Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

KASUS SEGARA ANAKAN

 

EKSOSISTEM MANGROVE MILIK UMAT MANUSIA, BUKAN HANYA PENDUDUK SEBUAH KABUPATEN.

Oleh Karma Isvasta Eka

 

Beberapa waktu yang lalu terbetik berita bahwa proyek penyodetan S.Citanduy terancam batal. Ini sebagai akibat terkatung-katungnya pelaksanaan proyek yang menyebabkan penyandang ADB mengancam untuk menghentikan penyaluran dananya. Padahal proses negosisasi masalah ini telah menguras energi dan uang yang cukup banyak. Kasus ini muncul sebagai akibat penolakan sebagian penduduk di wilayah Ciamis, yang dikompori sebuah LSM, dengan alasan tanpa hasil penelitian. Tulisan ini hanya bermaksud memberikan sedikit gambaran tentang ekosistem mangrove kepada yang awam, agar bisa memahami betapa pentingnya ekosistem mangrove.

Di dunia ini terdapat bermacam-macam ekosistem, dan salah satu ekosistem yang mempunyai ciri kharakteriktik tersendiri adalah ekosistem mangrove. Kekhasan ekosistem mangrove karena keterbatasan areanya yang tidak begitu banyak di dunia ini. Ekosistem ini hanya bisa dijumpai di daerah pantai, itupun masih membutuhkan syarat-syarat khusus. Karena itu tidak setiap pantai mempunyai ekosistem mangrove.

Salah satu ciri ekosistem mangrove yang bisa dilihat adalah dengan adanya hutan mangrove ataupun tanam-tanaman khas mangrove. Di dalam ekosistem mangrove inilah dijumpai bermacam-macam organisme yang saling mendukung satu sama lain. Di dalam ekosistem akan dijumpai jaring-jaring makanan yang sangat lengkap karena kekayaan unsur haranya.

Keaneka ragaman hayati adalah keaneka ragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik lainnya. Keaneka ragaman di dalam ekosistem mangrove mencakup keaneka ragaman di dalam species, antar species dan ekeosistem.

Di Jawa Tengah ekosistem mangrove dapat dijumpai di sebagian wilayah pantai utara P. Jawa dan Karimunjawa, sedang di pantai selatan P. Jawa hanya bisa dijumpai kawasan Pacitan dan daerah Merubetiri atau tapal kuda bagian selatan dan Jawa Tengah di wilayah Cilacap khususnya di Segara Anakan. Namun demikian area hutan mangrovenya nampaknya juga mengalami nasib yang sama dengan hutan-hutan lain yang ada di daratan.

Hutan mangrove Segara Anakan termasuk dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas barat, yang luasnya secara keseluruhan sebesar 22.000 ha. Tebal hutan mangrove berkisar antara 0,5 11 km.

Menurut Perum Perhutani KPH Banyumas Barat, hutan mangrove Segaea Anakan terletak pada 7o30 7o44 LS dan 108o42-109o20 BT. Ketinggian tanah berkisar anatara 0 20 100 dpl, yang secara dministratif seluruhnya terletak di Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

Adapun jenis tanaman penyusunnya terdiri dari bakau (Rhizopora sp) dan api-api (Avicennia sp) yang menyusun formasi terdepan yang berhadapan dengan laut. Selain itu pada formasi dibelakangnya terdapat pidada (Sonneratia sp), Tanjang ( Bruguiera sp), truntum (Lumnitzera sp), Cerbera sp. Ketapang (Terminali catapa) dan nipah (Nypha fruticans). Sedangkan tumbuhan bawah atau semak yang dijumpai adalah warakas (Acanthus ilicifollius) dan deris (Derris heterophylla) dengan kondisi cukup baik.

Sebelum tahun 1974, ketika belum dibangun kilang minyak oleh Pertamina di Cilacap, kerusakan hutan mangrove terjadi sebagai akibat penebangan secara liar saja. Namun setelah kilang minyak beroperasi, ada tanda-tanda kerusakan dan kematian tanaman managrove oleh limpahan minyak. Tumbuhan yang peka terhadap pencemaran adalah Rhizopora, Sonneratia, Ceriops, Aegiceras, Avicennia, Acanthus serta Derris. Dari hasl-hal tersebut ternyata industri minyak dalam dimensi waktu memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman mangrove.

Disamping faktor tersebut, pengurangan luas hutan mangrove juga sebagai akibat intensitas penebangan yang tinggi, serta proses pendangkalan secara alamiah yang di Segara Anakan cukup cepat. Akibat proses pendangkalan, sifat anaerobik tanah akan berubah, sehingga bukan lagi merupakan habitat mangrove. Sedangkan tujuan pengusahaan hutan mangrove Cilacap adalah untuk pemulihan fungsi hutan untuk produksi dan perlindungan. Oleh karena itu ada beberapa pola pengelolaan kawasan dengan melihat keadaan awal, keadaan yang diinginkan dan upayanya sebagai berikut.

