|
Berita
Terkini Media Papua |
|
Elsham News Service, 17 November 2004
Konferensi Pers Bersama, ELSHAM Papua, LBH
Papua, Kontras Papua, Dewan Adat Papua,
Gereja, dan Mahasiswa
Hentikan Upaya
Pemberlakuan Darurat Sipil dan Militer
di Papua
Pengantar
Perkembangan situasi sosial politik dan
keamanan di Papua pada tiga bulan terakhir ini
semakin tidak stabil. Sejumlah issue
provokatif yang disebarkan oleh
kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan Papua
sudah beredar di masyarakat. Terutama issue
akan dilakukan pembunuhan terhadap aktivis
politik (PDP), teror dan intimidasi terhadap
aktivis HAM seperti; John Rumbiak (Ketua
Hubungan Internasional ELSHAM Papua di Luar
Negeri), melalui selebaran yang dikeluarkan
oleh kelompok peduli Papua di Manokwari dan
Wamena yang menyebut John Rumbiak sebagai
provokator TPN/OPM, Luis Madai (Koordinator
Pos Kontak ELSHAM Wamena) diikuti oleh
peristiwa yang sama terhadap relawan Elsham di
Nabire dan Fakfak. Seluruh issue Papua Merdeka
pada Maret 2005 tersebut diatas seakan-akan
disebarkan dengan tujuan, memancing emosi
rakyat Papua untuk melakukan konflik, baik
konflik vertikal maupun horizontal.
Next>>
Elsham News Service, 16 November 2004
Kasus Mulia, Puncak Jaya
15 Pengungsi Meninggal Dunia, Dua Hilang,
Tentara Musnahkan Kebun
Mulia, ENS,-
Sedikitnya 15 orang pengungsi di Mulia,
Kabupaten Puncak Jaya, Papua, meninggal dunia
akibat kekurangan bahan makanan dan
obat-obatan. Limabaelas Orang penggungsi yang
meninggal itu terdiri dari 13 orang berusia
anak-anak dan dua orang berusia dewasa.
Sementara dua orang dewasa lainnya dilaporkan
hilang saat melarikan diri dengan perahu
ketika menyebrangi sebuah sungai yang deras
dan dalam. Sedangkan Pengungsi lainnya terus
mempertahankan hidup dengan memakan daun-dunan
dan rumput apa saja yang bisa dimakan untuk
mengganjal perut demi mempertahankan nyawa,
demikian lapor sumber Elsham di Mulia Puncak
Jaya, Sabtu (13/11).
Next>>
Elsham News Service, 16 November 2004
Pastor dan Mahasiswa Demo Tolak Bisnis Militer
Berdampak Gonocide di Merauke
Jayapura, ENS,-
Dua pastor dari Kabupaten Merauke dan Mappi
bersama 350 mahasiswa Uncen yang tergabung
dalam Forum Peduli Untuk Assue terlibat
Demontrasi di gedung DPRD TK I Provinsi Papua
Jumat (12/11) siang. Pendemo berjalan kaki
dari keuskupan Katolik, Dok.II Jayapura menuju
kantor DPRD TK I Provinsi Papua.
Next>>
Elsham News Service, 12 November 2004
Mulia Bergolak Lagi, dua Pejabat Pemerintah
Luka Parah
dan Satu Anggota Polisi Tewas Dikampak
Mulia, ENS,-
Sumber Elsham di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya
melalui telpon Satelit melaporkan bahwa,
Jumaat (12/11) pukul 15.00 WP, kelompok tidak
dikenal menyerang dan melukai dua orang
pejabat Pemda TK. II Puncak Jaya, Yuni Wonda
(31), kepala keuangan kantor bupati Puncak
Jaya, Rahel Elaby (28), kepala Distrik kota
Mulia dan menewaskan Yance (29) anggota
Polisi, asal Ambon yang bertugas sebagai sopir
kendaraan beroda empat.
Next>>
Harian Cenderawasih Pos, 13 November 2004
Kasus Mulia Membawa Kerugian Rp 19 Miliar
Bupati dan Ketua DPRD Puncak Jaya Temui Wagub
Papua
JAYAPURA-Harus disadari oleh banyak
pihak bahwa konflik itu memang tak ada
untungnya. Termasuk konflik di Mulia (Puncak
Jaya) yang kemudian lebih akrab disebut Kasus
Mulia. Dari kasus tersebut, kerugian yang
dialami mencapai Rp 19 miliar lebih.
