Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

Latar Belakang
Tujuan
Dasar Hukum
Surat Paksa
Penyitaan
Penjualan dan Pelelangan
Pencegahan
Penyanderaan
Gugatan

LATAR BELAKANG

  1. Bahwa masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
  2. Bahwa UU No. 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan UU perpajakan yang berlaku.
  3. Perlu adanya peraturan perundangan yang dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak dan memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak.
TUJUAN
  1. Membentuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.
  2. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga termotivasi untuk membayar pajak.
  3. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor bea masuk, cukai, denda administrasi, utamanya yang merupakan piutang macet.
DASAR HUKUM SURAT PAKSA

Pengertian:

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, malaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

  1. Pejabat adalah pejabat yang berwenang :
    1. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
    2. Surat Paksa
    3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
    4. Surat Perintah Penyanderaan
    5. Surat Pencabutan Sita
    6. Pengumuman Lelang
    7. Pembatalan Lelang
    8. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
  1. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat Paksa, penyitaan dan penyenderaan.
  2. Surat paksa sekurang-kurangnya memuat :
    1. nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak
    2. besarnya uang pajak
    3. perintah untukmembayar
  1. Surat Paksa diterbitkan apabila :
  1. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
  2. Dalam hal penanggung pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.
  3. Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan .
PENYITAAN

Pengertian :

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh uang jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak atau di tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain.

  1. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka terhadap utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak, oleh pejabat diterbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan
  2. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa. Hasil pelaksanaan penyitaan olehnya dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh jurusit, penanggung pajak dan saksi.
  3. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksaaan penyitaan.
  4. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan uang tertentu seperti :
  1. Pengecualian dari penyitaan :
  1. Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali apabila menurut jurusita pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor pejabat atau ditempat lain.
  2. Terhadap barang yang telah disita oleh kepolisan atau kejaksaan sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita pajak menyampaikan surat paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada penanggung pajak.
  3. Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang yang telah disita oleh pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang.
  4. Hak Mendahulu
Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
  1. Dalam hal obyek sita pajak di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan surat paksa, pejabat meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat obyek sita berada untuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap obyek sita dimaksud.
  2. Dalam hal obyek sita pajak letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan pejabat, tetapi masih dalam wilayah kerjanya, pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat obyek sita berada.
  3. Penyitaan Tambahan
     


     
     
     
     
     
     

    Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila barang hasil lelang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

  4. Pencabutan
  1. Pelarangan
PENJUALAN/PELELANGAN :
    1. uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah
    2. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekeningKas Negara atau Kas Daerah atas permintaan pejabat kepada bank bersangkutan.
    3. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat.
    4. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat.
    5. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari penanggung pajak kepada pejabat.
    6. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada pejabat.
PENCEGAHAN

Pengertian :

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peratura perundang-undangan yang berlaku.

PENYANDERAAN

Pengertian :

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah melewati jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal Surat Penagihan diberikan kepada Piutang Pajak.

    1. nomor dan tanggal surat perintah penyanderaan
    2. izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
    3. identitas penanggung pajak yang disandera
    4. tempat penyanderaan
    5. lamanya penyanderaan
    6. identitas saksi penyanderaan
    1. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas
    2. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah dipenuhi
    3. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap
    4. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
GUGATAN