Dalam upaya menjaga keberadaan ekosistem mangrove perlu dicari cara pengelolaan yang baik tanpa merugikan salah satu pihak, karena itu perlu dipikirkan bersama. Bagaimanapun juga pelestarian itu bersifat dinamis, bukan mempertahankan begitu saja, tanpa adanya perubahan. Justru karena adanya perubahan itulah maka ekosistem bisa berkesinambungan.

Menurut Prof Sabhari (Thailand), ketika kita bicara tentang hutan mangrove, setiap orang sekarang menyetujui bahwa hutan menyediakan sumber daya alam yang penting bagi kita yang bermanfaat untuk kehidupan manusia daerah pantai dan sekitarnya. Hutan mangrove hanya ada kurang lebih 158 juta hektar, atau 0.6 persen dari hutan daratan di dunia.. Kurang lebih 6.5 juta hektar atau 41.4 persen dari total dunia ditemukan di Asia. Walaupun perbandingannya kecil dengan total kawasan hutan dunia, ia sangat penting dalam mengatur ekosistem kawasan. Ia mengatur kelembaban dan daerah pertumbuhan untuk tanaman dan hewan daratan dan lautan. Ia juga amencegah erosi tanah oleh aktivitas angin dan air gelombang. Mereka juga menyediakan makanan, material bangunan, serat, tumbuhan obat untuk penduduk di sepanjang kawasan pantai dan sekitarnya.

Masalah eksploitasi hutan mangrove meningkat sejalan dengan meningkatnya kecepatan pertumbuhan penduduk. Pada akhir tahun 1960-an tekanan yang komplek dihasilkan dari pertumbuhan penduduk, ekspansi urban dan pembangunan ekonomi membawa eksploitasi yang berlebihan dan merusak sumberdaya mangrove. Kegiatan yang merusak termasuk penebangan pohon yang dilakukan penduduk miskin, pertambangan , konstruksi jalan dan konversi hutan mangrove menjadi tambak udang, kolam ikan dan tambak garam. Pada akhirnya banyak hutan mangrove di sekita kota besar telah diubah menjadi kawasan pembangunan real estate. Over eksploitasi hutan mangrove tanpa mempedulikan pengelolaannya, menunjukan pandangan yang ketinggalan jaman bahwa mangrove adalah sumberdaya yang tak ada habisnya.

Indonesia yang hanya memiliki luas daratan sebesar 1.3 pct dari luas permukaan bumi, memiliki keaneka ragaman hayati dan ekosistem yang tinggi. Kekayaan ekosistem dan keaneka ragaman hayati itu meliputi 10 % species tumbuhan berbunga (27.500 species), 12 % dari species mamalia (515 species), 16 % species reptilia dan amphibia (511 species reptilia dan 270 species amphibia), serta 17 % dari species burung (1.539 species, 381 diantaranya endemik (Bappenas, 1993).

Dalam roda kehidupan bumi, laut menjalankan tugas sebagai oebjaga keseimbangan (WCED, 1988). Lautan mencakup lebih dari 70 persen permukaan bumi, dan memainkan peranan penting dalam memelihara sistem pendukung kehidupan. Dalam mengendalikan iklimnya, dan dalam menopang kehidupan hewan dan tanaman, termasuk fitoplankton kecil penghasil oksigen. Selain itu laut menyediakan protein, transportasi, energi, lapangan kerja, rekreasi dan kegiatan sosial ekonomi serta budaya.

Hutan mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif, yang ditandai dengan banyaknya senyawa carbon yang dihasilkan per satuan waktu (2300 gr/m2/th). Vegetasi hutan mangrove di Indonesia berkembang sangat baik dan memiliki kekayaan species yang tinggi. Jumlah tumbuhan di hutan mangrove yang telah tercatat mencapai 202 species, terdiri atas 89 species pohon, 5 palem, 19 liana, 44 herba tanah, 44 epifit dan 1 sikas. Namun demikian hanya 47 yang benar-benar spesifik tumbuhan mangrove.

Keaneka ragaman hayati yang tinggi telah memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia, berupa peluang untuk memanfaatkan keaneka ragaman hayati tersebut untuk penemuan jenis-jenis unggul di bidang bahan makanan (pertanian), hewan ternak, obat-obatan baru, penelitian di bidang rekayasa genetika, maupun pemanfaatan sumber daya alam secara langsung.