Next>>
Harian Cenderawasih Pos, 13 November 2004
13 Bupati dan Walikota di Papua Akan
Dipilih Serentak
JAYAPURA-Menyusul diberlakukannya
Undang-Undang Pilkada yang baru yakni UU Nomor
32 tahun 2004, maka pada tahun 2005 nanti, 13
bupati dan satu walikota di Provinsi Papua
akan dilakukan pemilihan umum Kepala Daerah
Tingkat II tersebut secara serentak. Sesuai
rencana pelaksanaannya, Juli 2005 nanti.
Next>>
Harian Cenderawasih Pos, 13 November 2004
Atururi Temui Mendagri
MANOKWARI- Pejabat Gubernur Provinsi
Irian Jaya Barat (Irja Barat), Abraham
Oktavianus Atururi, bertindak cepat. Puas atas
putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap
mengesahkan keberdaan Provinsi Irian Jaya
Barat Atururi bersama Ketua Sementara DPRD
Irjabar D Mandowen, Asisten I Sekda Drs Jack
Kapissa serta para pejabat lainnya, Jumat
(12/11) kemarin langsung menemui Mendagri M
Ma'ruf dan jajarannya.
Next>>
Harian Cenderawasih Pos, 13 November 2004
DPRD Papua Akan Undang Irja Barat
Untuk Duduk Bersama Berbicara Putusan MK
JAKARTA-Menyusul telah adanya putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU No
45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya, dan Kota Sorong tidak lagi
mempunyai ketentuan hukum yang tetap serta
mengakui keberadaan Provinsi Irjabar, maka
pihak DPRD Provinsi Papua akan mengundang
pihak Provinsi Irian Jaya (Irja) Barat guna
melakukan koordinasi lebih lanjut.
Next>>
|
Media
Nasional |
Harian Suara Pembaruan, 17 November 2004
Tajuk Rencana
Putusan Perkara atas Papua
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam
putusan perkaranya atas UU No 45/1999
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya, dan Kota Sorong, Kamis (11/11) lalu,
seharusnya menjadi kemenangan hukum. Bisa
dikatakan demikian karena putusan dari
perkara yang diajukan Ketua DPRD Papua John
Ibo, sekilas benar, yakni UU No 45/1999
dinyatakan batal demi hukum karena
bertentangan dengan UUD 1945, selain karena
sudah adanya UU No 21/2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua.
Next>>
Harian Suara Pembaruan, 17 November 2004
Putusan MK yang Membingungkan
BINGUNG. Itulah satu kata paling tepat untuk
menggambarkan situasi yang dihadapi beberapa
tokoh Papua dan mereka yang hadir, beberapa
saat setelah selesai sidang pleno Mahkamah
Konstitusi (MK) yang dipimpin ketuanya,
Jimly Asshiddiqie, di Gedung MK, Jalan Medan
Merdeka Barat, Jakarta, Kamis lalu. Tidak
hanya tokoh Papua saja yang bingung, anggota
Tim Pembela Otonomi Khusus Papua (TPOKP)
Iskandar Sonhadji, pemohon uji materiil yang
juga Ketua DPRD Provinsi Papua John Ibo,
pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum
Universitas Indonesia Dr Maria Farida
Indrati Soeprapto juga menyatakan rasa
kebingungan mereka.
Next>>
Harian Kompas, 17 November 2004
Perburuan Kayu Gaharu Memicu Memaraknya
Miras dan Prostitusi
Jayapura, Kompas - Ribuan masyarakat
yang tergabung dalam Forum Peduli Kasus
Kemanusiaan Assue Kabupaten Mappi, Papua
Selatan menolak peredaran minuman keras dan
kegiatan prostitusi sebagai akibat dari
adanya perburuan kayu gaharu di pedalaman
Mappi. Karena, perburuan gaharu itu memicu
penyebaran virus HIV, perkelahian antara
pemuda.
Next>>
Harian Kompas, 17 November 2004
Satkorlak Disergap
- Satu Polisi Tewas, Dua Pejabat Luka
Jayapura, Kompas - Tim satuan
koordinasi pelaksana penanganan pengungsi
Kabupaten Puncak Jaya, Sabtu (13/11),
diserbu kelompok Organisasi Papua Merdeka.
Peristiwa itu menewaskan seorang polisi,
Briptu Yance Koyima, dan dua pejabat
pemerintah mengalami luka berat, yaitu Ny
Rachel Elabi (Kepala Distrik Mulia) dan Yuni
Wonda (Kepala Bagian Keuangan Pemerintah
Daerah Puncak Jaya). Ada 10 orang lainnya
mengalami luka ringan, termasuk sejumlah
anggota DPRD dan Ketua KPUD Puncak Jaya.
