialog "Reformasi Pembaruan" di Malang, Senin (15/6) malam,

  Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais menegaskan, Indonesia tidak akan

  pernah menjadi negara Islam sekalipun 87% penduduknya beragama Islam.

  Bentuk negara Pancasila sudah merupakan konsensus para pendiri

  negara ini.

  [KOMPAS, Rabu 17 Juni 1998]

 

Begitu pula sinyalemen Nurcholish Madjid dan Said Aqil Siradz (Khatib

Syuriah PB NU) ini yang diungkapkan di dalam kampus IAIN Jakarta:

 

  FENOMENA PARTAI BARU SIMBOL KOMUNALISTIK AKAN HAMBAT REFORMASI

 

  Pembentukan dan pertumbuhan partai harus diarahkan sedemikian rupa

  sehingga menghasilkan suatu struktur politik terbaik untuk mendukung

  ide universal reformasi dan demokratisasi, bukannya mengatasnamakan

  prinsip komunalistik, yang sekarang sering disebut SARA (Suku, Agama,

  Ras, Antargolongan). Pelarian pada simbol-simbol komunalistik itu

  dapat menghambat pertumbuhan dan pelaksanaan ide universal gerakan

  reformasi dan demokratisasi. Demikian diutarakan Ketua Yayasan

  Wakaf Paramadina Dr Nurcholish Madjid, dalam diskusi bertema

  "Partai Politik Agama". Diskusi diselenggarakan Pusat Pengkajian

  Islam dan Masyarakat (PPIM) Institut Agama Islam Negeri Jakarta,

  Senin (8/6). Hadir pula sebagai pembicara, Uskup Agung Jakarta

  Julius Kardinal Darmaatmadja, peneliti LIPI Dr Mochtar Pabottingi,

  dan Khatib Syuriah PB Nahdlatul Ulama (PB NU) Said Aqil Siradz.

  [...]

 

  Sebuah kemunduran

 

  Said Aqil Siradj menyayangkan digunakannya agama Islam sebagai

  kemasan sebuah partai, sebab dapat merugikan agama itu sendiri.

  Agama yang ditumpangi politik akan menjadi tidak murni dan adalah

  sebuah kemunduran jika ada partai mengatasnamakan Tuhan, lanjutnya.

 

  "Lebih repot lagi jika ada pengurus partai yang merasa menjadi

  wakil Tuhan, sehingga jika ada orang yang tidak setuju dengan

  pendapatnya, orang itu dicap kafir," kata Said.

  [...]

  [KOMPAS, tanggal lupa dicantumkan, mungkin Selasa 9 Juni]

 

Kemudian, pernyataan Gus Dur, PB NU dan seluruh Generasi Muda (GM) NU ini:

 

  NU UTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA

 

  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) mengakui dan mendukung

  konstitusionalitas Presiden BJ Habibie. Konstitusionalitas

  kepresidenan itu harus didasarkan pada kepentingan nasional bukan

  pada kepentingan golongan.Demikian penegasan Ketua Umum PB NU

  KH Abdurrahman Wahid dalam pembicaraan melalui telepon dengan

  Kompas, Minggu (24/5) malam.

 

  Gus Dur, panggilan akrab KH Abdurrahman Wahid, mengutarakan, PB NU

  menolak segala pemikiran dan tindakan kalangan tertentu yang lebih

  mengutamakan Islam dengan membawa kerugian bagi kepentingan bangsa

  secara keseluruhan. [...]

 

  Pertegas sikap

 

  Pernyataan Ketua Umum PB NU ini semakin melengkapi sikap PB NU

  yang tercermin dalam pernyataan PB NU bertanggal 21 Mei 1998,

  serta mempertegas pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB NU

  H Achmad Subagdja. Generasi Muda (GM) NU, yaitu GP Ansor,

  Fatayat NU, IPNU (Ikatan Putra Nahdlatul Ulama), IPPNU (Ikatan

  Putra Putri Nahdlatul Ulama), dan PMII (Pergerakan Mahasiswa

  Islam Indonesia) juga telah mengeluarkan pernyataan sikap yang

  senada.

 

  Sekjen Subagdja mengatakan, tindakan mengatasnamakan agama dalam

  usaha membentuk legitimasi politik adalah langkah yang sangat

  tidak etis, karena hal itu dapat menimbulkan perpecahan dalam

  persatuan dan kesatuan nasional, serta memperberat langkah dalam

  melaksanakan reformasi (Kompas, 24/5).[...]

 

  PB NU menyerukan kepada seluruh jajaran NU, seperti badan otonom

  dan lembaga, agar tetap istiqomah dan tenang, dalam upaya

  membentengi masyarakat dari kemungkinan adanya tindakan destruktif,

  yang dapat memecah belah persaudaraan, persatuan, dan kesatuan

  bangsa.

 

  Seluruh warga NU, seperti para alim ulama, pimpinan Pondok

  Pesantren, dan mubaligh, harus senantiasa melakukan bimbingan kepada

  masyarakat, untuk selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, agar upaya

  penyelesaian krisis nasional yang dirasakan bangsa Indonesia, segera

  membuahkan hasil.

 

  GM NU menyatakan kepada seluruh golongan masyarakat bahwa tidak ada

  satu kekuatan pun yang berhak mengatasnamakan Islam, sebagai satu

  kekuatan yang mewakili seluruh umat Islam, untuk diperhadapkan dengan

  kekuatan rakyat, mahasiswa, dan gerakan prodemokrasi, yang menuntut

  reformasi total. Hal ini didasari adanya perkembangan di tengah

  masyarakat, yang bernuansa mempertentangkan kelompok agama tertentu

  dengan kelompok agama lain.

 

  GM NU menolak penggunaan Islam sebagai alat untuk merebut atau

  mempertahankan kekuasaan. Masyarakat Indonesia yang majemuk, seluruh

  komponennya, baik mayoritas maupun minoritas, berhak memperoleh

  perlindungan dan rasa aman.

  [KOMPAS, Senin 25/5]

 

                                        *****

 

Bagian terbesar rakyat Indonesia (bukan hanya Soekarno dan PKI, atau

Soeharto dan ABRI) mendukung negara kesatuan yang diproklamirkan tgl 17

Agustus 1945 dan UUD-nya disahkan tgl 18 Agustus 1945. UUD itu berdasarkan

Pancasila sebagai falsafah bangsa, falsafah negara, maupun falsafah hukum.

Oleh karena itu, gerakan PKI-Muso di Madiun th 1948, gerakan DI/TII dengan

Negara Islam Indonesia-nya di Jawa Barat, gerakan Kahar Muzakar di Sulsel,

gerakan-gerakan separatis di Sumatra dan Sulawesi Utara tahun 1950-an dsb

saya lihat sebagai pemberontakan terhadap negara kesatuan yang

diproklamirkan tgl 17-8-45 itu. Pemberontakan-pemberontakan itu ditumpas

dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia, bukan hanya ABRI.***