Menurut MAP (Mangrove Action Proyek, 2001) lautan tanpa hutan mangrove tidak akan ada artinya, karena lautan dan hutan mangrove adalah satu kesatuan yang mendukung satu sama lain. Dari mangrove pula biodiversitas lautan melimpah, dan ini tentu saja sangat menguntungkan bagi manusia.

Bagaimanapun juga hutan mangrove sebagai salah satu bentuk hutan merupakan ekosistem yang mempunyai peranan sangat strategis, khususnya di bidang pembangunan. Bagi Indonesia kepemilikan akan hutan mempunyai arti yang lebih penting lagi, walaupun hanya mencapai luasan kira-kira 108 juta Ha, karena termasuk dalam kawasan hutan hujan tropis.

Ekosistem mangrove selain karena terancam karena konversi hutan juga tercemar akibat kegiatan industri. Berbagai upaya telah dilaksanakan seperti areal konservasi dan reboisasi, namun usaha tersebut belum berdaya guna dan berhasil guna dalam menanggulangi kerusakan mangrove. Salah satu tindakan strategis untuk mengurangi laju kerusakan mangrove diantaranya adalah penetapan jalur hijau.

Ada beberapa cara tindakan untuk menetapkan jalur hijau hutan mangrove, yaitu ;

        Ditjen Perikanan.

Berdasarkan Instruksi Ditjen Perikanan No. H.I/4/2/18/1975 menetapkan lebar jalur hijau mangrove adalah 400 100 dari garis pasang terendah.

        Ditjen Kehutanan.

Berdasarkan SK Ditjen Kehutanan No. 60/Kpts/DJ/I/1978 menetapkan sistem silvikultur hutan payau, yang menyatakan bahwa alebar jalur hijau mangrove minimal adalah 50 100 dari garis pantai dan 10 100 dari tepi sungai.

        Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan.

Berdasarkan SKB Menteri Pertanian dan Kehutanan No. 550/246/Kpts/4/1984 dan No. 082/Kpts-II/1984 yang mengatur tentang penyediaan lahan kawasan mangrove untuk pengembangan pertanian yaitu minimal selebar 200 100 dari garis pantai/

        Berdasarkan hasi Diskusi Panel 1986

Jalur hijau hutan mangrove berkisar antara 250 700 100 atau rata-rata 400 100 berdasarkan pasang tertinggi yang mencapai 3 100, sehingga didapat rumus

lebar jalur hijau = 130 X pasang tertinggi.

Sehubungan dengan penetapan jalur hijau hutan mangrove, dalam era pembangunan di masa-masa berikutnya, Indonesia menganut faham pembangunan yang terlanjutkan, artinya pembangunan yang tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu dalam proses pembangunan salah satu hasil yang diharapkan adalah melahirkan  Masyarakat Berkelanjutan , yaitu masyarakat yang memiliki 9 prinsip hidup :

1.         Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan.

2.         Memperbaiki kualitas manusia.

3.         Melestarikan hidup dan keragaman bumi.

4.         Menghindari pemborosan sumber-sumber daya yang tak terbaru-kan.

5.         Berusaha tidak melampui kapasitas gaya hidup orang per orang.

6.         Mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang.

7.         Mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.

8.         Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan dan pelestarian.

Namun demikian upaya tersebut tentu saja tidak demikian mudahnya, mengingat beberapa kendala yang dihadapi. Aspek-aspek yang menjadi gangguan utama diantaranya adalah aspek sosial kemasyarakatannya, misalnya :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Hutan Mangrove baik mengenai Fungsi maupun Teknik Budidaya Hutan Mangrove.

2. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat mengenai Hutan Mangrove.

3. Adanya anggapan kurangnya manfaat ekonomi dari Hutan Mangrove yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat; selain hanya sebagai kayu bakar / arang.

4. Belum adanya kelembagaan / kelompok tani bakau yang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove baik pada tingkatan Save it (mengamankan), Study it (mempelajari) maupun Use it (memanfaatkan) secara lestari.

5. Kurangnya pemahaman Teknologi / Budidaya perikanan yang berwawasan Lingkungan (SILVOFISHERY).

 

Mudah-mudahan tulisan ini akan memberikan gambaran betapa pentingnya kawasan mangrove bagia umat manusia, tidak hanya nelayan, pelaku wisata atau LSAMnya saja, tetapi bermanfaatn untuk semua orang, termasuk anak cucu kita nanti. Maka jika penyodetan S. Citanduy terbukti batal, kawasan SA menjadi hilang, yang rugi bukan hanya nelayan Cilacap saja, tetapi juga nelayan Nusawere. Karena tempat pemijahan ikan akan hilang. Lantas kemana tanggung jawab LSM (termasuk penduduk yang menyetujuinya) yang menolak rencana penyodetan tersebut.

*******

Dosen lingkungan P. Biologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Tinggal di Bumi Tanjung Elok Purwokerto