Next>>
Harian Kompas, 17 November 2004
Pemerintah Harus Perhatikan Pembangunan
Kawasan Timur
Jakarta, Kompas - Lembaga swadaya
yang menamakan diri Front Pemberdayaan
Indonesia Timur (FPIT) meminta pemerintah
untuk lebih memerhatikan pembangunan kawasan
Indonesia timur. Mereka juga menginginkan
pengembangan sumber daya manusia lebih
ditingkatkan, sehingga bisa terlibat aktif
dalam pembangunan.
Next>>
Suara Karya Online, 17 Nopember 2004
Presiden Serius Selesaikan Konflik
BANDA ACEH, (Suara Karya): Pengamat
sosial politik Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) HA Hamid Sarong, SH MH
mengatakan, Presiden Susilo Bambang
Yodhoyono serius menyelesaikan konflik
berkepanjangan di Indonesia.
Next>>
Harian Kompas, 17 November 2004
Ketua DPR Setuju Darurat Sipil NAD
Diperpanjang
Jakarta, Kompas - Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Agung Laksono setuju
dengan rekomendasi sidang kabinet terbatas
mengenai perpanjangan status darurat sipil
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk
menjaga momentum yang telah tercapai selama
ini. Persetujuan Agung untuk perpanjangan
status darurat sipil di Aceh yang berakhir
18 November 2004 didasarkan juga pada
permintaan langsung pimpinan DPRD Nanggroe
Aceh Darussalam kepada dirinya.
Next>>
Harian Suara Pembaruan, 17 November 2004
DPR Setuju Darurat Sipil di NAD
Diperpanjang 6 Bulan
JAKARTA-Komisi I DPR menyetujui
permintaan pemerintah untuk memperpanjang
darurat sipil di Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD). Hanya perpanjangan itu berlaku enam
bulan dan bertujuan menjamin rasa aman yang
lebih besar bagi masyarakat Aceh dan
pemulihan perekonomian.
Next>>
Harian kompas, 17 November 2004
Kontras-Polri Ambil Otopsi Munir di
Belanda
Jakarta, Kompas - Koordinator Komisi untuk
Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras)
Usman Hamid mewakili Suciwati, istri
almarhum Munir, berangkat ke Belanda, Rabu
(17/11). Usman bersama empat petugas
kepolisian dari Bagian Reskrim Mabes Polri,
dokter forensik Budi Sampurna, dan ahli
toksikologi dari Universitas Indonesia akan
mengambil hasil otopsi Pemerintah Belanda
terhadap jenazah aktivis HAM, Munir.
Next>>
Tempo Interaktif, 17 November 2004
Imparsial Desak Presiden Bentuk Tim
Investigasi Kasus Munir
TEMPO Interaktif, Jakarta:The Indonesian
Human Right Monitor (IMPARSIAL) mendesak
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk
tim investigasi kasus kematian Munir yang
tidak wajar. Menurut mereka, masalah ini
adalah kasus yang besar dan akan menjadi
dasar pengusutan kasus serupa.
Next>>
Harian Jawa Pos, 17 November 2004
Kasus Munir Prioritas di Belanda
JAKARTA - Bandara Schiphol,
Amsterdam, tanggal 7 September, tak bakal
terlupakan oleh Sri Rusminingtyas. Sedianya
hari itu aktivis LSM Belanda tersebut bakal
menjemput Munir. Namun, ternyata Munir
datang dalam keadaan sudah jadi mayat.
Terlebih, kini ternyata kematian Munir
diduga kuat diracun arsenik.
Next>>
|
English News |
The Age, November 7, 2004 - 11:49AM
Indonesia's Papua a time bomb
The restive Indonesian province of Papua was
a ticking time bomb that could drag
Australia into its wreckage, a prominent
Papuan human rights campaigner has warned.
Next>>
The Jakarta Post, 06 November 2004
Most Papuans no longer
sympathize with security forces
Like war-torn Aceh, Papua remains in the
spotlight. Papua Governor Jaap Solossa
talked with The Jakarta Post's Ridwan Max
Sijabat on Friday after leading a Papuan
delegation to meet with President Susilo
Bambang Yudhoyono to discuss the situation
in the province.
Next>>
The Jakarta Post, 06 November 2004
KL to extend amnesty deadline
for migrant workers
JAKARTA (Antara): Malaysia agreed on
Friday to extend the amnesty period for
undocumented Indonesian migrant workers from
Nov. 14 to December, Minister of Manpower
and Transmigration Fahmi Idris said from
Kuala Lumpur.
Next>>
unpo.org/News, 05 November 2004
URGENT ACTION
West Papua: European Union wants
to see Aceh and West Papua
Manifesto in support of the Campaign
"World citizen legislative initiative"
The head of the European Union's Troika
Delegation, Bernard Bot, said on Thursday
October 28 that they were interested in
visiting Aceh and West Papua.
Next>>
|
|
|
|
|
|